SIM-2 PSAJ | PPKN

Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang berlandaskan Pancasila adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Bagaimana cara pemerintah memastikan prinsip ini berjalan secara adil?

• Memberikan kebebasan penuh kepada rakyat tanpa ada batasan hukum

• Memprioritaskan hak masyarakat kelas atas agar perekonomian tetap stabil

• Menegakkan hukum secara tegas dan adil tanpa pandang bulu

• Menyerahkan tanggung jawab penuh kepada rakyat tanpa regulasi yang jelas

• Mewajibkan masyarakat untuk lebih banyak berkontribusi tanpa memperhatikan hak mereka

Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, rakyat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan politik, seperti pemilihan umum. Bagaimana cara memastikan bahwa pemilu mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila?

• Memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan bebas dari tekanan

• Membatasi hak pilih hanya untuk golongan tertentu agar pemilu lebih efektif

• Menentukan pemenang pemilu berdasarkan kesepakatan elite politik

• Memberikan hak pilih kepada masyarakat yang memiliki status sosial tinggi

• Menunda pemilu jika hasilnya tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah

Dalam konteks kewarganegaraan, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 26 mengatur tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Berdasarkan prinsip ini, bagaimana pemerintah seharusnya menangani kasus imigran ilegal yang tinggal di Indonesia tanpa status kewarganegaraan yang sah?

• Memberikan status kewarganegaraan otomatis kepada semua imigran

• Menutup akses bagi imigran asing untuk tinggal di Indonesia

• Melakukan proses verifikasi dan seleksi sesuai peraturan perundang-undangan

• Mengabaikan keberadaan imigran ilegal demi alasan kemanusiaan

• Mengizinkan mereka tinggal secara bebas tanpa regulasi khusus

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Bagaimana peran MK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar-lembaga negara?

• Mengawasi seluruh kebijakan presiden tanpa batasan hukum

• Memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat eksekutif sesuai dengan konstitusi

• Menyusun rancangan undang-undang untuk kemudian disahkan oleh DPR

• Menggantikan peran Mahkamah Agung dalam menyelesaikan semua kasus hukum

• Memberikan sanksi kepada lembaga negara yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah

Dalam sebuah diskusi publik, seorang warga aktif mengkritisi kebijakan pemerintah, menyampaikan aspirasinya melalui media sosial, dan mengikuti kegiatan politik seperti pemilu dan demonstrasi damai. Berdasarkan konsep budaya politik, bagaimana karakteristik budaya politik yang ditunjukkan oleh warga tersebut?

• Budaya politik partisipatif karena masyarakat terlibat aktif dalam proses politik

• Budaya politik parokial karena warga hanya peduli pada urusan pribadinya

• Budaya politik subjek karena warga menerima kebijakan tanpa memberikan masukan

• Budaya politik elitis karena hanya kelompok tertentu yang dapat berpartisipasi

• Budaya politik apatis karena warga tidak menunjukkan kepedulian terhadap politik

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dalam konteks ini, bagaimana cara terbaik bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat?

• Mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat tanpa berinovasi

• Menerapkan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal

• Menyerahkan semua kebijakan ekonomi kepada pemerintah pusat

• Mengabaikan aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah

• Menerapkan kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok elit daerah

Salah satu faktor utama dalam membangun integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Dalam konteks sejarah, peristiwa apa yang paling mencerminkan terbentuknya rasa senasib dan sepenanggungan bangsa Indonesia?

• Perang Diponegoro yang hanya melibatkan masyarakat Jawa

• Kebangkitan Nasional yang menyatukan berbagai kelompok dalam perjuangan kemerdekaan

• Perang Padri yang merupakan konflik internal antara sesama masyarakat Minangkabau

• Perebutan kekuasaan antar kerajaan di Nusantara sebelum era kolonialisme

• Konflik politik antar partai setelah kemerdekaan

Di bidang politik, salah satu ancaman terhadap stabilitas nasional adalah maraknya praktik politik uang dalam pemilu. Dampak negatif apa yang paling mungkin terjadi akibat fenomena ini?

• Terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas tinggi

• Meningkatnya partisipasi politik masyarakat tanpa paksaan

• Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi

• Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi

• Semakin kuatnya prinsip meritokrasi dalam sistem politik

Dalam konteks Wawasan Nusantara, wilayah negara Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Apa dampak positif dari penerapan konsep ini?

• Menghilangkan perbedaan budaya dan bahasa daerah untuk menciptakan satu identitas tunggal

• Meningkatkan kesejahteraan hanya di daerah perkotaan tanpa memperhatikan daerah terpencil

• Memperkuat solidaritas nasional dengan memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah

• Memusatkan seluruh kebijakan pemerintahan di ibu kota negara tanpa mempertimbangkan daerah lain

• Memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa koordinasi dengan pusat

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pelanggaran HAM sering terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu. Bagaimana langkah yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi penyalahgunaan kekuasaan ini?

• Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan melalui pengawasan publik

• Memberikan kekuasaan mutlak kepada pemerintah tanpa kontrol masyarakat

• Membatasi hak masyarakat untuk mengkritik kebijakan pemerintah demi stabilitas negara

• Menghapus lembaga pengawasan agar pemerintah dapat bekerja tanpa hambatan

• Mengandalkan tekanan internasional untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan tanpa upaya internal