MOD 1

Apa yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 terkait pemerintahan daerah?

• Otonomi daerah dalam bidang ekonomi

• Pembagian daerah dalam bentuk provinsi, kabupaten, dan kota

• Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah

• Pengakuan terhadap desa adat

• Kebijakan pembangunan desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang...

• Pemerintahan Desa

• Pemerintahan Daerah

• Keuangan Negara

• Tata Ruang Wilayah

• Administrasi Kependudukan

Apa yang menjadi dasar hukum pengakuan terhadap desa adat dalam UUD 1945?

• Pasal 18

• Pasal 18A

• Pasal 18B

• Pasal 19

• Pasal 20

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menekankan keterbukaan adalah...

• Prinsip Efisiensi

• Prinsip Akuntabilitas

• Prinsip Partisipasi

• Prinsip Transparansi

• Prinsip Subsidiaritas

Otonomi daerah adalah...

• Hak desa untuk mengatur pemerintahannya sendiri

• Hak pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan daerah

• Wewenang daerah untuk mengurus kepentingan masyarakatnya

• Hak masyarakat adat dalam menentukan aturan hukum sendiri

• Kebijakan pusat dalam mengelola pemerintahan desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 mengatur tentang...

• Otonomi Daerah

• Pelaksanaan UU Desa

• Tata Kelola Keuangan Daerah

• Pembagian Kewenangan Pemerintah

• Pengangkatan Kepala Daerah

Otonomi desa didasarkan pada...

• Hak asal usul dan adat istiadat

• Kebijakan dari pemerintah pusat

• Keputusan pemerintah provinsi

• Peraturan gubernur setempat

• Hasil musyawarah desa

Prinsip subsidiaritas dalam pemerintahan daerah berarti...

• Pemerintah pusat mengurus semua kebijakan

• Pemerintah daerah hanya mengikuti arahan pusat

• Urusan pemerintahan ditangani oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat

• Pemerintahan desa tidak memiliki wewenang

• Pemerintah provinsi harus selalu mengontrol kebijakan desa

Apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

• Pemerintahan Daerah

• Pemerintah desa

• Hubungan antara pusat dan daerah

• Keuangan Negara

• Pemilihan Kepala Daerah

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menekankan keterlibatan masyarakat adalah...

• Prinsip Efisiensi

• Prinsip Partisipasi

• Prinsip Transparansi

• Prinsip Akuntabilitas

• Prinsip Keseimbangan