Perlindungan Hak Perempuan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2024 tentang Kemen PPPA, terdapat unit yang menjalankan fungsi penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yaitu

• Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan

• Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan

• Asisten Deputi Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan

• Asisten Deputi Penyediaan Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan

Berikut ini merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah

• Seksual, fisik, material, psikis

• Mental, material, fisikal, seksual

• Seksual, fisik, psikis, penelantaran ekonomi

• Psikis, material, seksual, ekonomi

Jenis layanan yang disediakan dalam penanganan kasus perempuan korban kekerasan, kecuali

• Penerimaan pengaduan, penjangkauan, mediasi, pendampingan hukum

• Penjangkauan, pendampingan psikologis, penampungan sementara

• Penerimaan pengaduan, pendampingan kesehatan, pengelolaan kasus

• Penjangkauan, pengelolaan kasus, konsultasi dan pemenuhan gizi

Regulasi apa yang mengamanatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan 11 tugas dalam menyelenggarakan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, apa dasar hukum pembentukan UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota?

• Surat Rekomendasi dari Gubernur

• Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

• Peraturan Bupati/Walikota

• Surat Edaran Bupati/Walikota

Regulasi yang mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat adalah...

• Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024

• Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024

• Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022

• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024

Kekerasan seksual sebagai graviora delicta (kejahatan paling serius), karena kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat besar dan merugikan korban, baik secara fisik maupun psikologis, dan seringkali meninggalkan luka yang panjang dan sulit disembuhkan. Undang- undang nomor berapakah yang mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual?

• UU Nomor 1 Tahun 2023

• UU Nomor 27 Tahun 2022

• UU Nomor 12 Tahun 2022

• UU Nomor 4 Tahun 2024

Kenapa kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai pelanggaran HAM?

• Karena kekerasan terhadap perempuan hanya merupakan masalah pribadi dan bukan masalah publik.

• Karena kekerasan terhadap perempuan bersifat diskriminatif dan merampas hak-hak dasar

• Karena kekerasan terhadap perempuan hanya terjadi di negara-negara tertentu dan bukan masalah universal.

• Karena kekerasan terhadap perempuan tidak berdampak pada masyarakat secara keseluruhan

Asas "lex superior derogat legi inferiori" dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berarti :

• Norma hukum yang lebih tinggi derajatnya berlaku mengesampingkan norma yang lebih rendah

• Peraturan dengan cakupan khusus diberlakukan lebih utama dibanding peraturan yang bersifat umum

• Peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lama

• Peraturan yang lebih umum mengesampingkan yang lebih khusus

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 adalah serangkaian tindakan berupa:

• Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan

• Penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan

• Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, penjualan organ, prostitusi

• a,b,c semua benar