Tugas ke-6

Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia, yang diselenggarakan setelah serangkaian perundingan dan tekanan diplomatik yang panjang. Perjanjian ini melibatkan sejumlah biaya besar, baik untuk diplomasi maupun untuk perang yang berlangsung sebelumnya. Sebagai contoh, total anggaran yang dihabiskan oleh pemerintah Indonesia pada masa itu untuk keperluan diplomasi dan militer dalam upaya mempertahankan kemerdekaan adalah sekitar 750 juta rupiah.

Jika pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar 60% untuk strategi militer dan sisanya untuk diplomasi, maka dana yang diperlukan untuk diplomasi adalah ….

• 200 juta rupiah

• 250 juta rupiah

• 300 juta rupiah

• 500 juta rupiah

• 450 juta rupiah

Setelah kemerdekaan diproklamasikan, diplomasi menjadi salah satu upaya penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu perjanjian yang dilakukan adalah Perjanjian Linggajati pada 1946. Dalam perjanjian ini, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatra, dan Madura. Namun, perjanjian ini kemudian mendapat banyak kritik dari rakyat Indonesia yang merasa kesepakatan tersebut merugikan kepentingan bangsa. Pelajaran yang dapat diambil dari bentuk perjuangan diplomasi  dalam konteks mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah …. (pilih 3 jawaban benar)

• Kewaspadaan dalam menangani tekanan internasional. Perjanjian Linggajati menjadi pelajaran penting tentang bagaimana tekanan dari pihak asing dan keterlibatan pihak internasional dapat mempengaruhi keputusan diplomatik.

• Pentingnya konsensus nasional. Tanpa dukungan dan persetujuan yang luas, perjanjian seperti ini rentan menuai kritik dan berpotensi menimbulkan konflik internal yang dapat melemahkan perjuangan nasional.

• Diplomasi sebagai upaya bertahap. langkah bertahap menuju pengakuan kedaulatan penuh. dan menjadi landasan untuk memperjuangkan kedaulatan lebih luas dalam negosiasi selanjutnya.

• Pentingnya kemandirian dalam keputusan diplomatik. Perjanjian Linggajati tidak mencerminkan kemandirian dalam membuat keputusan diplomatik.

• Keterlibatan rakyat. Rakyat atau masyarakat perlu dilibatkan dalam mengambil keputusan penting negara melalui referendum.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, salah satu tantangan utama adalah mempertahankan wilayah dari upaya rekolonisasi oleh Belanda melalui Agresi Militer I pada tahun 1947. Di tengah tekanan militer, pemerintah Indonesia harus menemukan solusi untuk mempertahankan kemerdekaan. Langkah-langkah strategis untuk mempertahankan kemerdekaannya di tengah upaya rekolonisasi oleh Belanda adalah …. (pilih 3 jawaban benar)

• Para diplomat tangguh Indonesia (Sutan Sjahrir, Sumitro Joyohadikusumo, Charles Tambu, Sujatmoko, L.N Palaar  dan H. Agus Salim), aktif di forum internasional untuk memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia.

• Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk mendapatkan dukungan internasional. Diplomasi yang dilakukan melalui PBB berhasil membuat konflik antara Indonesia dan Belanda dibahas di forum internasional.

• Dasar perjuangan Indonesia untuk mendapat pengakuan. Menandatangani Perjanjian Linggajati pada Maret 1947 (walau merugikan pemerintah Indonesia) sebagai pijakan ke Langkah berikutnya.

• Memperkuat basis Memperkuat basis sumber daya manusia dengan mengirimkan putra-putri Indonesia belajar ke luar negeri (Uni Soviet, Cekoslovakia, dan negara lainnya) biaya sepenuhnya tanggungan negara

• Meminta bantuan persenjataan dari negara-negara yang tergabung pada Blok Timur guna menambah kekuatan militer Indonesia menghadapi Belanda.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berupaya kembali berkuasa dengan melakukan agresi militer. Untuk mempertahankan kedaulatan, pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi, baik melalui perlawanan fisik maupun jalur diplomasi. Salah satu diplomasi penting adalah Perundingan Linggajati pada tahun 1946 yang menetapkan pengakuan de facto Belanda atas wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatra, dan Madura. Pemerintah Indonesia memilih strategi diplomasi seperti Perundingan Linggajati, Renville, dan perundingan lainnya meskipun dalam kenyataannya, hasil perundingan tersebut banyak dikritik karena dianggap kurang menguntungkan. Faktor yang mendorong pemerintah Indonesia menempuh strategi diplomasi tersebut adalah …. (pilih 3 jawaban benar)

• Menghindari konflik berkepanjangan. Situasi infrastruktur dan ekonomi yang masih lemah pasca-kemerdekaan, konflik berkepanjangan dengan Belanda akan membawa dampak buruk bagi rakyat Indonesia.

• Menunjukkan eksistensi pemerintah Indonesia. Setiap perundingan diplomatik yang diakui oleh Belanda dan negara lain adalah pengakuan tidak langsung atas keberadaan dan eksistensi pemerintah Republik Indonesia.

• Pembatasan wilayah kedaulatan. Perundingan Linggajati hanya mengakui wilayah Republik Indonesia secara de facto yang meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura sebagai kompromi besar untuk mengakui sebagian wilayah.

• Penundaan kemerdekaan penuh. Perjanjian-perjanjian tersebut dianggap menghambat pencapaian kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Perjanjian Linggajati, misalnya, hanya mencakup pengakuan de facto, bukan pengakuan de jure.

• Menunjukkan kesediaan untuk damai. Memilih jalur diplomasi, Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia lebih memilih penyelesaian konflik secara damai guna membantu meningkatkan legitimasi dan dukungan internasional

Berbagai pemberontakan terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Pemerintah segera merespons dengan tindakan militer dan pendekatan non militer untuk menumpas pemberontakan dan merangkul mereka kembali ke pangkuan pertiwi. Dampak pemberontakan itu masih bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini, terutama dalam bentuk nilai dan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas nasional dan kewaspadaan terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Beberapa dampak tersebut adalah …. (pilih 3 jawaban benar)

• Penerapan kebijakan keamanan nasional yang tegas guna kepentingan golongan tertentu. Hingga kini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keamanan dan sistem pengawasan yang cukup ketat untuk menjaga stabilitas negara, seperti peraturan mengenai keamanan internal dan penanganan konflik lokal.

• Pendidikan militer di kampus. Dibentuk Menwa (=Resimen Mahasiswa) sebuah organisasi yang beranggotakan mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia, yang berperan sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara dan menumbuhkan semangat cinta tanah air.

• Sikap waspada terhadap paham radikal. Pengalaman pemberontakan yang didorong oleh ideologi tertentu membuat masyarakat dan pemerintah lebih waspada terhadap paham-paham radikal yang berpotensi mengancam kestabilan negara.

• Pembelajaran sejarah yang menekankan nilai nasionalisme. Pendidikan sejarah di Indonesia selalu mencakup pelajaran tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan perlawanan terhadap ancaman disintegrasi.

• Peningkatan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Pemberontakan yang terjadi di awal kemerdekaan, seperti PKI Madiun (1948) dan PRRI/Permesta, menunjukkan pentingnya menjaga persatuan.

Pemerintah Indonesia, setelah mengetahui aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kapten Raymond Westerling, mengambil langkah-langkah diplomasi untuk menarik perhatian dunia internasional terhadap kekejaman tersebut. Di samping upaya diplomasi, pemerintah juga berupaya memperkuat pertahanan dan mempertegas kehadiran negara di wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi sasaran aksi serupa. Usaha ini memakan anggaran yang cukup besar, terutama dalam pengiriman logistik dan penambahan personel keamanan ke wilayah-wilayah strategis.

Jika pemerintah mengalokasikan dana sebesar 1,2 juta rupiah untuk memperkuat keamanan dan 40% dari total dana tersebut digunakan untuk logistik, maka dana yang digunakan khusus untuk kebutuhan logistik adalah ….

• 240.000 rupiah

• 360.000 rupiah

• 480.000 rupiah

• 600.000 rupiah

• 720.000 rupiah

Dokumen sejarah mencatat bahwa pemberontakan PKI Madiun memiliki dampak besar terhadap perkembangan politik Indonesia. Salah satu dampaknya adalah semakin menguatnya posisi militer dalam dinamika politik nasional. Militer yang dipimpin oleh Panglima Soedirman berhasil menumpas pemberontakan tersebut dalam waktu singkat. Namun, peristiwa ini juga meninggalkan luka politik yang memperburuk hubungan antar ideologi di Indonesia dan berpengaruh besar terhadap kebijakan politik Indonesia di masa-masa berikutnya. Beberapa pengaruh tersebut adalah …. (Pilih 3 jawaban benar)

• Memperkuat komitmen pemerintah menegakkan Pancasila sebagai dasar negara. Presiden Soekarno menggunakan momentum ini untuk menggalang dukungan terhadap Pancasila dan menolak ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

• Meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap militer, awal semakin kuatnya peran militer dalam dinamika politik nasional, yang kemudian terus berkembang pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

• Membangun dialog. Pemerintah mengambil pendekatan yang lebih toleran atau akomodatif terhadap kelompok-kelompok oposisi yang memiliki pandangan politik berbeda dengan pemerintah.

• Memperkuat aliansi. Pemerintah memperkuat aliansi dengan negara-negara komunis untuk mencegah pemberontakan serupa dan membentuk kerjasama yang dikenal “Porors Jakarta – Peking”.

• Pemerintah cenderung memperkuat kontrol pusat terhadap daerah dan memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi memberontak.

Pada akhir tahun 1940-an hingga 1960-an, Indonesia menghadapi beberapa pergolakan internal, termasuk pemberontakan PKI Madiun, PRRI/Permesta, dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pergolakan ini mengancam stabilitas negara yang baru merdeka dan berupaya memecah belah integrasi nasional. Pemerintah Indonesia pun mengerahkan kekuatan militer dan pendekatan diplomasi untuk menanggulanginya. Dampak serangkaian pergolakan internal tersebut terhadap proses integrasi nasional Indonesia adalah …. (Pilih 3 jawaban benar)

• Ketegangan dengan kelompok daerah dan pergolakan lokal. Sistem Demokrasi Terpimpin dianggap tidak mengakomodasi aspirasi daerah, yang menimbulkan ketegangan dengan kelompok-kelompok di luar Jawa.

• Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat, diharapkan dapat mempertahankan kesatuan bangsa, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidakpuasan di beberapa wilayah yang merasa kurang diwakili.

• Penurunan kepercayaan daerah terhadap pemerintah pusat, menciptakan ketidakpuasan di beberapa daerah, terutama yang merasa tidak adil dalam pembagian hasil pembangunan.

• Kebijakan desentralisasi sebagai upaya menyelesaikan konflik sebagai upaya untuk meredam ketegangan, terutama di wilayah yang merasa kurang diperhatikan.

• Menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan social yang membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh isu-isu ideologis yang memecah-belah.

Pada tahun 1955, Konferensi Asia-Afrika diadakan di Bandung, Indonesia, dan dihadiri oleh negara-negara dari Asia dan Afrika yang baru merdeka. Presiden Soekarno menggalang solidaritas di antara negara-negara tersebut untuk bersatu melawan kolonialisme, meningkatkan kerja sama, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Konferensi ini menjadi tonggak sejarah bagi negara-negara yang ingin keluar dari pengaruh Blok Barat dan Blok Timur. Faktor-faktor yang membat Konferensi Asia-Afrika menjadi penting dalam upaya presiden Soekarno memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional adalah …. (Pilih 3 jawaban benar)

• Memperkuat kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Presiden Soekarno berhasil menampilkan Indonesia sebagai pemimpin yang menginisiasi persatuan negara-negara baru di Asia dan Afrika, memperkuat reputasi dan peran Indonesia di dunia internasional.

• Menggagas blok alternatif di luar pengaruh Barat dan Timur. Dengan menggalang negara-negara Asia-Afrika, presiden Soekarno memulai langkah awal pembentukan Blok Non-Blok, memungkinkan negara-negara untuk bersikap netral di tengah Perang Dingin.

• Warisan solidaritas Asia-Afrika. Hingga kini, Konferensi Asia-Afrika dianggap sebagai simbol solidaritas dan kerja sama, yang dirayakan setiap lima tahun sekali untuk memperingati sejarah hubungan baik antar negara di kedua benua tersebut

• Meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik. Konferensi Asia-Afrika mendorong kolaborasi ekonomi, politik, dan kebudayaan antarnegara Asia-Afrika, yang berdampak pada perdagangan dan pertukaran diplomasi yang lebih kuat.

• Meningkatkan kedaulatan Indonesia. Dukungan yang diperoleh dari negara-negara lain membantu Indonesia dalam menegaskan posisinya sebagai negara berdaulat yang bebas dari pengaruh besar Blok Barat maupun Blok Timur.

Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia mengedepankan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan terlibat aktif dalam Gerakan Non-Blok. Soekarno berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak berpihak kepada blok Barat atau Timur selama Perang Dingin. Kebijakan ini bertujuan agar Indonesia dapat memainkan peran penting dalam diplomasi internasional tanpa terpengaruh oleh kepentingan negara adidaya. Pengaruh prinsip bebas aktif Indonesia masa pemerintahan presiden Soekarno terhadap kebijakan luar negeri Indonesia pada masa kini adalah …. (Pilih 3 jawaban benar)

• Peran aktif di panggung internasional. Mendorong Indonesia untuk tetap berperan aktif di berbagai forum internasional, seperti PBB, ASEAN, dan G20, serta dalam isu-isu global, termasuk perdamaian, perubahan iklim, dan penanganan pandemi.

• Citra indonesia sebagai pejuang keadilan global. Partisipasi aktif dalam KAA memberikan Indonesia citra sebagai negara yang memperjuangkan keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan bagi negara-negara yang baru merdeka atau terjajah.

• Peran sebagai mediator dan penjaga perdamaian. Berpedoman pada prinsip non-Blok, Indonesia berusaha memainkan peran sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional, terutama dalam kawasan Asia Tenggara.

• Kemandirian dalam menentukan kebijakan. Prinsip bebas aktif memberi landasan bagi Indonesia untuk menentukan arah kebijakan luar negerinya secara mandiri, tanpa harus bergantung atau berpihak kepada negara adidaya.

• Dukungan terhadap kedaulatan negara lain. Pengaruh prinsip bebas aktif mendorong Indonesia untuk menghormati kedaulatan negara lain dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri.