Quiz UUD 1945

Batang tubuh UUD 1945 merupakan bagian yang mengatur ketentuan dasar dalam penyelenggaraan negara. Jika suatu negara tidak memiliki struktur hukum yang jelas seperti dalam batang tubuh UUD 1945, dampak yang paling mungkin terjadi adalah...

• Negara tetap dapat berjalan tanpa aturan hukum yang baku

• Tidak ada kepastian hukum dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara

• Masyarakat dapat mengatur negara sesuai keinginan masing-masing

• Pemerintahan menjadi lebih fleksibel karena tidak terikat aturan tertentu

Struktur batang tubuh UUD 1945 terdiri dari sejumlah bab, pasal, dan ayat. Setelah amandemen, jumlah pasal dalam UUD 1945 mengalami perubahan. Berapa jumlah pasal dalam UUD 1945 setelah amandemen keempat?

• 37 pasal

• 73 pasal

• 199 pasal

• 20 pasal

Setelah mengalami empat kali amandemen, UUD 1945 memiliki struktur yang lebih lengkap dan rinci. Apa alasan utama dilakukannya amandemen terhadap batang tubuh UUD 1945?

• Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara

• Agar UUD 1945 memiliki lebih banyak pasal dan ayat tanpa mempertimbangkan isinya

• Supaya lebih banyak kelompok masyarakat yang bisa mengubah isi UUD 1945 sesuai keinginan

• Agar UUD 1945 menjadi lebih sederhana dan tidak perlu banyak aturan

Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari beberapa bab yang mengatur berbagai aspek ketatanegaraan. Bab yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat dalam...

• Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat

• Bab IXA tentang Hak Asasi Manusia

• Bab VI tentang Pemerintah Daerah

• Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara

Salah satu perbedaan utama antara UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen adalah...

• Sebelum amandemen, UUD 1945 lebih demokratis dibandingkan setelah amandemen

• Setelah amandemen, jumlah pasal bertambah dari 37 menjadi 73 pasal untuk memperjelas aturan ketatanegaraan

• Setelah amandemen, batang tubuh UUD 1945 dihapus dan digantikan dengan aturan baru

• Sebelum amandemen, UUD 1945 memiliki lebih banyak pasal dibandingkan setelah amandemen

Pancasila dan UUD 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dalam sistem hukum Indonesia. Jika Pancasila tidak dijadikan dasar dalam penyusunan UUD 1945, dampak yang paling mungkin terjadi adalah...

• Indonesia tetap memiliki sistem hukum yang kuat tanpa Pancasila

• Kebijakan negara akan tetap berjalan tanpa perlu mengacu pada nilai-nilai Pancasila

• Undang-undang yang dibuat dapat bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa

• Tidak ada dampak yang signifikan dalam sistem hukum negara

Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Jika dalam suatu daerah terdapat banyak pengangguran akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, maka hal ini menunjukkan bahwa...

• Pemerintah sudah menjalankan UUD 1945 dengan baik

• Pemerintah perlu mengubah kebijakan agar sesuai dengan amanat UUD 1945

• Pasal tersebut tidak lagi relevan dalam kehidupan bernegara

• Masyarakat harus mencari solusi sendiri tanpa keterlibatan pemerintah

Salah satu contoh pelanggaran terhadap pasal UUD 1945 yang berkaitan dengan keadilan sosial adalah...

• Pemerintah memberikan bantuan pendidikan kepada siswa berprestasi

• Seorang pejabat menggunakan dana negara untuk kepentingan pribadi

• Masyarakat bekerja sama dalam kegiatan gotong royong di desa

• Negara menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara

Dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Contoh pelanggaran terhadap pasal ini adalah...

Contoh pelanggaran terhadap pasal ini adalah...

• Pemerintah mengatur hari libur nasional untuk berbagai agama

• Tindakan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu dalam beribadah

• Masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih keyakinan mereka

• Negara memberikan fasilitas ibadah kepada seluruh agama yang diakui