Tata cara pemeriksaan pajak

Apa yang diatur dalam Bab VI Undang-Undang KUP?

• Penghapusan pajak

• Pemberian NPWP

• Pembukuan dan Pemeriksaan

• Penghitungan pajak

Siapa yang melaksanakan pemeriksaan pajak?

• Petugas pemeriksa

• Akuntan publik

• Direktur Jenderal Pajak

• Wajib Pajak

Apa kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa terkait dokumen?

• Menyerahkan semua dokumen ke kantor pajak

• Menyimpan dokumen selama 5 tahun

• Menghapus semua catatan

• Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku dan catatan

Apa yang harus dilakukan pemeriksa pajak sebelum melakukan pemeriksaan?

• Menghubungi Wajib Pajak

• Menyegel semua dokumen

• Memberitahukan Wajib Pajak dengan surat pemberitahuan

• Menghentikan semua kegiatan Wajib Pajak

Apa yang terjadi jika Wajib Pajak tidak memberikan akses saat pemeriksaan?

• Pemeriksaan dibatalkan

• Pemeriksaan dilanjutkan tanpa akses

• Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi

• Pemeriksa dapat melakukan penyegelan

Apa yang dimaksud dengan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan?

• Penghitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak

• Penghitungan yang dilakukan jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban

• Penghitungan berdasarkan laporan keuangan

• Penghitungan berdasarkan estimasi

Apa yang harus dilakukan Wajib Pajak jika menggunakan proses pengolahan data secara elektronik?

• Memberikan akses kepada petugas pemeriksa

• Menghapus semua data elektronik

• Tidak perlu melakukan apa-apa

• Menyerahkan semua data ke kantor pajak

Apa yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang KUP?

• Penghapusan NPWP

• Pemberian sanksi

• Kewajiban merahasiakan data

• Peniadaan kewajiban merahasiakan data

Apa yang harus dilakukan Direktur Jenderal Pajak setelah pemeriksaan selesai?

• Menghapus semua data Wajib Pajak

• Menyampaikan hasil pemeriksaan melalui SPHP

• Menyerahkan semua dokumen ke pengadilan

• Menghentikan semua kegiatan Wajib Pajak

Apa yang menjadi dasar pembuatan nota penghitungan setelah pemeriksaan?

• Surat pemberitahuan

• SPHP

• LHP

• Laporan keuangan