SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan merupakan suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen dan fungsi yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan negara. Komponen-komponen tersebut meliputi lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan antar lembaga, serta prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan kekuasaan negara. Jadi sistem pemerintahan adalah...

• A. Pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal.

• B. Mekanisme pengelolaan kekuasaan negara oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

• C. Perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan

  negara.

• D. Partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan kebijakan publik.

• E. Kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Kekuasaan legislatif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan modern. Lembaga yang memegang kekuasaan ini memiliki fungsi utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara. Selain fungsi legislasi, kekuasaan legislatif juga memiliki fungsi penting lainnya, yaitu...

• A. Melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari.

• B. Mengadili pelanggaran hukum dan menegakkan keadilan.

• C. Mengawasi kinerja pemerintah dan menyetujui anggaran negara.

• D. Menentukan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas keuangan negara.

• E. Mengangkat dan memberhentikan kepala negara.

Salah satu karakteristik utama dari sistem pemerintahan presidensiil adalah adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan legislatif. Dalam sistem ini, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat atau melalui dewan elektoral. Selain itu, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan kepada konstitusi dan rakyat. Ciri lain yang melekat pada sistem presidensiil adalah...

• A. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh mosi tidak percaya.

• B. Kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh dua orang yang berbeda.

• C. Masa jabatan presiden telah ditentukan secara pasti dalam konstitusi.

• D. Kekuasaan legislatif lebih dominan dalam proses pembuatan undang-undang.

• E. Partai politik memegang peranan sentral dalam pembentukan kabinet.

Kekuasaan eksekutif adalah cabang pemerintahan yang bertugas melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan roda pemerintahan sehari-hari. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, kekuasaan ini dipegang oleh presiden beserta kabinetnya. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif adalah...

• A. Kemampuan untuk membentuk undang-undang atas inisiatif sendiri.

• B. Kewenangan untuk memberikan interpretasi final terhadap konstitusi.

• C. Tanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan negara.

• D. Kekebalan hukum bagi presiden selama menjabat.

• E. Pengawasan ketat oleh lembaga legislatif dalam setiap tindakan.

Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan ini memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa hukum dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Salah satu prinsip penting yang mendasari kekuasaan yudikatif adalah...

• A. Kekuasaan yang tidak terbatas dalam menjatuhkan putusan.

• B. Ketergantungan pada kekuasaan eksekutif dalam hal pengangkatan hakim.

• C. Kebebasan dan kemandirian hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara.

• D. Kewajiban untuk selalu mengikuti arahan dari lembaga legislatif.

• E. Dominasi dalam proses pembuatan undang-undang.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki peran yang signifikan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan yang sangat luas, termasuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah amandemen,

peran MPR mengalami perubahan mendasar, salah satunya adalah...

• A. Kembali menjadi lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang lebih besar.

• B. Memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara

  langsung.

• C. Berfokus pada fungsi pelantikan presiden dan wakil presiden serta perubahan

  UUD.

• D. Menjadi lembaga yang membidangi pengawasan terhadap kinerja presiden.

• E. Dibubarkan dan digantikan oleh lembaga negara yang baru.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan legislatif. Sebelum amandemen UUD 1945, kedudukan DPR relatif lebih lemah dibandingkan MPR. Setelah amandemen, peran dan kedudukan DPR mengalami penguatan yang signifikan, terutama dalam hal...

• A. Kewenangan untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional.

• B. Kemampuan untuk memberhentikan presiden tanpa alasan yang jelas.

• C. Fungsi pengawasan yang lebih efektif terhadap pemerintah dan persetujuan

  anggaran.

• D. Hak untuk memilih anggota MPR dari unsur golongan karya.

• E. Kekuasaan untuk mengadili perkara korupsi tingkat tinggi.

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah dua

lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Meskipun keduanya berada dalam ranah yudikatif, mereka memiliki fokus dan kewenangan yang berbeda. Peran utama Mahkamah Konstitusi adalah...

• A. Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat kasasi.

• B. Melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

• C. Menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

• D. Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan di seluruh Indonesia.

• E. Memberikan nasihat hukum kepada presiden.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi dan mengawasi antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu contoh konkret hubungan antara kedua lembaga ini adalah...

• A. Presiden dapat membubarkan DPR jika tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

• B. DPR memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan presiden secara sepihak.

• C. Presiden mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR untuk dibahas dan disetujui menjadi undang-undang.

• D. DPR secara rutin memberikan perintah kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan.

• E. Presiden dan DPR tidak memiliki mekanisme komunikasi dan koordinasi formal.

Sebelum amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang kekuasaan tertinggi negara. Hal ini berarti bahwa MPR memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Salah satu implikasi dari kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada masa itu adalah...

• A. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

• B. Kekuasaan presiden sangat terbatas dan bertanggung jawab penuh kepada

  DPR.

• C. MPR berwenang menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang

  wajib dilaksanakan oleh presiden.

• D. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji ketetapan MPR.

• E. DPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan MPR.