KUIS MK POLITIK HUKUM DAN AGRARIA PART 1

Apa yang dimaksud dengan politik hukum agraria...

• a) Kebijakan pemerintah mengenai penggunaan tanah oleh individu

• b) Kebijakan pemerintah yang mengatur pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah

• c) Proses hukum yang mengatur pembagian lahan pertanian

• d) Kebijakan luar negeri tentang perdagangan tanah

Salah satu tujuan utama dari reformasi agraria di Indonesia adalah:

• a) Meningkatkan jumlah perusahaan besar di sektor agraria
  
  

• b) Meningkatkan cadangan tanah untuk kepentingan industri
  
  

• c) Mewujudkan keadilan sosial dengan pemerataan penguasaan tanah

• d) Mempertahankan status quo kepemilikan tanah
  

Undang-Undang yang menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan agraria di Indonesia adalah:

• a) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
  
  

• b) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  
  

• c) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

• d) UU No. 12 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Salah satu prinsip dasar dalam UU No. 5 Tahun 1960 adalah:

• a) Tanah dikuasai oleh negara dan dapat dipindah tangan kepada pihak swasta tanpa batasan
  
  

• b) Penguasaan tanah harus berdasarkan asas manfaat dan keadilan sosial

• c) Setiap warga negara bebas membeli tanah tanpa kendala apapun

• d) Tanah tidak dapat diperjualbelikan oleh pemerintah
  
  

Apa yang dimaksud dengan "hak ulayat" dalam konteks hukum agraria di Indonesia?

• a) Hak milik atas tanah oleh individu

• b) Hak negara untuk mengelola seluruh tanah di Indonesia

• c) Hak pemerintah untuk menyewa tanah kepada pihak asing

• d) Hak masyarakat adat atas tanah yang diatur dalam hukum adat
  

Dalam konteks agraria, "alih fungsi lahan" mengacu pada:

• a) Proses pertanian yang mengubah tanaman menjadi barang siap pakai

• b) Pengalihan hak milik tanah dari satu pihak ke pihak lain

• c) Perubahan peruntukan tanah untuk tujuan lain seperti menjadi area perumahan atau industri

• d) Pemberian tanah untuk kegiatan pertanian tradisional

Apa yang menjadi masalah utama dalam implementasi reforma agraria di Indonesia?

• a) Tidak ada pengakuan terhadap hak ulayat

• b) Penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi tanah

• c) Tidak adanya standar hukum yang jelas dalam transaksi tanah

• d) Pengaruh asing dalam keputusan agraria

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960, siapa yang berhak memberikan izin atas penggunaan tanah negara?

• a) Presiden

• b) Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional

• c) Gubernur

• d) Kepala Desa

Politik hukum agraria dalam negara yang berbasis pada sistem hukum agraria modern bertujuan untuk:

• a) Mengurangi jumlah penduduk yang menguasai lahan

• b) Menyusun kembali dan merumuskan kembali undang-undang tanah

• c) Menciptakan pemerataan kepemilikan tanah dengan cara yang adil

• d) Mengutamakan kepentingan asing dalam pengelolaan tanah

Bagaimana hubungan antara hukum agraria dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional?

• a) Hukum agraria hanya berhubungan dengan pengaturan lahan pertanian

• b) Hukum agraria tidak mempengaruhi kebijakan pembangunan ekonomi

• c) Hukum agraria berperan penting dalam menentukan distribusi sumber daya alam untuk pembangunan

• d) Hukum agraria berfokus pada tanah milik negara tanpa memperhatikan pembangunan ekonomi