Keas XI UUD1945

Jika sebuah Peraturan Daerah (Perda) bertentangan dengan Undang-Undang, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut?

• Perda tetap berlaku di wilayahnya

• UU diubah agar sesuai dengan Perda

• Perda diajukan untuk uji materi ke Mahkamah Agung

• UU dan Perda digabung menjadi satu peraturan baru

• Perda diabaikan tanpa proses hukum

Mengapa Peraturan Pemerintah (PP) tidak boleh mengatur materi yang seharusnya diatur oleh Undang-Undang?

• Karena PP memiliki hierarki lebih tinggi dari UU

• Karena UU dibuat oleh Presiden, sedangkan PP oleh DPR

• Karena UU memiliki kekuatan hukum lebih tinggi sesuai hierarki perundang-undangan

• Karena PP hanya berlaku untuk instansi pemerintah

• Karena UU bersifat sementara, sedangkan PP permanen

Dalam pembentukan UU, tahap pembahasan di DPR melibatkan dua tingkat. Apa yang menjadi fokus analisis pada tingkat kedua?

• Fokus analisis pada tingkat kedua adalah evaluasi anggaran.
• Fokus analisis pada tingkat kedua adalah pengumpulan suara masyarakat.
• Fokus analisis pada tingkat kedua adalah penentuan jadwal sidang.
• Fokus analisis pada tingkat kedua adalah penyusunan draf RUU.
• Fokus analisis pada tingkat kedua adalah pembahasan dan pengesahan RUU.

Perhatikan pernyataan berikut:

1. 1. Peraturan Daerah memuat materi otonomi daerah.

2. 2. Peraturan Pemerintah dibuat untuk menjalankan undang-undang.

3. 3. Peraturan Presiden bersifat setara dengan Undang-Undang.

4. 4. Ketetapan MPR memuat norma hukum dari hukum dasar tidak tertulis.

5. 5. UUD NRI Tahun 1945 memuat pengesahan perjanjian internasional.

Manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

• 1 dan 2

• 2 dan 4

• 3 dan 5

• 1 dan 4

• 2 dan 5

Jika terjadi konflik norma antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi, maka penyelesaian yang tepat menurut asas hierarki peraturan perundang-undangan adalah...

• Peraturan Daerah Provinsi berlaku karena otonomi daerah

• Peraturan Pemerintah batal demi hukum

• Peraturan yang terakhir dibuat akan diberlakukan

• Peraturan Pemerintah mengesampingkan Peraturan Daerah Provinsi

• Kedua peraturan tersebut tidak berlaku

Suatu rancangan peraturan diajukan oleh presiden dan mulai dibahas oleh DPR dalam waktu 60 hari sejak surat diterima. Setelah itu, disetujui dan disahkan oleh presiden. Berdasarkan proses tersebut, jenis peraturan yang dimaksud adalah...

• Ketetapan MPR

• Undang-Undang/Perpu

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Peraturan Daerah

Perhatikan pernyataan berikut:
(1) Disusun oleh panitia antarkementerian.
(2) Dikoordinasikan oleh menteri hukum.
(3) Disahkan oleh presiden.
(4) Diusulkan oleh DPR.
(5) Ditandatangani oleh Ketua MPR.
Yang merupakan ciri-ciri dari proses pembentukan Peraturan Pemerintah adalah...

• A. (1), (2), dan (3)
  

• B. (2), (3), dan (4)
  

• C. (1), (3), dan (5)
  

• D. (1), (4), dan (5)
  

• E. (2), (4), dan (5)

Dalam suatu sidang MPR, usulan perubahan UUD NRI Tahun 1945 diajukan dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota yang hadir, namun hanya dihadiri oleh 50% anggota MPR. Apa implikasi hukumnya?

• Usulan sah karena mayoritas hadir menyetujui
  

• Usulan ditolak karena tidak memenuhi kuorum kehadiran
  

• Usulan tetap diteruskan oleh DPR
  

• Usulan dapat diubah oleh presiden langsung
  

• Usulan disahkan oleh ketua MPR

Jika sebuah rancangan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota diusulkan oleh DPRD dan telah disetujui bersama dengan bupati/wali kota, langkah selanjutnya dalam proses pembentukan peraturan tersebut adalah...

• Dibahas oleh DPD
  

• Dibawa ke Mahkamah Konstitusi
  

• Disahkan oleh gubernur
  

• Disahkan oleh bupati/wali kota
  

• Ditetapkan oleh menteri dalam negeri

Perhatikan ilustrasi berikut:
Suatu peraturan yang dibuat harus mampu dikenali masyarakat, menghormati harapan wajar, serta mampu diterapkan secara adil dalam situasi individual. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan tersebut memperhatikan...

• Asas formal prosedural
  

• Asas kewenangan hukum
  

• Asas material substansial
  

• Asas kebhinekaan dan keadilan sosial
  

• Asas keserasian dan kekeluargaan