Quiziz Etikolegal 1c Pert ke 7

Apa tujuan dari Permenkes No. 28 Tahun 2017?

• a. Menetapkan standar gaji bidan
  

• b. Mengatur izin praktik dan penyelenggaraan praktik bidan

• 
  c. Menentukan kewajiban bidan dalam memberikan pelayanan

• 
  d. Membatasi jumlah bidan yang dapat membuka praktik

Siapa yang berwenang untuk memberikan izin praktik bidan?

• Pemerintah pusat

• b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

• c. Ikatan Bidan Indonesia

• d. Rumah sakit terdekat

Apa yang menjadi syarat utama bagi seorang bidan untuk membuka praktik?

• Memiliki sertifikat keahlian tambahan

• 
  b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku

• 
  c. Mengikuti pelatihan setiap tahun

• 
  d. Mengikuti seminar kebidanan minimal 5 kali setahun

Apa yang dimaksud dengan "praktik mandiri" dalam konteks Permenkes No. 28 Tahun 2017?

• Praktik yang dilakukan bersama tenaga medis lainnya

• b. Praktik yang dilakukan oleh seorang bidan secara individu

• c. Praktik yang dilakukan di rumah sakit

• d. Praktik yang hanya bisa dilakukan oleh dokter

Bagaimana mekanisme pengajuan izin praktik bidan diatur dalam Permenkes No. 28 Tahun 2017?

• Melalui Ikatan Bidan Indonesia

• b. Mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan setempat

• c. Mendaftar secara langsung ke rumah sakit

• d. Mengirimkan permohonan ke Kementerian Kesehatan

Layanan kebidanan apa saja yang dapat diberikan oleh bidan dalam praktik mandiri menurut Permenkes No. 28 Tahun 2017?

• Pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas, dan konseling menyusui

• 
  b. Penanganan operasi caesar

• 
  c. Pemeriksaan jantung dan pernapasan

• 
  d. Penanganan penyakit menular

Apa yang terjadi jika seorang bidan melakukan praktik tanpa izin yang sah?

• Dikenakan denda

• b. Mendapatkan sanksi administratif atau pencabutan izin praktik

• c. Diberikan kesempatan untuk mengajukan izin

• d. Tidak ada konsekuensi hukum

Apa kewajiban bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat?

• Menyediakan obat-obatan untuk pasien

• 
  b. Menjaga kerahasiaan data pasien

• c. Memberikan konsultasi gratis

• d. Menyediakan fasilitas penginapan bagi pasien

Apa yang menjadi dasar hukum bagi bidan dalam membuka praktik?

• Surat Tanda Registrasi (STR)

• 
  b. Kartu Tanda Anggota (KTA)

• 
  c. Sertifikat profesi

• 
  d. Izin praktik dari rumah sakit

Siapa yang berhak mengawasi praktik bidan?

• Ikatan Bidan Indonesia

• b. Dinas Kesehatan dan instansi terkait

• c. Pemerintah pusat

• d. Pasien dan keluarga pasien