pemilih pemula (seret)

Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan memiliki arti bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk konkret

dari proses demokrasi tersebut ialah kegiatan

​ (a)   secara ​ (b)   dan​ (c)   dengan mengedepankan prinsip

​ (d)   , akuntabilitas, dan legitimasi. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

pemilu dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Landasan

konstitusional terkait pelaksanaan pemilu adalah Pasal ​ (e)   ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945.

• pemilu
• perwakilan
• 22E
• luber
• jurdil
• otonomi
• 22A

kepala banteng merupakan lambang dari sila ke-​ (a)   dasar negara (b)   . Simbol banteng sendiri memiliki arti (c)   . Landasan filosofinya ialah banteng merupakan hewan sosial yang gemar​ (d)   dalam suatu koloni di alam dan lingkunganya. Dengan demikian, banteng diibaratkan sebagai bentuk kegiatan ​ (e)   dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan kemufakatan.

• Pancasila
• permusyawaratan
• 4
• musyawarah
• 2
• UUD NRI 1945
• Pemilu
• berkumpul
• bekerja

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan merupakan sebuah konsep ​ (a)   yang menunjukkan pentingnya ​ (b)   dalam pemerintahan. Konsep kedaulatan rakyat juga bermakna adanya kekuasaan rakyat untuk ​ (c)   dan ​ (d)   dalam proses pengambilan keputusan ​ (e)   (Sumali, 2002).

• kedaulatan rakyat
• demokrasi
• suara rakyat
• musyawarah
• mengawasi
• mengadili
• berpartisipasi
• publik
• pemerintah

Penegasan kembali terhadap pentingnya kedaulatan rakyat dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan bunyi ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ​ (a)   ”. Dengan demikian, konsekuensi atas pasal tersebut ialah negara memberikan jaminan hukum bagi setiap warga negara dalam ikut serta melaksanakan kedaulatan rakyat. Akibatnya, negara Indonesia memiliki sebuah sistem kelembagaan yang menjadi ​ (b)   dari kedaulatan rakyat, yaitu lembaga ​ (c)   , ​ (d)   , dan ​ (e)   .

• Undang-Undang Dasar
• MPR
• representasi
• bentuk
• eksekutif
• legislatif
• yudikatif
• federatif
• konstitutif

Prinsip ​ (a)   dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan ​ (b)   . Hal ini diwujudkan melalui ​ (c)   untuk membentuk ​ (d)   yang ​ (e)   .

• tertinggi
• pemerintah
• pemilu
• perwakilan
• pemerintahan
• demokratis
• otoriter
• kedaulatan rakyat
• demokrasi

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu ialah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih ​ (a)   , demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan ​ (b)   , ​ (c)   , ​ (d)   , dan ​ (e)   rakyat. (Indriawan, 2018). Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi kehidupan kenegaraan.

• partisipatif
• rinci
• dari
• oleh
• untuk
• bersama

Demokrasi di Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, menjunjung tinggi (a)   , dan mengedepankan ​ (b)   dalam pengambilan keputusan. Ciri khas demokrasi Indonesia tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara yang membawakan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, kebinekaan, dan toleransi sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia dikenal sebagai “ (c)   ”, yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, partisipasi politik yang aktif dan ​ (d)   menjadi salah satu prioritas dalam demokrasi Indonesia. Hal itu sebagai upaya untuk menciptakan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan adil bagi seluruh lapis masyarakat, termasuk kelompok ​ (e)   dan kelompok rentan.

• hak asasi manusia
• Demokrasi Pancasila
• musyawarah
• inklusif
• pro aktif
• minoritas
• mayoritas
• Demokrasi Liberal
• Demokrasi Konstitusional

Komisi Pemilihan Umum atau sering kita kenal dengan singkatan (a)   merupakan hasil dari tuntutan proses demokrasi yang menjamin kredibilitas pelaksanaan pemilu yang bebas dari pengaruh kekuasaan sejak memasuki era (b)   . Melalui Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen IV, kedudukan KPU secara eksplisit diamanatkan sebagai komisi penyelenggara pemilu yang sah. Hal tersebut dinyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat ​ (c)   , ​ (d)   , dan (e)   .

• KPU
• Reformasi
• mandiri
• nasional
• tetap
• penting
• orde baru
• orde lama
• menyeluruh

KPU merupakan suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu di Indonesia. Ruang lingkup KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kewenangan ​ (a)   , untuk menyelenggarakan pemilu di daerah, dibentuk ​ (b)   dan ​ (c)   . Untuk pemungutan suara, pelaksanaannya dijalankan oleh ​ (d)   yang selanjutnya disingkat PPS. PPS ialah panitia yang dibentuk oleh ​ (e)   setempat untuk menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas perangkat desa atau masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

• hierarkis
• terpusat
• KPUD Provinsi
• KPUD Kabupaten/Kota
• Panitia Pemungutan Suara
• KPU Kabupaten/Kota
• Pemerintah Kabupaten/Kota
• PPS Kabupaten/Kota
• PPS Provinsi

pelaksanaan ​ (a)   sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan dalam menjamin ​ (b)   kekuasaan pada tingkat ​ (c)   maupun pada tingkat ​ (d)   . Pelaksanaan pemilu ini juga memberikan harapan rakyat dengan lahirnya seorang pemimpin yang mampu menyejahterakan dan membahagiakan rakyat dengan beberapa kebijakan yang dibuatnya. Hasilnya ialah sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dapat mewujudkan tujuan negara sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 pada Pembukaan alenia ke-​ (e)   .

• rotasi
• pusat
• daerah otonom
• 4
• pemilu
• demokrasi
• nasional
• kabupaten/kota
• 3
• 2