SIKP - PERTEMUAN 1

Dasar Hukum keuangan daerah yaitu:

• Permendagri 70 Tahun 2020

• Permendagri 77 Tahun 2020

• Permendagri 71 Tahun 2021

• Permendagri 72 Tahun 2021

Fungsi penyusunan APBD, kecuali:

• Mewujudkan otonomi daerah

• Pengawasan kepada pemerintah daerah

• Menentukan jumlah pajak daerah

• Media mengidentifikasi SD daerah

Menurut Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan berdasarkan asas berikut, kecuali:

• a. Asas Akuntabilitas
  

• b. Asas Kepastian Hukum
  

• c. Asas Kepentingan Politik
  

• d. Asas Keterbukaan

Asas yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat disebut asas:

• a. Asas Efisiensi
  

• b. Asas Akuntabilitas
  

• c. Asas Keterbukaan

• d. Asas Profesionalitas

Salah satu asas dalam pengelolaan keuangan negara adalah asas akuntabilitas. Asas ini mengharuskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus:

• a. Dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
  

• b. Memprioritaskan kepentingan kelompok tertentu
  

• c. Dilakukan secara rahasia oleh pemerintah
  

• d. Tidak memerlukan pengawasan

Prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara berarti bahwa:

• a. Informasi keuangan negara harus dapat diakses oleh masyarakat
  

• b. Semua transaksi keuangan negara bersifat rahasia
  

• c. Pemerintah bebas menggunakan anggaran tanpa pengawasan
  

• d. Penggunaan keuangan negara hanya boleh diketahui oleh pejabat tertentu

Pada sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual, pengakuan beban dalam laporan operasional dilakukan saat:

• a. Kas dikeluarkan oleh pemerintah
  

• b. Barang atau jasa telah diterima
  

• c. Kontrak telah ditandatangani
  

• d. Dana dialokasikan dalam anggaran

Dalam basis kas menuju akrual, bagaimana cara pencatatan aset tetap pemerintah?

• a. Tidak dicatat dalam laporan keuangan
  

• b. Dicatat sebagai pengeluaran saat pembelian
  

• c. Dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan

• d. Dicatat sebagai belanja modal tanpa depresiasi

Dalam laporan realisasi anggaran pemerintah, belanja dicatat berdasarkan:

• a. Basis akrual
  

• b. Basis kas

• c. Basis modifikasi akrual
  

• d. Basis akrual murni

Sistem akuntansi sektor publik yang berfungsi untuk mencatat dan mengendalikan pelaksanaan anggaran disebut:

• a. Sistem Akuntansi Dana
  

• b. Sistem Akuntansi Komitmen
  

• c. Sistem Akuntansi Anggaran
  

• 
  d. Sistem Akuntansi Akrual