Quiz Hukum Acara Perdata 2

Apa nama peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum acara perdata di Indonesia pada masa penjajahan Belanda?

• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)

• Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (R.Bg.)

• Undang-Undang No. 1 Tahun 1986

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

• Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Setelah Indonesia merdeka, undang-undang hukum acara perdata yang diterapkan setelah masa penjajahan adalah:

• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) 1949

• Undang-Undang No. 1 Tahun 1986

• Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (R.Bg.)

• Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pada tahun berapakah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) yang berlaku di Indonesia diundangkan?

• 1945

• 1986

• 1999

• 2003

• 1907

Apa yang menjadi latar belakang utama perubahan dari R.Bg. ke KUHAPerdata pada tahun 1986?

• Untuk mengurangi biaya proses peradilan

• Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan

• Untuk menambah hak-hak bagi terdakwa

• Untuk menurunkan jumlah perkara yang masuk pengadilan

• Untuk membuat pengadilan lebih efisien dalam perkara pidana

Apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)?

• Pengaturan tentang peradilan pidana

• Prosedur pengadilan di tingkat pertama

• Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan

• Penyelesaian sengketa hukum adat

• Hukum acara perdata internasional

Apa dampak dari penerapan hukum acara perdata yang baru terhadap sistem peradilan Indonesia?

• Membuat pengadilan lebih berfokus pada pidana

• Mempercepat proses perkara dan memberikan hak yang lebih adil bagi para pihak yang terlibat

• Menurunkan jumlah pengadilan yang ada

• Menambah jumlah hak yang dimiliki pengadilan

• Meningkatkan sanksi yang diberikan kepada pihak yang kalah

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, peradilan swapraja dihapuskan setelah Indonesia merdeka dengan adanya Undang-Undang Nomor ________.

• 23

• 1

• 4

• 30

• 9

Peradilan gubernemen yang diperuntukkan bagi golongan Eropa pada masa Hindia Belanda terdiri dari lembaga peradilan berikut, kecuali:

• Raad van Justitie

• Hoggerechtshof

• Residentiegerecht

• Landraad

• Pengadilan Negeri

Di Jawa dan Madura pada zaman Hindia Belanda, pengadilan agama Islam memutuskan perkara-perkara perdata antara orang Islam mengenai hal-hal berikut, kecuali:

• Nikah

• Talak

• Rujuk

• Pembagian warisan

• Perkawinan

Peradilan adat pada masa Hindia Belanda hanya berlaku di daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Pengadilan adat pada tingkat pertama di beberapa daerah dipimpin oleh ________.

• Kepala Desa

• Pasirah atau Wedana

• Gubernur

• Ketua Pengadilan Negeri

• Hakim Agama