Ciri ciri Official Assessment System adalah :

Besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak

Besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh wajib pajak

Wajib pajak sifatnya aktis dalam perhitungan pajak mereka

Pemerintah tidak memiliki hak penuh dalam menentukan besaran pajak yang wajib dibayar

Ciri-ciri Self Assessment antara lain adalah:

Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajibannya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak

Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh petugas pajak

Pemerintah perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak

Wajib pajak berperan pasif dalam menuntaskan kewajibannya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak

Yang dimaksud dengan regularity dalam aspek pemeriksaan kepatuhan adalah …

ketaatan kepada kriteria formal seperti peraturan perundangan dan perjanjian yang relevan

ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik

kepatuhan kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh aparat pengawas internal

kepatuhan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak $arang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB

PBB-P2, BPHTB, PBJT, PKB, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak $arang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB

PBB-P2, BPHTB, PBJT, BBNKB, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak $arang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB

PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAB, Pajak MBLB, Pajak $arang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Syarat-syarat rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang memadai adalah:

Bersifat khusus, menyelesaikan akar masalah, solusi, dapat diukur, beralasan, prioritas dan risiko

Bersifat khusus, menyelesaikan akar masalah, solusi, efisien, beralasan, prioritas dan risiko

Bersifat khusus, menghilangkan akibat, solusi, dapat diukur, beralasan, prioritas dan risiko

Bersifat umum , menyelesaikan akar masalah, solusi, dapat diukur, beralasan, prioritas dan risiko

Berikut yang bukan intensifikasi pajak adalah:

Mengenakan denda keterlambatan atau kurang bayar

Menghitung kembali nilai objek pajak

Menambah jenis objek pajak baru

Melakukan pemeriksaan pajak dan retribusi

Sesuai dengan standar pelaporan, laporan hasil pemeriksaan yang baik harus memenuhi beberapa aspek kualitas, yaitu...

Tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas

Komprehensif, akurat, tepat waktu, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas

Tepat waktu, akurat, nyata, tegas, efektif, jelas, dan independen

Lengkap, tepat waktu, akurat, informatif, objektif, ringkas, dan jelas

Ketika melakukan audit pendapatan daerah, auditor perlu mengevaluasi efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Salah satu indikator efektivitas pemungutan pendapatan daerah adalah...

Persentase realisasi penerimaan terhadap target yang ditetapkan dalam APBD

Tingginya jumlah pajak yang belum tertagih

Rendahnya realisasi penerimaan dibandingkan dengan target

Banyaknya penghapusan piutang pajak daerah

Berikut ini merupakan tahapan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan, kecuali

Pemerolehan tanggapan atas temuan

Salah satu pertimbangan realisasi Dana Transfer Umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kota adalah terpenuhinya alokasi anggaran belanja daerah sesuai Peraturan Pemerintah, dimana telah ditetapkan bahwa alokasi anggaran untuk penguatan APIP sebesar :

0,3% sampai dengan 0,9% dari total Belanja Daerah

10% dari total Belanja Daerah diluar belanja Gaji

0,34% dari total belanja daerah

0,16% dari total belanja daerah

Untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah melaksanakan optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah dari berbagai potensi pendapatan. Berikut adalah komponen Lain-Lain PAD yang Sah, kecuali :

Penerimaan daerah dari hasil penyertaan modal daerah

Penerimaan dari hasil pemanfaatan BMD

Hasil pengelolaan dana bergulir

UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD telah mengatur Desain Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), diantaranya yaitu :

Terdiri dari DAK fisik, DAK non fisik dan hibah daerah

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana pendamping DAK sebesar 10%

Dasar alokasi berupa kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis

Jenis DAK dari pemerintah pusat merupakan DAK Fisik

Obyek PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Namun demikian terdapat pengecualian dari obyek PBB P2 adalah kepemilikan, penguasaan dan /atau pemanfaatan atas berikut ini kecuali :

Bumi dan /atau bangunan berupa jalan tol yang melintasi wilayah kabupaten/kota

Bumi dan /atau bangunan kantor pemerintah, Pemda dan kantor penyelenggara negara yang dicatat BMD atau BMN;

Bumi dan /atau bangunan yang digunakan untuk kantor diplomatik dan konsulat berdasarkan asa perlakuan timbal balik

Bumi dan /atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan umum bidang keagamaan, kesehatan dan pendidikan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan 2 (dua) sistem yaitu Self Assesment dan Official Assesment. Pada sistem Self assessment jumlah pajak terhutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak, sebaliknya pada official assessment perhitungan pajak dilakukan oleh pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain terkait mekanisme penghitungan tersebut, terdapat hal mendasar yang menjadi perbedaan kedua sistem tersebut yaitu :

Pemda tidak perlu menerbitkan SKPD jika pajak dipungut dengan sistem self assessment.

Pemerintah daerah memiliki hak penuh dalam menentukan besaran pajak yang wajib dibayar pada sistem self assessment

Pada official assessment pembayaran pajak yang diterima Bendahara harus disetorkan ke Kas Daerah dalam 1x 24 jam

Pada self assessment dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT

Dalam Penatausahaan Keuangan Daerah, dalam rangka tertib administrasi Bendahara Penerimaan harus mencatat penerimaan pendapatan baik yang diterima secara tunai maupun non tunai pada Buku Kas Umum (BKU) yang dilengkapi dokumen pencatatan yang valid. Berikut ini adalah dokumen yang dapat menjadi dasar pencatatan pendapatan daerah oleh Bendahara Penerimaan, kecuali :

Bukti transaksi penyetoran lainnya yang sah

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan strategi-strategi yang dapat mendongkrak penerimaan pendapatan secara signifikan, salah satunya dengan melakukan debirokratisasi di bidang pendapatan daerah, dalam bentuk:

Penyederhanaan/menghilangkan prosedur yang lamban dan berbelit-belit dalam pengurusan perpajakan yang berpotensi memperlama proses realisasi pendapatan

penghapusan atau pengurangan regulasi yang tidak relevan dan berpotensi menghambat tercapainya target pendapatan

pengawasan yang lebih intens kepada wajib pajak dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penolakan pembayaran pajak

Optimalisasi online sistem (elektronik) terhadap pembayaran pajak daerah sejalan dengan kebijakan non tunai

Metodologi pemeriksaan pada hakekatnya adalah penentuan langkah pada tahap perencanaan. Pada pemeriksaan kepatuhan, setelah pemeriksa mengidentifikasi pengguna laporan dan pihak yang bertanggungjawab dan telah ditetapkan tujuan pemeriksaan, maka tahap selanjutnya adalah penentuan subject matter, aspek dan sub aspek. Pemeriksa telah menentukan aspek utama yaitu pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, maka sub aspek yang tidak sesuai aspek yaitu:

Penyampaian laporan oleh wajib pajak self assessment telah dilakukan sesuai peraturan

Penetapan wajib pajak dari hasil pendataan dan pendaftaran telah dilakukan sesuai peraturan

Pemutakhiran database wajib pajak dan objek pajak telah dilakukan secara periodik

Perhitungan target pendapatan pajak dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan/atau data potensi

Suatu hal/kondisi dapat dianggap material meskipun nilainya lebih rendah atau berakibat pervasif apabila didalamnya terdapat unsur berikut ini, kecuali :

Kesalahan penganggaran yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah

Terdapat tindakan melanggar hukum yang disengaja atau ketidakpatuhan;

Kondisi kesengajaan mengabaikan, untuk melanjutkan permintaan yang dibuat oleh manajemen, badan otoritas, atau pemeriksa; dan

kejadian dan transaksi yang dilakukan namun tidak didukung dengan dasar hukum yang memadai untuk melaksanakan kegiatan atau transaksi tertentu

PAD - Surakarta

Authored by Subekti Arsip

Social Studies

Professional Development

Used 4+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View
Student View

35 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sumber pendapatan daerah dari retribusi biasanya berasal dari :

Bagi hasil dari penerimaan pusat.

Hibah dan sumbangan dari lembaga internasional

Biaya pelayanan atau jasa yang dikenakan oleh pemerintah daerah

Pajak properti dan pajak kendaraan bermotor

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sumber pendapatan daerah pada umunya terdiri dari :

Pajak daerah, dana hibah, dan biaya pelayanan publik

Bagi hasil dari penerimaan pusat, dana zakat, dan pendapatan asli desa

Retribusi, bagi hasil dari penerimaan pusat, dan pajak daerah

Sumbangan sukarela masyarakat, pajak pusat, dan pajak restoran

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Apa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam perimbangan keuangan?

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk program kesejahteraan rakyat

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk pengurangan kemiskinan

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk pembiayaan rutin pemerintahan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam sistem perimbangan keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari?

Transfer pemerintah pusat

Penerimaan pajak, retribusi, dan hasil usaha daerah

Dana cadangan daerah

Bantuan luar negeri

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu :

Fungsi budgetory dan fungsi regulatory

Fungsi mandatory dan budgetary

Fungsi regulatory dan ordinary

Fungsi otorisasi dan budgetary

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Menguji rincian Pendapatan Pajak Daerah ke dokumen pendukung adalah teknik pemeriksaan:

Scanning

Vouching

Controlling

Inspeksi

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pemeriksaan kepatuhan merupakan pemeriksaan untuk menilai …

Apakah hal pokok (subject matter) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (yang digunakan sebagai kriteria

Apakah sistem pengendalian internal entitas sudah berjalan efektif.

Apakah manajemen entitas telah mematuhi peraturan yang ada

Apakah entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aspek pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

30 questions

SEJARAH PEMINATAN KELAS X SEMESTER 1

Quiz

•

10th Grade - Professi...

40 questions

Ulangan Kenaikan Kelas

Quiz

•

University - Professi...

35 questions

Pilihan A.Syariah

Quiz

•

10th Grade - Professi...

30 questions

NKRI: Threat to Integrity

Quiz

•

Professional Development

30 questions

Quiz Sumpah Pemuda

Quiz

•

Professional Development

30 questions

Quiz Pancasila dan Dasar Negara

Quiz

•

Professional Development

38 questions

UAS Geografi Kelas XII IIS

Quiz

•

Professional Development

40 questions

Soal Fisika Kelas 10

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

10 questions

Safety Day 2026 – Student Review

Quiz

•

9th Grade

21 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Parts of Speech

Quiz

•

5th Grade

16 questions

Subject & Predicate

Quiz

•

5th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

12 questions

Map Skills

Quiz

•

3rd Grade

22 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

5th Grade

15 questions

Rounding Decimals

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Social Studies

10 questions

How to Email your Teacher

Quiz

•

Professional Development

30 questions

Communication On The Job - Midterm Prep

Quiz

•

Professional Development

20 questions

Block Buster Movies

Quiz

•

10th Grade - Professi...