Quiz about Quiz Peraturan Perundang-undangan

Question 1

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...

Accepted Answer

Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang

Answer

Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah

Answer

setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR

Answer

Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah

Question 2

Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...

Accepted Answer

untuk diketahui oleh masyarakat umum

Answer

untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite

Answer

untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas

Answer

untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin

Question 3

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...

Accepted Answer

Perpres

Answer

UU

Answer

PP

Answer

Perrpu

Question 4

Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...

Accepted Answer

Presiden

Answer

DPR

Answer

Panitia Ad Hoc

Answer

MPR

Question 5

Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...

Accepted Answer

sumber hukum tertinggi

Answer

kaidah negara yang fundamental

Answer

sumber dari perundang-undangan

Answer

norma dasar dan pertama

Question 6

Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...

Accepted Answer

Peraturan Pemerintah

Answer

UU dan Perpu

Answer

Peraturan Presiden

Answer

Peraturan Daerah Provinsi

Question 7

Kepala pemerintahan di daerah Provinsi adalah...

Accepted Answer

Gubernur

Answer

DPRD

Answer

Walikota

Answer

Bupati

Question 8

Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...

Accepted Answer

UUD 1945

Answer

Ketetapan MPR

Answer

Undang Undang

Answer

Peraturan pemerintah

Question 9

Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...

Accepted Answer

Legislatif

Answer

Eksekutif

Answer

Federatif

Answer

Yudikatif

Question 10

Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan...

Accepted Answer

Ketetapan

Answer

Norma

Answer

Keputusan

Answer

Peraturan

Question 11

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negaa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas ...

Accepted Answer

Ketuhanan yang maha esa

Answer

Kekuasaan belaka

Answer

Hukum

Answer

Kedaulatan rakyat

Question 12

Negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang . . . .

Accepted Answer

Berdasarkan kedaulatan rakyat

Answer

Berdasarkan atas kekuasaan pemerintah

Answer

Berdasarkan hukum yang ditetapkan pemerintah

Answer

Berdasarkan perintah penguasa

Question 13

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah . . . .

Accepted Answer

UUD 1945

Answer

undang-undang

Answer

Perda

Answer

Perpu

Question 14

Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....

Accepted Answer

Pancasila

Answer

Keputusan Presiden

Answer

Ketetapan MPR

Answer

UUD 1945

Question 15

Sistem hukum di Indonesia dibuat secara Hirearkis, yang artinya... .

Accepted Answer

bertingkat

Answer

berulang-ulang

Answer

sepadan

Answer

sederajat

Question 16

Salah satu ciri dari hukum tertulis adalah, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Di bawah ini yang merupakan pihak berwenang dalam membuat aturan undang-undang di Indonesia adalah... .

Accepted Answer

presiden, dan lembaga legislatif

Answer

lembaga legislatif, dan rakyat

Answer

rakyat, dan presiden

Answer

lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif

Question 17

Landasan sosiologis dalam penyusunan aturan undang-undang di Indonesia artinya... .

Accepted Answer

pembuatan hukum harus mengacu pada nilai-nilai dasar atau yaitu Pancasila

Answer

pembuatan hukum harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup masyarakat

Question 18

undang-undang di Indonesia artinya... .

Accepted Answer

pembuatan hukum harus mengacu pada nilai-nilai dasar atau yaitu Pancasila

Answer

pembuatan hukum harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup masyarakat

Answer

pembuatan hukum harus sesuai dengan tata cara hukum yang sudah ditentukan

Answer

pembuatan hukum harus berlaku bagi semua orang (Equality Before The Law)

Question 19

Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam Lembaga Legislatif negara adalah :

Accepted Answer

Presiden dan Wakil Presiden

Answer

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Answer

Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)

Answer

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Question 20

Undang-Undang dibuat oleh... .

Accepted Answer

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden

Answer

Presiden dan Wakil Presiden

Answer

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Answer

Pemerintah Daerah

Question 21

PERPU (Peraturan Pengganti Undang-Undang) hanya dikeluarkan oleh Presiden apabila... .

Accepted Answer

negara dalam keadaan genting

Answer

diperlukan untuk menggantikan sementara

Answer

Presiden ingin membuat aturan baru

Answer

dalam keadaan baik

Question 22

Siapa yang memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang di Indonesia?

Accepted Answer

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Answer

Pengadilan

Answer

Rakyat

Answer

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Question 23

Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia memerlukan persetujuan dari... .

Accepted Answer

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Answer

Presiden

Answer

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Answer

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Question 24

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah . . . .

Accepted Answer

UUD 1945

Answer

Perpu

Answer

undang-undang

Answer

Perda

Question 25

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .

Accepted Answer

Perda

Answer

Perpres

Answer

UU

Answer

Perpu

Question 26

Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau bersama dengan . . . .

Accepted Answer

Menteri yang ditugasi mewakili Presiden

Answer

Anggota DPR

Answer

Anggota KPK yang ditugasi Presiden

Answer

Mahkamah Konstitusi

Question 27

Sebuah Peraturan Daerah (Perda) berlaku di . . . .

Accepted Answer

daerah tertentu saja

Answer

Seluruh negara

Answer

semua kabupaten

Answer

semua provinsi

Question 28

Hirarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-undang no ....

Accepted Answer

No. 12 tahun 2011

Answer

No. 10 tahun 2011

Answer

No. 13 tahun 2011

Answer

No, 11 tahun 2011

Question 29

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR menempati posisi setelah....

Accepted Answer

Undang-undang

Answer

UUD 1945

Answer

Peraturan Pemerintah

Answer

Pancasila

Question 30

Peraturan Pemerintah (PP) disahkan oleh . . . .

Accepted Answer

Presiden

Answer

Menteri

Answer

DPR

Answer

MPR

Question 31

Apabila perpu yang dibuat oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut ....

Accepted Answer

harus dicabut

Answer

akan diundangkan

Answer

segera disahkan

Answer

harus direvisi

Question 32

Apabila Perpu tidak disetujui dalam sidang untuk dijadikan UU, maka tindakan selanjutnya adalah ....

Accepted Answer

tidak berlaku lagi

Answer

diabaikan saja

Answer

dipertahankan

Answer

tetap berlaku

Question 33

Hukum pada hakikatnya adalah kumpulan peraturan yang memuat ...

Accepted Answer

perintah dan larangan

Answer

perintah untuk melaksanakan

Answer

pasal-pasal dan ayat-ayat

Answer

instruksi dasar tertulis

Question 34

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditunjukkan oleh angka....

Accepted Answer

2), 1), 5), 7), 3), 6), dan 4)

Answer

7), 2), 5), 3), 1), 4), dan 6)

Answer

5), 2), 3), 1), 7), 6), dan 4)

Answer

2), 5), 1), 3), 7), 6), dan 4)

Answer

1), 2), 5), 3), 6), 4), dan 7)

Question 35

Tata urutan peraturan perundangan undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang undangan memiliki hierarki/ tingkatan, yang dimaksud Hierarki adalah ...

Accepted Answer

Peraturan dibawah harus sejalan dan tidak boleh melanggar peraturan diatasnya

Answer

Peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya

Answer

Peraturan dibawah mendasari peraturan diatasnya

Answer

Peraturan dibawah hanya mematuhi peraturan menguntungkan

Question 36

Norma yang paling tinggi di dalam piramida hukum disebut ....

Accepted Answer

grondwet

Answer

grundnorm

Answer

grundgezets

Answer

grondrecht

Question 37

Lembaga yang berhak menguji Undang-undang apakah bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak bertentangan adalah ... .

Accepted Answer

Mahkamah Konstitusi

Answer

Mahkamah Agung

Answer

Pengadilan Tinggi Negeri

Answer

Pengadilan Agama

Answer

Pengadilan Negeri

Question 38

Peraturan yang dibentuk untuk menjalankan UUD adalah..

Accepted Answer

Peraturan pemerintah

Answer

Peraturan Presiden

Answer

Peraturan menteri

Answer

Undang-undang

Question 39

Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..

Accepted Answer

Peraturan Presiden

Answer

Peraturan pemerintah

Answer

UUD 1945

Answer

Undang-undang/PERPU

Answer

TAP MPR

Question 40

Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah...

Accepted Answer

Undang-undang

Answer

Peraturan daerah

Answer

Keputusan presiden

Answer

Peraturan pemerintah

Question 41

Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...

Accepted Answer

Peraturan Pemerintah

Answer

pembukaan UUD 1945

Answer

Kepres

Answer

perundang-undangan

Question 42

Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...

Accepted Answer

1, 2, 3

Answer

2, 3, 4

Answer

3, 4, 5

Answer

1, 3, 5

Question 43

Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....

Accepted Answer

Pancasila

Answer

Ketetapan MPR

Answer

UUD 1945

Answer

Keputusan Presiden

Question 44

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...

Accepted Answer

tiga kali

Answer

enam kali

Answer

empat kali

Answer

lima kali

Question 45

K E T E T A P A N M P R ditetapkan oleh

Accepted Answer

MPR

Answer

DPRD

Answer

Gubernur

Answer

Presiden

Question 46

P E R A T U R A N P E M E R I N T A H P E N G G A N T I U N D A N G - U N D A N G dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan

Accepted Answer

Presiden

Answer

MPR

Answer

Gubernur

Answer

DPRD

Question 47

Peraturan perundang-undangan bersifat sosiologis, mengandung pengertian bahwa peraturan tersebut memiliki...

Accepted Answer

Landasan yang sesuai dengan keyakinan umum dan kesadaran masyarakat

Answer

adanya landasan hukum

Answer

peraturan dapat dikaji ulang

Answer

bersifat mengikat

Question 48

Fungsi perundang-undangan adalah ...

Accepted Answer

sebagai sumber segala sumber hukum

Answer

sebagai tatanan hukum paling dasar

Answer

sebagai pengganti UUD 1945

Answer

menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945

Question 49

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada landasan ...

Accepted Answer

yuridis, sosiologis, filosofis

Answer

yuridis, konstituan, historis

Answer

sosiologis dan humanis

Answer

filosofis, fundamental

Question 50

UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang ....

Accepted Answer

tata urutan perundang-undangan

Answer

wilayah NKRI

Answer

pembagian kekuasaan pemerintahan

Answer

pengangkatan anggota majelis hakim

Question 51

Alur pembuatan Undang-Undang mencakup tahapan ....

Accepted Answer

penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan

Answer

perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pengundangan

Answer

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan

Answer

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan

Question 52

Menurut Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011, Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal berikut, kecuali ....

Accepted Answer

perintah dari Presiden

Answer

pengesahan perjanjian internasional tertentu

Answer

pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Answer

pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Question 53

Waktu pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang adalah ....

Accepted Answer

40 hari

Answer

100 hari

Answer

60 hari

Answer

80 hari

Question 54

Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai materi yang sama, maka ....

Accepted Answer

Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Presiden dibahas dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan

Answer

Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Presiden dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dibahas bersama-sama

Answer

Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dibahas dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan

Answer

Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Presiden dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR langsung disahkan

Question 55

Pengambilan keputusan tentang suatu Rancangan Undang-Undang dilakukan ....

Accepted Answer

Dalam pembicaraan tingkat I berupa rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus

Answer

Dalam pembicaraan tingkat II berupa rapat paripurna

Answer

Dalam pembicaraan tingkat I berupa rapat paripurna

Answer

Dalam pembicaraan tingkat II berupa rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus

Question 56

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam ....

Accepted Answer

Program Legislasi Nasional

Answer

Program DPR

Answer

Program Presiden

Answer

Program Pembangunan Nasional

Question 57

Langkah pertama dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia adalah:

Accepted Answer

D. Pengajuan RUU oleh Presiden atau DPR

Answer

C. Penetapan oleh Mahkamah Konstitusi

Answer

A. Pengesahan oleh Presiden

Answer

B. Pembahasan di DPR

Question 58

Undang di Indonesia adalah:

Accepted Answer

C. Penetapan oleh Mahkamah Konstitusi

Answer

A. Pengesahan oleh Presiden

Answer

D. Pengajuan RUU oleh Presiden atau DPR

Answer

B. Pembahasan di DPR

Question 59

Setelah rancangan undang-undang disetujui oleh DPR dan Presiden, tahap selanjutnya adalah:

Accepted Answer

C. Pengesahan oleh Presiden

Answer

B. Penetapan oleh Mahkamah Agung

Answer

D. Penyusunan oleh kementerian terkait

Answer

A. Uji publik

Question 60

Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD harus berkaitan dengan:

Accepted Answer

C. Otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam

Answer

D. Pendidikan nasional

Answer

A. Perdagangan internasional

Answer

B. Hubungan luar negeri

Question 61

Apabila Presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang dalam jangka waktu 30 hari, maka:

Accepted Answer

RUU tersebut dianggap batal

Answer

RUU tersebut diserahkan ke Mahkamah Konstitusi

Answer

RUU tersebut otomatis menjadi undang-undang

Answer

RUU tersebut harus dibahas ulang

Question 62

Jika terjadi perbedaan pandangan antara DPR dan Presiden mengenai RUU, langkah selanjutnya adalah:

Accepted Answer

C. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk menyelesaikan perbedaan

Answer

D. Pengajuan ke Mahkamah Konstitusi

Answer

A. Pengajuan ke Mahkamah Agung

Answer

B. Pengembalian RUU kepada DPR

Question 63

Sebutkan tahapan pertama dalam pembuatan undang-undang!

Accepted Answer

Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Answer

Pembahasan RUU di DPR

Answer

Penyusunan Naskah Akademik

Answer

Pengundangan Undang-Undang

Question 64

Apa itu RUU dan bagaimana prosesnya?

Accepted Answer

RUU adalah usulan peraturan yang diajukan untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

Answer

RUU adalah undang-undang yang sudah disahkan.

Answer

RUU hanya berlaku di tingkat daerah.

Answer

RUU adalah dokumen yang tidak perlu dibahas.

Quiz Peraturan Perundang-undangan

Create a free account and access millions of resources

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Science