PBAK 3

Fraud dalam bidang kesehatan adalah

• tindakan penipuan untuk keuntungan finansial yang dapat dilakukan oleh tenaga medis, pasien, atau perusahaan asuransi

• tindakan penipuan untuk kerugian finansial yang dapat dilakukan oleh tenaga medis, pasien, atau perusahaan asuransi

• tindakan penipuan fiktif, upcoding (menaikkan kode layanan), unbundling (memisahkan layanan untuk biaya lebih tinggi), phantom billing (tagihan untuk pasien fiktif), dan mark-up harga obat atau alat medis.

• tindakan penipuan Pemalsuan identitas dan penyalahgunaan asuransi kesehatan.

Fraud oleh Tenaga Medis/Fasilitas Kesehatan adalah:

• Klaim fiktif, upcoding (menaikkan kode layanan), unbundling (memisahkan layanan untuk biaya lebih tinggi), phantom billing (tagihan untuk pasien fiktif), dan mark-up harga obat atau alat medis.

• Pemalsuan identitas dan penyalahgunaan asuransi kesehatan

• Penolakan klaim tidak sah dan ketentuan tersembunyi dalam polis

• Korupsi pengadaan dan manipulasi data pasien dalam program bantuan.

Fraud Program Kesehatan Publik adalah:

• Klaim fiktif, upcoding (menaikkan kode layanan), unbundling (memisahkan layanan untuk biaya lebih tinggi), phantom billing (tagihan untuk pasien fiktif), dan mark-up harga obat atau alat medis.

• Pemalsuan identitas dan penyalahgunaan asuransi kesehatan

• Penolakan klaim tidak sah dan ketentuan tersembunyi dalam polis

• Korupsi pengadaan dan manipulasi data pasien dalam program bantuan.

Fraud oleh Pasien adalah:

• Klaim fiktif, upcoding (menaikkan kode layanan), unbundling (memisahkan layanan untuk biaya lebih tinggi), phantom billing (tagihan untuk pasien fiktif), dan mark-up harga obat atau alat medis.

• Pemalsuan identitas dan penyalahgunaan asuransi kesehatan

• Penolakan klaim tidak sah dan ketentuan tersembunyi dalam polis

• Korupsi pengadaan dan manipulasi data pasien dalam program bantuan.

Pelapor gratifikasi memiliki peran penting dalam mencegah dan mengungkap praktik korupsi. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perlindungan hukum agar tidak mengalami ancaman, intimidasi, atau dampak negatif lainnya akibat laporan yang disampaikan.

Bentuk Perlindungan bagi Pelopor adalah:

• Kerahasiaan Identitas dan Dukungan Psikologis dan Pendampingan

• Perlindungan Hukum dan Keamanan

• Perlindungan dari Balas Dendam atau Pemecatan

• semua benar

Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012 - 2014, pemerintah menekan laku korupsi sampai pada tahap pencegahan. Beberapa kebijakan utama tersebut meliputi, kecuali:

• strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) dan UU pemberantasan tindak pidana korupsi

• rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAN PPK) dan peraturan pemerintah (PP) terkait pencegahan korupsu

• memberikan pendidikan korupsi kepada masyarakat

• kebijakan transparansi dan akuntabilitas, kode etik dan penguatan integritas dan pendidikan anti korupsi

Potensi Indonesia untuk mewujudkan impian bersih dari korupsi, dari segi dukungan hukum yang kuat yaitu:

• sistem e-goverment untuk mengurangi kontak langsung yang rawan suap

• Adanya UU tipikor (tindak pidana korupsi)

• meningkatkan kesadaran public terhadap dampak korupsi

• pendidikan antikorupsi sejak dini

Potensi Indonesia untuk mewujudkan impian bersih dari korupsi, dari dukungan generasi muda adalah:

• sistem e-goverment untuk mengurangi kontak langsung yang rawan suap

• Adanya UU tipikor (tindak pidana korupsi)

• meningkatkan kesadaran public terhadap dampak korupsi

• pendidikan antikorupsi sejak dini

Potensi Indonesia untuk mewujudkan impian bersih dari korupsi, dari partisipasi masyarakat adalah:

• sistem e-goverment untuk mengurangi kontak langsung yang rawan suap

• Adanya UU tipikor (tindak pidana korupsi)

• meningkatkan kesadaran public terhadap dampak korupsi

• pendidikan antikorupsi sejak dini

Korupsi berdampak sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspeknya kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan individu. Dampak Korupsi Terhadap Generasi Muda adalah:

• menjadikan masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiapindividu dalam masyarakat hanya akan mementingkan dirisendiri (self interest), bahkan selfishness.

• menganggap korupsi sebagai hal biasa atau menganggap sebagai budayanya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab

• masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah dan pemimpin. Hal tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tundukpada otoritas mereka.

• pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akantercapai