STS PPKN KELAS VIII

1.      Pasal 1 ayat 1 UD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah…

• A. Kesatuan, yang berbentuk Republik

• B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

• C. Negara Indonesia adalah negara hukum

• D. Negara Indonesia adalah Negara kepulauan

2. Pasal 1 ayat 2 UD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah…

• A.    Negara Indonesia adalah negara hokum

• B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

• C. Negra Indonesia adalah Negara kepulauan

• D. Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik

3. Pasal 1 ayat 3 UD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah…

• A.    Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik

• B. Negara Indonesia adalah Negara kepulauan

• C. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

• D. Negara Indonesia adalah negara hukum

4. Undang-ndang dasar 1945 mengalami perubahan atau amendemen berapa kali …

• A. Satu

• B. Dua

• C. Tiga

• D. Empat

5. Pada perubahan pertanama pasal dan ayat yang di rubah adalah …

• A. Keputusan SU MPR 14-21 Oktober 1999. Amandemen ini meliputi 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Inti dari amandemen ini adalah untuk mengurangi kekuasaan Presiden yang dianggap terlalu kuat dengan mengubah sistem pemerintahan dari eksekutif yang kuat menjadi sistem pemerintahan yang lebih seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

• B. Sidang Gumum MPR 7-8 Agustus 2000. Amandemen ini meliputi banyak pasal seperti Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 25E, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30, Pasal 36B, Pasal 36C, Bab IXA, Bab X, Bab XA, Bab XII, Bab XV, dan Pasal 36A perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan pemerintahan daerah, DPR dan kewenangannya, hak asasi manusia, lembaga negara dan lagu kebangsaan.

• C. Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001. Amandemen ini meliputi perubahan pada 3 bab dan 22 pasal, di antaranya Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, Bab VIIA, Bab VIIB, dan Bab VIIIA, bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman.

• D. Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002i ni terdiri dari 2 bab dan 13 pasal, di antaranya Pasal 2, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 37, Bab XIII dan Bab XIV. DPD sebagai bagian dari MPR, penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, serta perubahan UUD.

6. Perubahan atau Amendemen Undang-undang dasar pertama dilaksanakan pada tanggal...

• A. 18 Agustus 2000,

• B. 19 Oktober 1999

• C. 10 November 2001

• D. 10 Agustus 2002

7. Perubahan atau Amendemen Undang-undang dasar kedua dilaksanakan pada tanggal...

• A. 10 Agustus 2002

• B. 10 November 2001

• C. 18 Agustus 2000

• D. 19 Oktober 1999

8. Perubahan atau amendemen undang-undang dasar ketiga dilaksanakan pada tanggal...

• A. 10 November 2001

• B. 19 Oktober 1999

• C. 18 Agustus 2000

• D. 10 Agustus 2002

9. Apa yang dimaksud dengan "Undang-Undang Dasar 1945"?

• A. Hukum tertulis yang mengatur hubungan antar negara
  

• B. Hukum tertulis yang mengatur pemerintahan negara Indonesia

• C. Hukum tidak tertulis yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Indonesia

• B. Hukum internasional yang mengatur hubungan negara Indonesia dengan negara lain

10. Dalam UUD 1945, kedudukan Presiden adalah sebagai...

• A. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

• B. Kepala Negara

• C. Kepala Pemerintahan

• D. Kepala Legislatif