Search Header Logo

TWK - Ketatanegaraan 1 - 13 Mei 2025

Authored by Singgih Rakasiwi

Social Studies

9th - 12th Grade

Used 4+ times

TWK - Ketatanegaraan 1 - 13 Mei 2025
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

13 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 10 pts

Di Indonesia, terdapat 3 lembaga yang mengatur pemerintahan yaitu lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Berikut termasuk lembaga yudikatif yaitu :

Mahkamah agung, komisi yudisial, mahkamah konstitusi
Komisi pemilu, mahkamah kosntitusi, DPR
MPR, DPR, DPD
Mahkamah agung, presiden, BPK
BPK, Presiden, DPD

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 10 pts

Menurut UUD 1945 kedudukan presiden sangat kuat sebab …

Presiden didukung oleh seluruh anggota MPR
Presiden merupakan lembaga eksekutif
Presiden memiliki kewenangan di bidang eksekutif, legislative dan yudikati
Presiden dipilih langsung oleh rakyat
Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 10 pts

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesi berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat)”. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus …

Berdasarkan pemerintah
Mengacu pada kebutuhan
Merujuk pada kepentingan
Menuruti kemauan penguasa
Berdasarkan hukum

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 10 pts

Menurut Montesquieu, Negara adalah suatu badan atau lembaga yang berfungsi untuk menjaga ketertiban agar hak-hak warga negara terlindungi. Unsur-unsur adanya negara adalah …

Rakyat, kepala negara, dan UUD
Wilayah, UUD, dan rakyat
Penduduk, kedaulatan, dan pengakuan luar negeri
Rakyat, wilayah, dan pengakuan luar negeri
Rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 10 pts

Salah satu wewenang dan hak presiden adalah memberikan grasi, amnesti, dan abolisi. Dalam hal memberikan amnesti presiden harus memperhatikan pertimbangan …

Mahkamah Konstitusional
MPR
DPR
DPD
Mahkamah Agung

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 10 pts

Pada konsep desentralisasi, penerimaan daerah dari bagian pajak bumi dan bangunan, termasuk dalam sumber keuangan daerah dari …

Pendapatan asli daerah
Penerimaan lain-lain
Pinjaman daerah
Sarana perimbangan
Pembagian di tingkat pusat

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 10 pts

Pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan partai-partai politik. Pembentukan multipartai bagi bangsa Indonesia merupakan usulan dari …

DPR
Konstituante
BP-KNIP
MPR
BPUPKI

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?