Lembaga Negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan  umum dan diatur lebih lanjut dengan undang­undang. Pernyataan ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal ....

• 2 ayat ( 1 )

• 2 ayat ( 2 )

• 2 ayat ( 3 )

• 3 ayat ( 1 )

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat  di atur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan ketentuan ......

• Majelis Permusyawaratan Rakyat  bersidang sedikitnya sekali  dalam lima  tahun

• Majelis Permusyawaratan Rakyat  bersidang sedikitnya sekali  dalam lima  tahun di ibu kota negara

• Majelis Permusyawaratan Rakyat  bersidang sedikitnya 2 kali  dalam lima  tahun di ibu kota negara

• Majelis Permusyawaratan Rakyat  bersidang sedikitnya 5 kali  dalam lima  tahun di ibu kota negara

Majelis Permusyawaratan  Rakyat berwenang mengubah  dan  menetapkan  Undang­Undang Dasar. Pernyataan ini terdapat dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu pasal .....

• 2 ayat ( 2 )

• 2 ayat ( 3 )

• 3 ayat ( 1 )

• 3 ayat ( 2 )

Menurut pasal 5 ayat ( 1 ) UUD NRI tahun 1945, presiden dapat mengajukan Rancangan Udang-undang, rancangan ini dapat diajukan oleh presiden kepada .....

• MPR

• DPD

• BPK

• DPR

Lembaga negara yang berwenang mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang adalah ....

• presiden

• MPR

• DPR

• DPD

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan  sesudahnya dapat dipilih  kembali  dalam jabatan  yang sama, hanya untuk  satu  kali masa jabatan. Pernyataan ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal ....

• 6

• 7

• 7 A

• 7B ayat ( 1 )

Presiden  dan/atau Wakil Presiden dapat  diberhentikan  dalam masa  jabatannya oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat  atas usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat, apabila ......

• belum terbukti  telah melakukan  pelanggaran  hukum berupa  pengkhianatan  terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak  pidana berat  lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti  tidak lagi  memenuhi  syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

• hampir terbukti  telah melakukan  pelanggaran  hukum berupa  pengkhianatan  terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak  pidana berat  lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti  tidak lagi  memenuhi  syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

• terbukti  telah melakukan  pelanggaran  hukum berupa  pengkhianatan  terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak  pidana berat  lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti  tidak lagi  memenuhi  syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

• tidak terbukti  telah melakukan  pelanggaran  hukum berupa  pengkhianatan  terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak  pidana berat  lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti  tidak lagi  memenuhi  syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya  dengan terlebih  dahulu mengajukan  permintaan  kepada .....

• MPR

• DPR

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan  kewajibannya  dalam masa jabatannya, ia digantikan  oleh ....

• wakil presiden

• menteri dalam negeri

• menteri luar negeri

• menteri pertahanan dan keamanan

Presiden  dapat menyatakan  perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, atas persetujuan .....

• MPR

• DPR

• DPD

• MK