Quiz Pertemuan 2 Tindak Pidana Khusus

Norma hukum yang mengatur tentang organisasi dan tata cara kerja negara disebut ....

• Hukum pidana
• Hukum perdata
• Hukum tata negara
• Hukum administrasi negara

Hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan disebut ....

• Hukum pidana
• Hukum perdata
• Hukum tata negara
• Hukum administrasi negara

Sumber hukum yang tertulis yang memiliki kekuatan hukum mengikat umum dan berlaku secara nasional di Indonesia adalah ....

• Yurisprudensi
• Doktrin
• Kebiasaan hukum
• Undang-undang

Peraturan yang dibuat oleh menteri dalam rangka melaksanakan undang-undang dan/atau peraturan pemerintah adalah ....

• Undang-undang
• Peraturan Menteri
• Peraturan daerah
• Peraturan perundang-undangan

Suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan disebut

• Perbuatan hukum sepihak
• Perbuatan hukum tidak beralasan
• Perjanjian
• Perbuatan melawan hukum

Suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang satu berkedudukan sebagai pihak yang berhak dan pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, disebut ....

• Perjanjian
• Perikatan
• Perbuatan hukum sepihak
• Perbuatan melawan hukum

Suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum bagi dirinya sendiri saja, disebut ....

• Perjanjian
• Perikatan
• Perbuatan hukum sepihak
• Perbuatan melawan hukum

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, disebut ....

• Perjanjian
• Perikatan
• Perbuatan hukum sepihak
• Perbuatan melawan hukum

Suatu badan hukum yang didirikan oleh satu orang atau lebih dengan menggunakan modal untuk mencapai tujuan tertentu, disebut ....

• Persekutuan
• Perseroan terbatas
• Yayasan
• Koperasi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana di Indonesia adalah ....

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
• Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
• Kompilasi Hukum Islam (KHI)