Pre-Test (Kebijakan Moneter)

Pre-Test (Kebijakan Moneter)

11th Grade

5 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

INFLASI

INFLASI

9th - 12th Grade

6 Qs

APBN/APBD 1 KELAS XI IPS

APBN/APBD 1 KELAS XI IPS

11th Grade

10 Qs

PENDAPATAN NASIONAL

PENDAPATAN NASIONAL

11th Grade

10 Qs

SOAL TES DIAGNOSTIK KOGNITIF  XI EKO PEMINATAN 1I

SOAL TES DIAGNOSTIK KOGNITIF XI EKO PEMINATAN 1I

9th - 12th Grade

10 Qs

Kebijakan Moneter post test

Kebijakan Moneter post test

11th Grade

10 Qs

Kuis Ekonomi : Inflasi

Kuis Ekonomi : Inflasi

KG - University

10 Qs

KEBIJAKAN MONETER

KEBIJAKAN MONETER

11th Grade

5 Qs

Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter

11th Grade

10 Qs

Pre-Test (Kebijakan Moneter)

Pre-Test (Kebijakan Moneter)

Assessment

Quiz

Education

11th Grade

Hard

Created by

Peserta PPG 05162

FREE Resource

5 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Apa yang dimaksud dengan inflasi?

Penurunan harga barang secara terus-menerus

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus

Stabilnya harga barang dan jasa

Kenaikan produksi barang dalam jangka panjang

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Inflasi yang terlalu tinggi dapat dikendalikan melalui kebijakan moneter dengan cara:

A. Menurunkan pajak

B. Meningkatkan jumlah uang yang beredar

C. Menaikkan suku bunga

D. Memberikan subsidi langsung

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Siapa yang menjalankan kebijakan moneter di Indonesia?

A. Presiden

B. Menteri Keuangan

C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

D. Bank Indonesia

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Salah satu instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi adalah:

A. Anggaran belanja negara

B. Operasi pasar terbuka

C. Program bantuan sosial

D. Subsidi bahan bakar

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Jika terjadi inflasi tinggi, Bank Indonesia sebaiknya melakukan kebijakan moneter:

A. Ekspansif, untuk mendorong pertumbuhan uang

B. Kontraktif, untuk mengurangi jumlah uang beredar

C. Netral, tanpa mengubah kebijakan

D. Fiskal, untuk mengatur pajak