Olimpiade Perpajakan Polinema 2025

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut mengenai sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT): (i) Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Badan dikenai sanksi sebesar Rp500.000,00 per SPT. (ii) SPT Tahunan Orang Pribadi yang terlambat dikenai denda Rp1.000.000,00 per SPT. (iii) SPT Masa PPN yang tidak disampaikan tepat waktu dikenai sanksi sebesar Rp500.000,00 per masa pajak. (iv) SPT Masa selain PPN yang terlambat dilaporkan dikenai sanksi sebesar Rp100.000,00 per masa pajak. Manakah pernyataan yang benar?

• (i) dan (iii)
• (ii) dan (iii)
• (iii) dan (iv)
• (iv) dan (i)

Seorang Wajib Pajak (WP) diketahui tidak membayar utang pajaknya dalam waktu satu bulan setelah menerima Surat Tagihan Pajak (STP). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tindakan apa yang secara logis akan dilakukan otoritas pajak selanjutnya dan mengapa?

• Melakukan penagihan aktif karena WP tidak memenuhi kewajibannya setelah diterbitkannya STP
• Menghapuskan utang pajak karena WP dianggap tidak sanggup membayar
• Memberikan keringanan pajak karena sudah melewati masa jatuh tempo
• Menunggu satu bulan tambahan agar WP memiliki waktu cukup untuk membayar pajaknya

Agung seorang TNI yang sudah kawin namun belum mempunyai anak, ia memiliki NPWP sejak Desember 2012. Berapa PTKP Agung pada tahun pertamanya sebagai wajib pajak?

• 58500000
• 108000000
• 26325000
• 28350000

Lisa baru lulus kuliah, ia akan melamar pekerjaan di suatu perusahaan, ternyata perusahaan tersebut mensyaratkan setiap pelamar untuk mempunyai NPWP, padahal ia belum mempunyai penghasilan. Bagaimana pendapat anda?

• Lisa bila mendapat NPWP tidak wajib lapor SPT tahunan, karena belum memiliki penghasilan.
• Lisa bisa memperoleh NPWP, walau belum bekerja
• Lisa akan ditolak oleh KPP bila mendaftar NPWP.
• Lisa tidak boleh mempunyai NPWP.

Kerugian sistem self assessment yang paling tepat yaitu?

• WP bisa tidak melunasi utang pajaknya
• WP menjadi tidak taat pajak
• WP dapat membayar pajak sesuka hati
• WP mudah melanggar aturan

Pengusaha yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah yang memiliki omzet?

• Di bawah Rp4,8 miliar per tahun
• Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar per tahun
• Di bawah Rp500 juta per tahun
• Di atas Rp4,8 miliar per tahun

Seorang Wajib Pajak menjual sebuah properti dan memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Ia berpendapat bahwa karena harta tersebut adalah milik pribadi, maka keuntungannya tidak perlu dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh 1984, bagaimana Anda menganalisis pendapat tersebut?

• Pendapat tersebut benar karena harta pribadi tidak dikenai pajak
• Pendapat tersebut salah karena hanya berlaku untuk badan hukum
• Pendapat tersebut benar jika digunakan untuk membeli harta lain
• Pendapat tersebut salah karena keuntungan dari penjualan harta adalah objek PPh

Asep adalah salah satu pelanggan aktif sebuah provider internet. Selama setahun terakhir, ia rutin membeli paket data dan mengumpulkan poin reward. Setelah poinnya cukup, Asep menukarkannya dengan satu kupon dalam program loyalitas pelanggan. Beberapa waktu kemudian, Asep menerima uang tunai sebesar Rp10.000.000 dari provider tersebut melalui program yang telah diikuti. Asep tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun usaha dengan provider. Tentukan jenis pajak dan nominal yang dikenakan atas penghasilan tersebut!

• Dikenakan PPh Pasal 23 dengan pajak terutang sebesar Rp2.500.000
• Dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan pajak terutang sebesar Rp2.500.000
• Dikenakan PPh Pasal 23 dengan pajak terutang sebesar Rp1.500.000
• Dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan pajak terutang sebesar Rp1.500.000

Pak Bayu, seorang Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, menerima dividen sebesar Rp100.000.000 dari PT Aman Sejahtera pada tahun pajak 2024. Dividen tersebut tidak diinvestasikan kembali oleh Pak Bayu. Berdasarkan kondisi tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai pengenaan pajak atas dividen tersebut?

• Dividen Pak Bayu dikenakan PPh Final 10% sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh, sehingga pajak terutang sebesar Rp10.000.000.
• Dividen Pak Bayu bukan objek pajak karena berasal dari dalam negeri dan tidak dikenakan PPh
• Dividen Pak Bayu dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% karena merupakan penghasilan dari badan
• Dividen Pak Bayu dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% karena bukan WP luar negeri

Seorang wajib pajak menerima harta berupa tanah dari almarhum orang tuanya sebagai bentuk warisan. Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, apakah penerimaan harta warisan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan bagi penerima? Pilihlah jawaban yang paling tepat serta alasan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan!

• Ya, penerimaan harta warisan termasuk objek Pajak Penghasilan karena setiap tambahan kemampuan ekonomi wajib pajak harus diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak. (Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
• Tidak, penerimaan warisan tidak termasuk objek Pajak Penghasilan bagi penerima, karena warisan bukan merupakan penghasilan yang diperoleh dari usaha, pekerjaan, atau kegiatan lain yang menghasilkan tambahan kemampuan ekonomi yang dikenai pajak. (Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU PPh)
• Ya, penerimaan harta warisan dapat dikenai Pajak Penghasilan apabila nilai warisan tersebut melebihi ambang batas tertentu yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 17 ayat (2) UU PPh)
• Tidak, penerima warisan tidak diwajibkan melaporkan nilai harta warisan sebagai penghasilan, mengingat ketentuan pengurangan penghasilan bruto berlaku bagi pemberi warisan, bukan penerima. (Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh)