Quiz Hukum Internasional

Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas antarnegara dengan negara merupakan pengertian hukum internasional menurut ....

• J. L. Brierly

• Ivan A. Shearer

• J. G. Starke

• Wirjono Prodjodikoro

• Mochtar Kusumaatmadja

Prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam hukum internasional menurut Ivan A. Shearer adalah ....

• negara dengan subjek hukum lain bukan negara

• hubungan antarnegara dengan negara

• subjek bukan negara satu sama lain

• individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional

• anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuasaan penuh dalam menerapkan peraturan hukum bagi warga negaranya di manapun warga negara Indonesia berada. Hal tersebut berkaitan dengan asas hukum internasional yang ditetapkan, yaitu asas ....

• hukum

• teritorial

• kebangsaan

• keterbukaan

• kepentingan umum

Setiap negara memiliki kedudukan yang sama dalam ikatan hukum internasional. Oleh karena itu, setiap negara harus saling menjaga dan menghormati satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan asas ....

• teritorial

• kebangsaan

• pacta sunt servanda

• equal rights

• keterbukaan

Informasi yang jujur dan dilandasi keadilan merupakan hal penting dalam hubungan internasional sehingga setiap negara dapat mengetahui hak dan kewajiban dalam menjalin hubungan internasional. Hal tersebut sesuai dengan asas ....

• kebangsaan

• keterbukaan

• kepentingan umum

• equal rights

• pacta sunt servanda

Proses kemerdekaan bagi bangsa Indonesia tidaklah mudah karena Belanda masih ingin menduduki Indonesia dengan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi terhadap konflik Indonesia-Belanda pada tanggal ....

• 27 Desember 1947

• 28 Januari 1949

• 19 Desember 1949

• 27 Desember 1949

• 17 Agustus 1950

Konvensi Internasional sebagai induk perjanjian internasional yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan internasional dan diputuskan oleh Mahkamah Internasional atau pendapat-pendapat ahli hukum internasional adalah konvensi ....

• Jenewa 1949

• Wina 1969

• Berner 1986

• Opium Internasional

• Internasional SOLAS

Indonesia dan "Negara P" telah lama memiliki sengketa batas wilayah darat di perbatasan kedua negara. Berbagai upaya bilateral melalui negosiasi diplomatik telah dilakukan selama bertahun-tahun, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketegangan regional. Kedua negara sepakat untuk mencari solusi damai melalui mekanisme penyelesaian sengketa hukum internasional. Dalam konteks penyelesaian sengketa antarnegara seperti yang dialami Indonesia dan Negara P, mekanisme non-yudisial (bukan pengadilan) yang paling sering digunakan dan dianggap efektif untuk mencapai kesepakatan damai melalui pihak ketiga yang memfasilitasi dialog dan mencari titik temu adalah:

• Mediasi

• Arbitrase

• Negosiasi

• Konsiliasi

• Penyelidikan (Inquiry)

Mahkamah Internasional memutuskan sengketa batas wilayah laut antara dua negara berdasarkan perjanjian internasional yang telah disepakati puluhan tahun lalu. Apa dasar hukum yang digunakan Mahkamah Internasional dalam memutus perkara tersebut?

• Undang-undang nasional kedua Negara

• Pendapat dari organisasi regional

• Bukti kekuatan militer masing-masing Negara

• Sumber hukum internasional berupa perjanjian internasional

• Tekanan dari negara-negara besar

Indonesia menandatangani berbagai konvensi internasional, termasuk Konvensi Hak Anak. Apa dampak langsung dari penandatanganan konvensi tersebut bagi sistem hukum nasional?

• Indonesia tidak perlu lagi membuat undang-undang nasional

• Konvensi internasional langsung menggantikan UUD 1945

• Indonesia wajib menyesuaikan kebijakan nasional dengan prinsip konvensi

• Hukum nasional Indonesia menjadi tidak berlaku

• Semua perkara anak harus disidangkan di Mahkamah Internasional