Pemeriksaan DD - BDB

Pemeriksaan kepatuhan pengelolaan keuangan desa merupakan pemeriksaan untuk menilai …

• Apakah hal pokok (subject matter) pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (yang digunakan sebagai kriteria)
• Apakah sistem pengendalian internal entitas sudah berjalan efektif.
• Apakah manajemen entitas telah mematuhi peraturan yang ada
• Apakah entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aspek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Tujuan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan keuangan desa adalah untuk

• menyediakan informasi ke pengguna (intended user) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang- undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik (codes of conduct) yang ditetapkan
• memberikan keyakinan atas aspek dengan tujuan tertentu terhadap peraturan perundang- undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik yang ditetapkan.
• meyakini tingkat efektifitas sistem pengendali internal.
• menyediakan informasi ke pengguna LHP apakah mutu dengan tujuan tertentu manajemen entitas telah sesuai dengan standar yang ditetapkan

Yang dimaksud dengan regularity dalam aspek pemeriksaan kepatuhan adalah …

• ketaatan kepada kriteria formal seperti peraturan perundangan dan perjanjian yang relevan.
• ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik.
• kepatuhan kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh aparat pengawas internal.
• kepatuhan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Berikut ini merupakan tahapan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan, kecuali :

• Pemerolehan dan analisis bukti
• Identifikasi kriteria;
• Pengembangan temuan;
• Pemerolehan tanggapan atas temuan

Regularity dan propriety merupakan aspek …

• Aspek pemeriksaan kepatuhan
• Aspek pemeriksaan kepatutan
• Aspek pemeriksaan keuangan
• Aspek pemeriksaan keuangan dan kepatutan

Berikut ini merupakan tahapan pelaporan pemeriksaan kepatuhan :

• Tindak Lanjut Pemeriksaan kepatuhan
• Identifikasi kriteria;
• Pengembangan temuan;
• Pemerolehan tanggapan atas temuan

Berikut ini merupakan tahapan perencanaan pemeriksaan kepatuhan, kecuali :

• Identifikasi pengguna hasil Pemeriksaan dan pihak yang bertanggung jawab
• Penentuan hal pokok, tujuan dan lingkup Pemeriksaan
• Pengembangan Temuan
• Identifikasi kriteria

Keuangan Desa adalah…

• semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan keuangan serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
• semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
• semua hak dan urusan Desa yang dapat dinilai dengan keuangan serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
• semua keuangan Desa dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang…

• memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kota, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• memiliki rakyat desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• memiliki rakyat yang Bersama-sama mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan Desa bertujuan berikut ini, kecuali :

• mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• mempercepat peningkatan kualitas kemakmuran pengelola masyarakat Desa
• mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
• meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa