1. Azaz pokok Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 perubahan ke 2 UU No. 6 Tahun 2014, Azas utama Desa diletakkan dalam perspektif perpaduan antara :

• A. Self governing community dengan Local Self Government.

• B. Desa birokratis dengan desa korporatis.

• C. Desa korporatis dengan Local Self Government.

• D. Desa birokratis dengan self governing community.

• E. Desa korporatis dengan self governing community.

2. Azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi jiwa dari Undang-Undang Desa mengembalikan desa menjadi :

• A. Desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa.

• B. Desa semacam ini menampilkan pemerintah desa, khususnya kepala desa, yang kuat dalam melayani warga dan mengontrol masyarakat.

• C. Desa sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota.

• D. Demokrasi tidak menjadi asas dan nilai, melainkan menjadi instrumen. Membentuk demokrasi elitis dan mobilisasi partisipasi

• E. Desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota, dan kemudian desa merupakan residu kabupaten/kota.

3. Terdapat beberapa cara pandang terhadap keberadaan desa, sebagaimana dipaparkan di bawah ini, kecuali :

• A. Desa birokratis.

• B. Desa korporatis.

• C. Desa perkumpulan masyarakat (self governing community).

• D. Desa yang berpemerintahan (Local Self Government).

• E. Desa wisata.

4. Memandang desa bukan sekadar kampung halaman, perkumpulan komunitas, pemukiman penduduk atau wilayah administratif, tetapi sebagai entitas seperti “Negara kecil” merupakan perspektif desa:

• A. Desa birokratis.

• B. Desa korporatis.

• C. Desa perkumpulan tata kelola masyarakat (self governing community).

• D. Desa yang berpemerintahan lokal (Local Self Government).

• E. Desa wisata.

5. Yang termasuk salah satu Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul adalah :

• A. Pengelolaan pasar desa.

• B. Pengelolaan tanah kas Desa.

• C. Pengelolaan tempat pemandian umum.

• D. Pengelolaan jaringan irigasi.

• E. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa.

6. Desa birokratis dicirikan sebagai berikut kecuali :

• A. Kepala desa hanya sebagai pesuruh atau “mandor” yang menjalankan tugas-tugas  administratif dari atas.

• B. Desa tidak memberikan manfaat kepada warga secara hakiki, kecuali hanya memberikan pelayanan administratif.

• C. Perencanaan desa melibatkan masyarakat secara aktif.

• D. Masyarakat desa tidak memiliki inisiatif dan swadaya yang kuat, kecuali hanya tergantung pada bantuan dari pemerintah.

• E. Memandang desa hanya sebagai wilayah administratif.

7. 7. Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan otonom (otonomi asli) dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai kewenangan dibidang kecuali :

• A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

• B. Pelaksanaan Pembangunan Desa.

• C. Pembangunan sistem pertahanan.

• D. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

• E. Pemberdayaan Masyarakat Desa

8. 8. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, definisi tersebut disebut dengan :

• A. Desa percontohan.

• B. Desa wisata.

• C. Desa mandiri.

• D. Desa.

• E. Perdesaan.

9. 9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang :

• A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

• B. Pelaksanaan Pembangunan Desa.

• C. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

• D. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

• E. Semua jawaban benar.

10. 10. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa disebut dengan :

• A. Pemerintah Desa.

• B. Pemimpin lokal.

• C. Pemerintahan masyarakat.

• D.  Tokoh adat.

• E.    Kewenangan desa.