WK 1 MEI 2025

Pemerintah pusat membatalkan Perda yang dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional. DPRD kemudian menggugat karena menganggap hal ini mencederai otonomi daerah. Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, mana yang paling tepat?

• Pemerintah pusat melanggar asas desentralisasi

• DPRD berhak mengatur sepenuhnya sesuai kearifan lokal

• Kebijakan pemerintah pusat sah karena asas otonomi bersifat asimetris

• Perda harus tetap berlaku sampai diuji di Mahkamah Agung

• Pemerintah pusat wajib berkonsultasi dengan DPRD sebelum membatalkan

Answer explanation

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, asas otonomi daerah bersifat asimetris, yang berarti pemerintah pusat memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur dan mengawasi peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional.

Kenapa Salah:

• A salah karena desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk mengatur kebijakan mereka, namun tetap dalam kerangka hukum nasional.

• B salah karena DPRD tidak berhak mengatur sepenuhnya, mereka hanya memiliki kewenangan terbatas dalam kerangka desentralisasi.

• D salah karena Perda yang bertentangan dengan hukum tetap bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat, tanpa menunggu keputusan Mahkamah Agung.

• E salah karena meskipun pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan daerah, tidak ada kewajiban untuk berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membatalkan peraturan daerah.

Pemerintah Indonesia menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu karakteristik Pancasila adalah fleksibilitasnya. Namun, fleksibilitas ini tidak boleh dimaknai sebagai...

• Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman

• Kelenturan nilai dalam penerapan kebijakan publik

• Peluang reinterpretasi nilai dasar oleh kekuasaan dominan

• Dasar untuk menerima budaya luar yang sejalan

• Penyesuaian nilai-nilai instrumental sesuai kebutuhan bangsa

Answer explanation

Pancasila adalah ideologi yang terbuka untuk perkembangan zaman, tetapi reinterpretasi nilai dasar oleh kekuasaan dominan akan merusak esensi dasar Pancasila itu sendiri. Fleksibilitas tidak berarti mengubah nilai dasar Pancasila.

Kenapa Salah:

• A benar karena fleksibilitas Pancasila memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan zaman tanpa merubah nilai dasarnya.

• B salah karena kebijakan publik dapat disesuaikan sesuai dengan prinsip Pancasila, tetapi tidak mengubah nilai dasar.

• D salah karena penerimaan budaya luar tidak bertentangan dengan Pancasila selama sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

• E salah karena penyesuaian nilai instrumental perlu sesuai dengan konteks sosial dan budaya bangsa, namun tetap mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila.

Dalam sidang MPR, ada usulan untuk mengubah status sila keempat Pancasila agar memberi kewenangan lebih besar kepada DPR dalam sistem pemerintahan. Secara prinsip, ini bertentangan dengan...

• Nilai demokrasi langsung

• Sistem presidensial yang menjamin pemisahan kekuasaan

• Konsep kedaulatan rakyat sepenuhnya

• Prinsip supremasi konstitusi

• Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

Answer explanation

Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial, yang memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Memberi kewenangan lebih besar kepada DPR akan bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial.

Kenapa Salah:

• A salah karena demokrasi langsung berkaitan dengan pemilihan umum, tidak mengubah hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

• C salah karena meskipun kedaulatan rakyat dihormati, perubahan yang mengganggu pemisahan kekuasaan tetap bertentangan dengan prinsip sistem presidensial.

• D salah karena prinsip supremasi konstitusi mendasari pemisahan kekuasaan yang jelas, tetapi perubahan itu tidak langsung mengubah supremasi konstitusi.

• E salah karena perubahan tersebut tidak relevan dengan konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Jika suatu kelompok memperjuangkan sistem khilafah sebagai pengganti NKRI melalui forum akademik, tindakan ini secara hukum...

• Sah karena bagian dari kebebasan berekspresi

• Legal selama tidak membentuk organisasi politik

• Melanggar hukum karena bertentangan dengan ideologi negara

• Tidak dapat dipidana jika tidak membawa senjata

• Dapat diproses hukum hanya jika menimbulkan keresahan publik

Answer explanation

Memperjuangkan sistem khilafah untuk menggantikan NKRI jelas bertentangan dengan ideologi negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ini adalah tindakan yang melawan prinsip negara kesatuan.

Kenapa Salah:

• A salah karena meskipun kebebasan berekspresi dijamin, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak dapat dipertahankan.

• B salah karena membentuk organisasi politik dengan tujuan mengganti sistem negara bertentangan dengan hukum Indonesia.

• D salah karena meskipun tidak menggunakan kekerasan, perjuangan untuk mengganti ideologi negara tetap bisa diproses hukum.

• E salah karena keresahan publik bukan satu-satunya dasar hukum untuk memproses tindakan yang melawan ideologi negara.

Dalam geopolitik Indonesia, doktrin "Wawasan Nusantara" bertumpu pada kesatuan wilayah dan bangsa. Namun dalam praktiknya, potensi disintegrasi justru bisa muncul melalui...

• Ketimpangan militer antar wilayah

• Kelebihan populasi di wilayah barat Indonesia

• Pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah tanpa kontrol pusat

• Maraknya budaya asing di kalangan generasi muda

• Kesenjangan antara pembangunan politik dan pertahanan

Answer explanation

Salah satu potensi disintegrasi di Indonesia dapat muncul jika pengelolaan sumber daya di daerah tidak diawasi dengan baik oleh pemerintah pusat, yang bisa memperburuk ketimpangan dan menciptakan ketegangan antar daerah.

Kenapa Salah:

• A salah karena meskipun ketimpangan militer bisa menjadi masalah, pembagian kekuatan militer di Indonesia lebih terkontrol dan tidak terlalu berisiko.

• B salah karena kelebihan populasi di wilayah barat tidak langsung menyebabkan disintegrasi, meski dapat memicu ketimpangan sosial.

• D salah karena budaya asing yang berkembang tidak secara langsung menimbulkan disintegrasi jika dihormati dalam kerangka kebudayaan Indonesia.

• E salah karena pembangunan politik dan pertahanan tidak selalu berhubungan langsung dengan disintegrasi, meskipun peran politik memang penting.

Pada zaman reformasi, salah satu amandemen UUD 1945 yang signifikan adalah perubahan terkait MPR. Setelah amandemen, MPR menjadi...

• Lembaga tinggi negara yang hanya bersifat seremonial

• Lembaga yang tidak lagi memiliki wewenang untuk melantik Presiden

• Lembaga yang mengatur sistem pemerintahan negara

• Lembaga yang masih memiliki kekuasaan penuh terhadap presiden

• Lembaga yang menggantikan fungsi legislatif

Answer explanation

Setelah amandemen, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk melantik Presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu.

Kenapa Salah:

• A salah karena meskipun MPR tidak lagi melantik Presiden, MPR tetap memiliki fungsi penting, seperti mengubah dan menetapkan UUD.

• C salah karena fungsi utama MPR tidak untuk mengatur sistem pemerintahan, tetapi untuk menetapkan perubahan konstitusi.

• D salah karena meskipun MPR memiliki wewenang penting, mereka tidak lagi memiliki kekuasaan penuh terhadap presiden.

• E salah karena MPR tidak menggantikan fungsi legislatif, karena DPR yang memiliki kewenangan legislatif.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, prinsip supremasi hukum mengandung makna bahwa...

• Negara dapat menegakkan hukum hanya jika mendapat persetujuan rakyat

• Hukum harus berlaku adil, tanpa memandang status sosial maupun jabatan

• Pemerintah dapat melanggar hukum jika demi kepentingan negara

• Keputusan pengadilan tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lain

• Negara tidak bisa diadili jika bertindak atas nama hukum

Answer explanation

Supremasi hukum dalam negara hukum Indonesia menekankan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu, termasuk pejabat tinggi negara sekalipun. Ini menunjukkan bahwa hukum lebih tinggi daripada kekuasaan atau jabatan seseorang.

Kenapa Salah:

A salah karena hukum tidak hanya ditegakkan dengan persetujuan rakyat, melainkan berdasarkan ketentuan yang sah menurut hukum.

C salah karena tidak ada pembenaran bagi negara untuk melanggar hukum demi kepentingan apapun.

D salah karena keputusan pengadilan bisa dianulir melalui mekanisme banding, kasasi, atau judicial review.

E salah karena negara tetap harus tunduk pada hukum, meskipun dalam menjalankan tugasnya.

Penerapan asas demokrasi Pancasila dalam sistem pemerintahan Indonesia mengharuskan adanya pembatasan terhadap...

• Kebebasan berserikat dan berkumpul

• Kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat negara

• Partai politik yang tidak sesuai dengan ideologi negara

• Hak dan kebebasan individu demi kepentingan umum

• Hak asasi manusia dalam keadaan darurat

Answer explanation

Dalam prinsip demokrasi Pancasila, kebebasan individu dapat dibatasi demi kepentingan umum dan keamanan negara. Ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang menuntut keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama.

Kenapa Salah:

A salah karena kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin, namun dalam batas hukum.

B salah karena kekuasaan pejabat negara diatur dalam konstitusi, dan terdapat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan.

C salah karena partai politik yang tidak sesuai dengan ideologi negara akan dihadapkan pada aturan yang lebih tegas melalui proses hukum.

E salah karena hak asasi manusia tidak dapat dibatasi hanya dalam keadaan darurat, meski ada ketentuan yang memperbolehkan pembatasan tertentu untuk keamanan dan ketertiban.

Tindak pidana yang termasuk dalam delik formil adalah...

• Pencurian dengan pemberatan

• Pembunuhan berencana

• Penggelapan

• Penipuan

• Pemerkosaan

Answer explanation

a. Pencurian dengan pemberatan

Bukan delik formil, tapi delik materiil, karena unsur pentingnya adalah akibat: barang berpindah dari penguasaan yang sah ke pelaku secara melawan hukum. Jadi, perbuatan baru dianggap selesai jika barang benar-benar diambil.

---

b. Pembunuhan berencana

Ini jelas delik materiil, karena perbuatan belum dianggap selesai jika korban belum mati. Fokusnya pada akibat akhir, yaitu meninggalnya korban.

---

c. Penggelapan

Memang delik formil juga, tapi jika soal hanya meminta satu jawaban yang paling tepat, penipuan lebih umum dijadikan contoh dalam teori delik formil karena fokusnya murni pada perbuatan tipu muslihat. Penggelapan kadang bisa menyentuh akibat juga, misalnya bila dikaitkan dengan kerugian nyata.

---

d. Penipuan

Benar – Delik Formil.
Delik dianggap selesai saat pelaku melakukan tipu muslihat untuk mengelabui korban. Tidak perlu menunggu kerugian terjadi. Ini sebabnya pilihan ini paling tepat.

---

e. Pemerkosaan

Delik materiil, karena tindak pidananya baru selesai jika perbuatan pemaksaan hubungan seksual itu benar-benar terjadi.

Hakim di Indonesia dapat membatalkan suatu undang-undang apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan ini dimiliki oleh...

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Komisi Yudisial

• DPR

• Presiden

Answer explanation

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. MK dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Kenapa Salah:

• B salah karena Mahkamah Agung menangani perkara yang lebih kepada penegakan hukum peradilan, bukan pengujian undang-undang.

• C salah karena Komisi Yudisial hanya mengawasi etika hakim, bukan menguji undang-undang.

• D salah karena DPR berfungsi untuk membuat undang-undang, bukan untuk membatalkan.

• E salah karena Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang, meskipun dapat mengajukan pengajuan judicial review ke MK.