SBTS 12 Genap 24-25

Pada 1997-1998 Indonesia mengalami krisis moneter. Dampak krisis moneter bagi perekonomian masyarakat dan dunia usaha di Indonesia adalah ....

•    arus urbanisasi golongan pekerja makin tidak terkendali

• permintaan tenaga kerja dari perdesaan makin meningkat

• sejumlah perusahaan berskala besar dan kecil mengalami kebangkrutan

• beberapa perusahaan mulai menggantung-kan bantuan ekonomi dari IMF

•  pemerintah menjual beberapa aset penting untuk membayar utang-utang negara

Pada masa akhir Orde Baru sektor perdagangan ekspor di Indonesia mengalami keterpurukan. Kondisi tersebut terjadi karena..

• beban utang yang ditanggung negara makin meningkat

• pemerintah tidak lagi mendukung aktivitas ekspor nonmigas

• barang-barang impor makin membanjiri pasar lokal

• ilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat makin merosot

•    IMF melarang Indonesia mengembangkan sektor perdagangan ekspor

Menjelang pelaksanaan pemilu 1997 kondisi politik Indonesia memanas. Peristiwa pada 27 Juli 1996 yang menandai memanasnya kondisi politik Indonesia pada saat itu adalah....

• penjarahan kawasan pertokoan karena sikap sentimen terhadap etnik tertentu

•   pengamanan demonstran mahasiswa Trisakti oleh aparat keamanan 

• kerusuhan di Semanggi yang menyebabkan timbulnya korban jiwa

• kerusuhan di gedung DPR/MPR antara aparat dan mahasiswa

• perusakan gedung DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jakarta

Demonstrasi mahasiswa yang berujung anarkis pada 1998 merupakan bentuk protes terhadap penyimpangan dalam bidang politik yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Salah satu bentuk penyimpangan yang memicu demonstrasi tersebut adalah....

•    banyak anggota DPR/MPR yang menerapkan sistem nepotisme

•   lembaga kenegaraan hanya bertumpu pada instruksi presiden

•   pemerintah campur tangan dalam kegiatan perekonomian

• Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah

• pemerintahan dijalankan secara otoriter dan sentralistik

Selama masa Orde Baru lembaga kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hakim sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan....

• pemerintah Orde Baru melakukan perombak-an struktur pejabat di bidang hukum

• ahli hukum mendesak pemerintah Orde Baru mengganti sistem hukum baru sesuai UUD 1945

• masyarakat berusaha mencari solusi untuk mengatasi permasalahan di bidang hukum

• masyarakat menghendaki reformasi hukum untuk meluruskan masalah pada posisi sebenarnya

•   masyarakat dan ahli hukum mendesak pemerintah menyoroti sistem peradilan yang sedang berjalan

Demonstrasi menuntut reformasi yang dilakukan mahasiswa pada 1998 makin tidak terkendali dan meluas ke seluruh Indonesia. Kondisi ini terjadi karena ....

• aksi mahasiswa mendapat dukungan dari tokoh-tokoh nasionalis

• demonstrasi mahasiswa tidak mendapat respons dari pemerintah

• aksi mahasiswa sejalan dengan keinginan seluruh rakyat Indonesia

• aksi demonstrasi mahasiswa telah menjalar ke seluruh Indonesia

• mahasiswa menjanjikan reformasi dapat memperbaiki kehidupan bangsa

Masa akhir pemerintahan Orde Baru diwarnai krisis kepercayaan dari masyarakat. Krisis kepercayaan tersebut muncul karena ....

• pemerintah Orde Baru gagal menjalankan politik luar negeri Indonesia

•   Presiden Soeharto menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara sepihak

• pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih menguntungkan pihak asing

• masyarakat menganggap pemerintah tidak tegas dalam menyikapi persoalan rakyat

• pemerintah Orde Baru terlalu banyak melakukan penyimpangan terhadap sistem demokrasi

Pelaksanaan pemilu tahun 1999 diikuti 48 partai politik. Banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu 1999 disebabkan oleh adanya ....

•  kebijakan pembebasan tahanan politik

• kebebasan rakyat mendirikan partai politik

•   pembentukan Komisi Pemilihan Umum

•   kebebasan rakyat untuk berkumpul dan berpendapat

• tuntutan rakyat untuk mengganti hasil pemilu 1997

Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid berusaha menerapkan kebijakan yang memperhatikan kaum minoritas. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut diwujudkan dengan ....

• membebaskan tahanan politik Orde Baru

• mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua

• menggagas forum dialog antarumat beragama

•   mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora di Papua

• Mengakui agama Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia

Lembaga ini dibentuk pada masa pemerintahan B.J. Habibie untuk melaksanakan pemilu di Indonesia. Lembaga yang dimaksud adalah ....

•    Komisi Pemilihan Umum

• Departemen Luar Negeri

• Departemen Dalam Negeri

• Lembaga Pemilihan Umum

• Panitia Pemilihan Indonesia