QUIZ KUP – 1AP2 POLTEKBA

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak badan yang dinyatakan pailit diwakili oleh……..

• pengurus

• kurator

• orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan

• likuidator

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak badan diwakili oleh……..

• pengurus

• kurator

• orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan

• likuidator

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh diwakili oleh……..

• likuidator

• orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan

• wali atau pengampunya

• pelaksana wasiatnya

Untuk kepentingan negara, ……………………………. berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

• Presiden

• Menteri Kehakiman

• Direktur Jenderal Pajak

• Menteri Keuangan

Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank …………………….. yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta, kecuali…………

• akuntan publik

• notaris

• Perseorangan

• konsultan pajak

Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari …………………

• Direktur Jenderal Pajak

• Menteri Kehakiman

• Menteri Keuangan

• Presiden

Setiap…………………... wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), kecuali………………

• pejabat

• asosiasi

• lembaga

• instansi pemerintah

Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan ………….

• Peraturan Menteri Kehakiman

• Peraturan Menteri Keuangan

• Direktur Jenderal Pajak

• Peraturan Pemerintah

Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang …………….untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

• menghimpun wajib pajak

• menghimpun penunggak pajak

• menghimpun data dan informasi

• menghimpun dana dan keuangan

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat, kecuali…………..

• mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

• mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

• mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar;

• membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: (1) penyampaian surat permintaan data; atau (2) penyampaian surat perintah pemeriksaan.