LCC 4 PILAR MPR RI

MAHKAMAH KONSTITUSI WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR. PERNYATAAN TERSEBUT TERDAPAT PADA UUD 1945 PASAL DAN AYAT

• 24 AYAT 1

• 24 C AYAT 2

• 28 I AYAT 1

• 20 AYAT 1

SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH ADALAH…

• ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH ITU TIDAK LEBIH DARI SEPERTIGA JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

• ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH LEBIH DARI SEPERTIGA JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

• ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI SETIAP PROVINSI JUMLAHNYA SAMA DAN TIDAK LEBIH DARI SEPERTIGA JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

• ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI SETIAP PROVINSI JUMLAHNYA TIDAK SAMA SAMA DAN LEBIH DARI SEPERTIGA JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASAL 21 ADALAH….

• ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERHAK MENGAJUKAN USUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

• ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI SETIAP PROVINSI JUMLAHNYA SAMA DAN JUMLAH SELURU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH ITU TIDAK LEBIH DARI SEPERTIGA JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

• DEWAN PERWAKILAN DAERAH IKUT MEMBAHAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH; HUBUNGAN PUSAT DAN DEARAH; PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, DAN PEMBANGUNAN DAERAH; PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA, SERTA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH; SERTA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK, PENDIDIKAN DAN AGAMA.

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVI/MPR/1998 ADALAH TENTANG

• ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

• POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI.

• VISI INDONESIA MASA DEPAN

• PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA

YANG BERHAK MENGUSULKAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT JIKA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI, DIBERHENTIKAN, ATAU TIDAK DAPAT MELAKUKAN KEWAJIBANNYA DALAM MASA JABATANNYA SECARA BERSAMAAN ADALAH

• MPR DAN DPR

• DEWAN PERWAKILAN DAERAH

• PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENNYA MERAIH SUARA TERBANYAK PERTAMA DALAM PEMILIHAN UMUM SEBELUMNYA

• PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENNYA MERAIH SUARA TERBANYAK PERTAMA DAN KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM SEBELUMNYA

YANG DIMAKSUD DENGAN DUE PROCESS OF LAW ADALAH

• MERUBAH UNDANG-UNDANG TAMBAH MERUBAH NASKAH ASLI PERUBAHAN

• PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

• PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM

• FUNGSI PENGAWASAN

1KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/2000 ADALAH TENTANG…

• POLITIK EKONOMI DAN DEMOKRASI EKONOMI

• VISI INDONESIA MASA DEPAN

• ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

• PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

RUMUSAN PASAL 3 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH…

• Majelis Permusyawarat terdiri atas anggota DPD, dan DPR yang dipilih melalui pemiliihan umum

• Negara Indonesia adalah Negara Hukum

• MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELANTIK PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN.

TERWUJUDNYA EKONOMI INDONESIA YANG BERTUMPU PADA KEMAMPUAN SERTA POTENSI BANGSA DAN NEGARA TERMASUK MENYELESAIKAN HUTANG LUAR NEGERI, MERUPAKAN SALAH SATU INDIKATOR DARI VISI INDONESIA MASA DEPAN TENTANG…

• ADIL

• BERSATU

• MANDIRI

• SEJAHTERA

HAK DPR UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BERDAMPAK LUAS PADA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA YANG DIDUGA BERTENGTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. MERUPAKAN HAK

• HAK INTERPELASI

• HAK MENYATAKAN PENDAPAT

• HAK ANGKET

• HAK PENGAWASAN