Hukum Pemda

Pemerintahan daerah diatur dalam suatu undang-undang, yaitu....

• UU No. 5 Tahun 2014

• UU No. 6 Tahun 2014

• UU No. 23 Tahun 2014

• UU No. 30 Tahun 2014

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat disebut...

• urusan pemerintahan absolut

• urusan pemerintahan wajib

• urusan pemerintahan umum

• urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan disebut....

• urusan pemerintahan absolut

• urusan pemerintahan wajib

• urusan pemerintahan pilihan

• urusan pemerintahan umum

Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi disebut...

• desentralisasi

• dekonsentrasi

• tugas pembantuan

• sentralisasi

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah disebut...

• urusan pemerintahan absolut

• urusan pemerintahan wajib

• urusan pemerintahan pilihan

• urusan pemerintahan umum

Pemerintahan dalam konstitusi diatur dalam ...

• Pasal 7, Pasal 7A Pasal 7B, dan Pasal 7C UUD 1945

• Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945

• Pasal 20 UUD 19445

• Pasal 28 UUD 1945

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah disebut....

• desentralisasi

• dekonsentrasi

• tugas pembantuan

• sentralisasi

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah disebut...

• urusan pemerintahan absolut

• urusan pemerintahan wajib

• urusan pemerintahan pilihan

• urusan pemerintahan umum

Tujuan diselenggarakan nya otonomi daerah di Indonesia, kecuali...

• tidak terjadi penumpukan kekuasaan

• terciptanya pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien

• terwujudnya pemerintahan yang otoriter

• memberi kebebasan dan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan nya sendiri

Berikut contoh urusan pemerintahan absolut, kecuali...

• politik luar negeri

• pendidikan

• agama

• yustisi