Soal Pendidikan Pancasila Kelas 12

Bagaimana pendekatan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, "Persatuan Indonesia," dapat digunakan untuk mengatasi tantangan individualisme yang semakin menguat...

• Dengan menekankan pentingnya HAM sebagai hak individu yang harus dijaga dan diprioritaskan.

• Dengan mendorong semua masyarakat Indonesia untuk hidup mandiri tanpa memikirkan kepentingan bersama.

• Dengan memperkuat nilai gotong royong dan kebersamaan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

• Dengan memperbolehkan kebebasan individu tanpa batas dalam menyuarakan pendapat di media sosial.

• Dengan menganjurkan warga negara untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat tanpa mempertimbangkan dampak pada masyarakat.

Lembaga negara manakah yang berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan moneter dan stabilitas sistem keuangan...

• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

• Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

• Bank Indonesia

• Kementerian Sosial

• Kementerian Pertahanan

Menurut Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah...

• Tentara Nasional Indonesia (TNI)

• Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

• Bank Indonesia

• Kementerian Pertahanan

Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi penggerak teori kedaulatan rakyat. Ia memperlihatkan pandangan wacana pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politica. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari…

• Legislatif, eksekutif dan yudikatif

• Legislatif, yudikatif dan federative

• Legislatif, eksekutif dan federative

• Eksekutif, federative dan legislative

• Eksekutif, federative dan yudikatif

Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama artinya…

• Tidak dapat saling menjatuhkan

• Presiden dibantu menteri

• DPR berfungsi sebagai alat control

• Presiden mandate dari MPR

• Menteri bertanggung jawab kepada Presiden

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, ada lembaga negara yang disebut sebagai lembaga negara penunjang, yang berfungsi untuk menunjang atau mendukung kelancaran tugas lembaga negara lainnya. Lembaga ini tidak bertindak langsung atas nama negara dalam menjalankan pemerintahan, namun memiliki peran penting dalam sistem pengawasan dan administrasi negara. Di antara lembaga-lembaga berikut, manakah yang berfungsi sebagai lembaga negara penunjang atau badan penunjang...

• Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

• Mahkamah Konstitusi (MK)

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

• Lembaga Kepresidenan

• Lembaga Legislatif

Sistem pembagian kekuasaan yang dikenal dengan Trias Politica mengadopsi pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan keseimbangan

Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan tujuan utama dari sistem pembagian kekuasaan ini…

• Untuk memberikan kebebasan penuh kepada lembaga eksekutif dalam mengatur kebijakan pemerintah.

• Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memastikan bahwa masing-masing lembaga memiliki kewenangannya sendiri.

• Untuk memberikan wewenang lebih kepada lembaga legislatif agar dapat lebih leluasa membuat kebijakan politik.

• Untuk menghapuskan lembaga pengadilan yang dianggap tidak relevan dengan sistem pemerintahan modern.

• Untuk mengefisienkan jalannya pemerintahan dengan menggabungkan kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam satu lembaga

Mengapa lembaga negara memiliki kedudukan yang sejajar setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan?

• Dewan Perawakilan Rakyat

• Presiden dan Wakil Presiden

• Mahkamah Agung

• Lembaga Administrasi Negara (LAN)

• Mahkamah Konstitusi

Apa fungsi utama dari BPK dalam sistem pemerintahan Indonesia...

• Menetapkan kebijakan luar negeri negara

• Menyusun anggaran negara untuk diteruskan ke DPR

• Memeriksa dan mengawasi penggunaan anggaran negara serta memastikan transparansi dan akuntabilitas

• Mengatur hubungan luar negeri antar negara

• Menyusun dan mengubah peraturan perundang-undangan di bidang keuangan