Posttest Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki dampak signifikan terhadap sistem politik Indonesia. Salah satu analisis yang paling tepat mengenai dampak jangka panjang dekrit tersebut adalah

• Memperkuat sistem demokrasi parlementer yang multipartai.

• Meningkatkan peran partai politik dalam pengambilan keputusan.

• Membuka jalan bagi penguatan sistem presidensial dengan kekuasaan eksekutif yang dominan.

• Menjamin stabilitas politik dan konsensus di antara berbagai kekuatan politik.

• Mempercepat proses transisi menuju negara federal.

Konsep Nasakom yang digagas oleh Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk mempersatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia. Namun, implementasi konsep ini menimbulkan berbagai permasalahan. Analisis yang paling tepat mengenai sumber permasalahan utama dari implementasi Nasakom adalah

• Penolakan mutlak dari kalangan militer terhadap ideologi komunisme.

• Ketidakmampuan Soekarno dalam mengendalikan persaingan antar faksi politik.

• Adanya ketegangan dan konflik ideologis yang mendalam antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis.

• Kurangnya dukungan dari masyarakat luas terhadap konsep persatuan ideologi.

• Intervensi asing yang berusaha menggagalkan upaya persatuan nasional.

Salah satu ciri khas Demokrasi Terpimpin adalah dominasi peran Presiden Soekarno. Bagaimana cara Soekarno menggunakan Manipol USDEK untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin tertinggi?

• menjadikannya sebagai dasar hukum untuk membubarkan partai-partai politik oposisi.

• menggunakannya sebagai alat untuk menekan kebebasan pers dan berekspresi.

• memanfaatkannya sebagai landasan ideologis untuk membangun pemerintahan yang otoriter dan sentralistik.

• menggunakannya sebagai sarana untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pasar bebas.

• menjadikannya sebagai alat untuk menciptakan sistem multipartai yang dinamis.

Kebijakan "Poros Jakarta-Peking" pada masa Demokrasi Terpimpin mencerminkan perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia. Analisis yang paling tepat mengenai faktor utama yang mendorong perubahan orientasi ini adalah...

• Keinginan Soekarno untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari Tiongkok.

• Kesamaan pandangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme antara Indonesia dan Tiongkok.

• Tekanan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menjalin hubungan lebih erat dengan negara-negara komunis.

• Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan Blok Timur dalam Perang Dingin.

• Upaya Indonesia untuk mengisolasi diri dari pengaruh negara-negara Barat.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, terjadi peningkatan peran Angkatan Darat dalam politik. Faktor manakah yang paling signifikan dalam menjelaskan fenomena ini?

• Keberhasilan Angkatan Darat dalam menumpas berbagai pemberontakan di daerah.

• Dukungan kuat dari Soekarno terhadap peran politik Angkatan Darat.

• Konsep Dwifungsi ABRI yang memberikan legitimasi bagi militer untuk terlibat dalam politik.

• Kelemahan partai-partai politik dalam menghadapi tantangan instabilitas politik.

• Semua jawaban di atas benar.

Operasi Trikora dilancarkan oleh Soekarno dengan tujuan utama untuk merebut Irian Barat. Mengapa Soekarno menganggap penguasaan Irian Barat sangat penting bagi Indonesia, lebih dari sekadar masalah wilayah?

• Irian Barat kaya akan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan Indonesia.

• Penguasaan Irian Barat akan memperkuat posisi Indonesia di mata internasional.

• Irian Barat merupakan simbol dari perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda.

• Penguasaan Irian Barat akan membuka akses Indonesia ke wilayah Pasifik.

• Soekarno ingin menjadikan Irian Barat sebagai basis militer untuk menghadapi ancaman asing.

Jika Demokrasi Terpimpin tidak diterapkan di Indonesia, dan sistem demokrasi parlementer terus berlanjut, skenario manakah yang paling mungkin terjadi dalam perkembangan politik Indonesia pada periode 1959-1965?

• Indonesia akan menjadi negara yang lebih stabil dan demokratis.

• Indonesia akan tetap mengalami instabilitas politik akibat persaingan antar partai yang tajam.

• Partai Komunis Indonesia (PKI) akan berhasil merebut kekuasaan melalui pemilu.

• Militer akan tetap memainkan peran dominan dalam politik.

• Soekarno akan kehilangan pengaruhnya dalam politik Indonesia.

Setelah peristiwa G30S/PKI, Demokrasi Terpimpin mengalami keruntuhan. Mengapa peristiwa tersebut menjadi titik balik yang sangat signifikan bagi berakhirnya Demokrasi Terpimpin?

• Peristiwa tersebut memicu kemarahan rakyat terhadap Soekarno dan PKI.

• Peristiwa tersebut melemahkan legitimasi Soekarno sebagai pemimpin dan membuka jalan bagi naiknya kekuatan politik baru.

• Peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya kekacauan politik dan ekonomi yang parah.

• Peristiwa tersebut memicu intervensi militer dalam politik.

• Semua jawaban di atas benar.

9. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan mendasar antara Demokrasi Terpimpin dengan Demokrasi Parlementer (1950-1959)?

• Demokrasi Terpimpin memberikan kekuasaan lebih besar pada parlemen, sedangkan Demokrasi Parlementer memberikan kekuasaan lebih besar pada presiden.

• Demokrasi Terpimpin didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat, sedangkan Demokrasi Parlementer didasarkan pada prinsip suara mayoritas.

• Demokrasi Terpimpin membatasi peran partai politik, sedangkan Demokrasi Parlementer memberikan kebebasan yang luas bagi partai politik.

• Demokrasi Terpimpin berorientasi pada pembangunan ekonomi, sedangkan Demokrasi Parlementer berorientasi pada pembangunan politik.

• Demokrasi Terpimpin bersifat sentralistik, sedangkan Demokrasi Parlementer bersifat desentralistik.

Jika Anda adalah seorang penasihat Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin, dan Anda melihat adanya potensi konflik antara kelompok Nasakom, rekomendasi apa yang akan Anda berikan untuk mencegah perpecahan dan mempertahankan stabilitas politik, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Demokrasi Terpimpin?

• Membubarkan PKI dan melarang ideologi komunisme di Indonesia.

• Memperkuat peran militer untuk mengendalikan semua kekuatan politik.

• Mendorong dialog dan rekonsiliasi antar kelompok Nasakom, serta menegaskan kembali pentingnya persatuan nasional di atas kepentingan golongan.

• Menyerahkan seluruh kekuasaan kepada Soekarno sebagai pemimpin tunggal.

• Mengadakan pemilu ulang untuk menentukan arah politik Indonesia.