Quiz Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah ...........

• Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim

• Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Arbiter

• Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan pihak ketiga

• Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum publik dengan perantaraan hakim

Di bawah ini yang termasuk sumber-sumber hukum acara perdata Indonesia, Kecuali adalah

• Undang-Undang No 4 Tahun 2004

• Undang-Undang No 8 Tahun 1981

• Yurisprudensi

• HIR

Hukum acara yang dahulu kala hanya berlaku di wilayah luar pulau jawa adalah ..................

• Rbg

• Stablad no 3 tahun 1818

• Stablad no 752 tahun 1915

• HIR

Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai perbedaan inisiatif hakim pidana dan perdata yakni ..........

• Hakim Perdata aktif

• Hakim Pidana Pasif

• Hakim Perdata Pasif

• Hakim Pidana aktif

Dalam hukum acara perdata, pihak-pihak beperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas hukum perdata yang berupa .....

• Ius curia novit

• Lex certa

• Ius Gentium

• audi et alteram partem

Dalam hukum acara perdata dikenal dengan Prinsip "Hakim tidak boleh memutuskan lebih dari tuntutan para pihak dalam persidangan". hal tersebut merupakan mencerminkan asas hukum acara perdata yang berupa ..................

• Verhandlungsmaxime

• Ius Curia Novit

• Audi et alteram partem

• Verhandlungsmaxime

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh .............

• Mahkamah Agung RI

• Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI

• Komisi Hukum Nasional

• Komisi Yudisial

Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan ..................

• Undang-Undang No 8 Tahun 2004

• Undang-Undang No 4 tahun 2004

• Undang-Undang No 31 Tahun 1999

• Undang-Undang No 10 Tahun 2010

Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali adalah ..................

• Undang-Undang No. 3 Tahun 2009

• Undang-Undang No 49 Tahun 2009

• Undang-Undang No. 48 tahun 2009

• Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, merupakan pengertian dari .....................

• Kekuasaan peradilan perdata

• Kekuasaan kehakiman

• Kompetensi relatif

• Kompetensi absolut