Kerangka Kelembagaan Renstra (Visi,Misi,Strategi, OTK, dst)

Berikut ini adalah tugas KPK berdasarkan Pasal 6 UU No.19 Tahun 2019, Kecuali: 

• Pencegahan 

• Penindakan 

• OTT 

• Monitor 

2. Berikut ini merupakan pendekatan paradigma Pemberantasan Korupsi, Kecuali: 

• Pendidikan 

• Penindakan 

• Pencegahan 

• Koordinasi dan Supervisi 

3. Arah Kebijakan Nasional terkait Pemberantasan Korupsi dalam RPJPN 2025-2045, diatur dalam: 

• UU Nomor 50 Tahun 2025 

• UU Nomor 50 Tahun 2024  

• UU Nomor 50 Tahun 2023 

• UU Nomor 50 Tahun 2025-2045 

4. Arah Kebijakan Nasional terkait Pemberantasan Korupsi dalam RPJMN 2025-2029, diatur dalam: 

• Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025  

• Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2024 

• Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2025 

• Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2024 

5. Indikator Prioritas Nasional terkait Pemberantasan Korupsi dalam RPJMN 2025-2029, adalah: 

• Asset Recovery 

• Indeks Reformasi Birokrasi 

• Indeks Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

• Indeks Persepsi Korupsi  

Visi KPK pada tahun 2020-2024 adalah: 

• Bersama Elemen Bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi 

• Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi 

• Bersama Masyarakat Menurunkan Tingkat Korupsi Untuk Mewujudkan Indonesia Maju  

• Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien 

Indikator Sasaran Strategis “Indeks Integritas Nasional”, mendukung Sasaran Strategis KPK yang mana: 

• Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan  

• Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi. 

• Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. 

• Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas. 

8. Indikator Sasaran Strategis “Indeks Reformasi Birokrasi KPK”, mendukung Sasaran Strategis KPK yang mana : 

• Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan  

• Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi. 

• Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. 

• Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas.  

9. Sasaran Strategis “Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi”, diukur dengan indikator: 

• Indeks Integritas Nasional 

• Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 

• Persentase Asset Recovery 

• Indeks Reformasi Birokrasi KPK 

Sasaran Strategis “Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, diukur dengan indikator: 

• 1. Indeks Integritas Nasional 

• 2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 

• 3. Persentase Asset Recovery 

• 4. Indeks Reformasi Birokrasi KPK