USKP Kode Etik

Setiap pelanggaran Kode Etik IKPI yang dilakukan oleh anggotanya, dapat dilakukan pemeriksaan oleh?

• Dewan Kehormatan

• Komisi konsultan pajak

• Komisi pengawas

• Dewan Pembina

Answer explanation

Jawaban atas pertanyaan di atas mengacu pada Pasal 12 Kode Etik 2009, seperti dikutip di bawah ini. Kode Etik 2009 tersebut telah mengalami penyesuaian sesuai Kode Etik 2015.

"Pasal 12

(1) Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik".

Setiap orang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi dan bertindak seolah-olah konsultan pajak, tetapi bukan konsultan pajak, apa tindakan yang harus dijalankan oleh IKPI sebagai wadah tunggal?

• Melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak

• Memberikan somasi kepada orang tersebut untuk tidak memberikan layanan konsultasi perpajakan lagi

• Memberikan surat peringatan kepada orang tersebut, bahwa tindakannya telah melanggar kode etik IKPI

• Melaporkan orang tersebut kepada kepolisian setempat

Answer explanation

IKPI tidak dapat mengatur dan menindak seseorang yang bukan anggota IKPI atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003 memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, antara lain kewenangan untuk?

• Memberikan izin konsultan pajak tanpa mengikuti Ujian Konsultan Pajak Indonesia

• Melakukan tindakan pemberhentian konsultan pajak dari profesinya

• Memberikan surat rekomendasi untuk mengurus izin ke DJP apabila lulus ujian USKP

• Untuk menyelenggarakan Ujian Konsultan Pajak Indonesia

Answer explanation

Jawaban atas pertanyaan di atas mengacu pada ketentuan di dalam Keputusan MenKeu No. 485/KMK.03/2003 seperti dikutip di bawah ini.

"Pasal 1
4. Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk memperoleh Sertifikasi Konsultan Pajak (Keputusan MenKeu No. 485/KMK.0 3/2003)".

Dalam menjalankan profesi sebagai konsultan pajak, dimana konsultan pajak tersebut dapat/dan menolak calon pelayannya dengan alasan?

• Tidak boleh, karena konsultan pajak adalah sebagai pemegang profesi yang independen

• Boleh, dengan pertimbangan sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya

• Boleh, dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya

• Tidak boleh, karena agamanya berbeda dengan agama konsultan pajak tersebut

• Boleh bangettt kak

Answer explanation

Jawaban atas pertanyaan di atas mengacu pada Pasal 7 Kode Etik IKPI 2009 yang diantaranya menyatakan bahwa konsultan pajak Indonesia wajib bersikap profesional, yaitu:
a. Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan;
c. Melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan.

Di dalam papan nama kantor konsultan pajak harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kode Etik IKPI kecuali?

• Ukuran dan warna papan nama disesuaikan dengan kebutuhan

• Berbentuk persekutuan, dimana nomor izin semua partner dimasukkan di papan nama tersebut

• Nama yang dicantumkan di papan nama harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam izin praktek

• Nomor izin praktek konsultan pajak

• Tung tung tung sahur

Answer explanation

Jawaban atas pertanyaan di atas mengacu pada Pasal 9 Kode Etik IKPI 2009, yang telah disandingkan dengan Kode Etik IKPI 2015 sebelumnya. Ketentuan yang tidak tepat adalah jawaban a, karena apabila konsultan pajak berbentuk persekutuan, nomor yang harus dicantumkan dalam papan nama hanya satu nomor anggota persekutuan. Ketentuan yang berlaku saat ini yaitu Bagian Kedua Angka 8 Kode Etik IKPI 2015.

Konsultan pajak Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepribadiannya. Kewajiban apa yang harus dipenuhinya?

• Taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

• Memberikan konsultasi hukum perpajakan yang benar

• Melakukan konsultasi yang bertentangan dengan peraturan perpajakan

• Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen

Apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara sesama anggota IKPI, maka sengketa tersebut diselesaikan oleh, kecuali?

• Pengurus Pusat

• Dewan Kehormatan

• Direktorat Jenderal Pajak

• Pengurus Pusat

Apa yang harus dilampirkan oleh anggota konsultan pajak indonesia di dalam mewakili, mendampingi klien (selain surat kuasa khusus), agar konsultan pajak tersebut dapat mewakili dalam setiap panggilan dan/atau pemeriksaan pajak oleh DJP?

• Kartu Izin Kuasa Hukum

• Kartu Izin Praktek Konsultan pajak dari DJP

• Kartu Izin Konsultan Pajak dari DJP

• Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian