ujian akhir semester

Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu...

• Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

• Sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu

• Sebagai aturan hukum yang bersifat sementara

• Sebagai pengganti konstitusi negara

• Sebagai sistem pemerintahan absolut

Nilai ketuhanan dalam Pancasila tercermin dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui...

• Penegakan hukum yang berdasarkan ajaran agama tertentu

• Kebebasan masyarakat dalam memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya

• Pembentukan negara agama yang mengatur kehidupan umat beragama

• Pembatasan terhadap kebebasan beragama bagi kelompok tertentu

• Menjadikan agama sebagai dasar pemerintahan negara

Prinsip musyawarah untuk mufakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam praktik...

• Presiden mengambil keputusan tanpa persetujuan DPR

• Setiap keputusan negara dibuat berdasarkan kehendak individu

• Keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bersama melalui diskusi dan musyawarah

• Kebijakan pemerintah ditentukan oleh satu kelompok mayoritas tanpa memperhatikan aspirasi rakyat

• Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum pemerintahan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah...

• Mengesampingkan kepentingan rakyat dalam pembuatan kebijakan

• Menjamin hak dan kewajiban warga negara secara adil dan seimbang

• Memberikan wewenang absolut kepada pemerintah tanpa batasan hukum

• Menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan kepentingan partai tertentu

• Membatasi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, pejabat negara dituntut untuk menerapkan nilai-nilai keadilan sosial, salah satunya dengan...

• Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat

• Mengalokasikan sumber daya negara secara merata bagi seluruh rakyat

• Memprioritaskan pembangunan hanya di wilayah perkotaan

• Mengesampingkan hak-hak masyarakat kecil dalam kebijakan publik

• Mengutamakan kepentingan golongan tertentu dalam kebijakan publik

Salah satu contoh konkret penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah...

• Mengabaikan aspirasi masyarakat dalam kebijakan publik

• Menjalankan hukum yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu

• Menegakkan hukum dan HAM tanpa memandang suku, agama, atau golongan

• Membatasi kebebasan berpendapat bagi rakyat demi kestabilan politik

• Memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu dalam penegakan hukum

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah...

• Menjunjung tinggi kepentingan individu di atas kepentingan bangsa

• Mengutamakan pemerintahan yang otoriter demi kestabilan negara

• Mewujudkan negara yang demokratis, adil, dan berdaulat

• Mengabaikan prinsip kesejahteraan sosial dalam pembangunan

• Membatasi hak asasi manusia demi kepentingan politik tertentu

Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum adalah...

• Pasal 1 Ayat (1)

• Pasal 1 Ayat (2)

• Pasal 1 Ayat (3)

• Pasal 27 Ayat (1)

• Pasal 28D Ayat (1)

Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah...

• Hak untuk melakukan tindakan di luar hukum

• Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil

• Hak untuk mengubah sistem pemerintahan sesuka hati

• Hak untuk membatasi kebebasan orang lain secara sepihak

• Hak pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan tanpa alasan jelas

Dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan...

• Presiden

• Rakyat

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Mahkamah Konstitusi

• Menteri