Pengantar Tata Hukum Indonesia Materi Ke-1 s.d. 13

Pilih pernyataan yang benar tentang Pengantar Hukum Indonesia (PHI)!

• Mempelajari pengertian dasar dan teori ilmu hukum pada umumnya

• Mempelajari hukum yang sekarang berlaku di Indonesia

• Mempelajari hukum yang berlaku di negara lain pada waktu kapan saja

• Tidak ada jawaban yang benar

Manakah yang merupakan pernyataan yang kurang tepat terkait PHI dan PIH?

• PHI dan PIH merupakan ilmu dasar dalam mempelajari hukum

• Objek studi PIH dan PHI adalah hukum

• PIH merupakan dasar untuk mempelajari PHI

• Secara spesifik, PIH berobjek kepada tata hukum yang sedang berlaku di Indonesia. PHI objeknya adalah aturan hukum pada umumnya, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu saja

Pakar comparative law termutakhir mengklasifikasikan sistem hukum menjadi:

1.Civil Law

2.Common Law

3.Customary Law

4.Muslim Law

5.Mixed System

Adapun sistem hukum Indonesia adalah...

• Civil Law

• Common Law

• Customary Law

• Muslim Law

• Mixed System

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, terdiri atas....

• UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, dan Perda Kabupaten/Kota

• Ketetapan MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, dan UUD 1945

• UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota

• Ketetapan MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota

• UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, dan Perda Provinsi

Salah satu teori yang memiliki relevansi dengan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah Teori Receptio a Contrario, teori ini memiliki makna...

• Hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama (Islam)

• Hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat

• Bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing

• Teori Receptie yang dianut oleh pemerintah kolonial harus exit (keluar) karena bertentangan dengan Alquran dan Sunah

Perhatikan gambar berikut!

Putusan tersebut merupakan contoh putusan perkara...

• Pidana

• Perdata

• Tidak ada jawaban benar

• Semua jawaban salah

Di antara asas-asas berikut, pilih asas yang secara spesifik bukan merupakan asas hukum pidana atau hukum acara pidana!

• Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale

• Pacta sunt servanda

• Presumption of Innocence

Pernyataan berikut merupakan pendeskripsian hubungan antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN), kecuali....

• HTN berhenti pada saat kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar diterima alat perlengkapan negara. HAN dimulai pada saat kewenangan dilaksanakan.

• Lembaga negara tanpa HTN akan lumpuh dan alat perlengkapan negara tanpa HAN akan bebas sepenuhnya.

• HTN bidang ilmu mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme antara kelembagaan negara, dan hubungan antara negara dan warga negara. Dalam arti luas HTN mencakup HAN sebagai aspek HTN dalam arti dinamis.

• HTN dimulai pada saat kewenangan dilaksanakan. HAN berhenti pada saat kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar diterima alat perlengkapan negara.

• Hukum Tata Negara mempelajari negara dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan Hukum Administrasi Negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak.

Kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi absolut yaitu...

• Kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi/objek perkaranya atau kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya

• Kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu sengketa/perkara didasarkan pada tempat/lokasi/domisili para pihak yang bersengketa atau didasarkan pada di mana objek yang disengketakan berada

Berkaitan dengan headline berita tersebut, yang berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), adalah...

• Pengadilan Negeri

• Pengadilan Tata Usaha Negara

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Komisi Yudisial