Quiz tentang e-Court di Indonesia

Apa yang dimaksud dengan e-Court dalam sistem peradilan Indonesia?

• Pengadilan khusus untuk perkara elektronik

• Layanan administrasi dan persidangan perkara secara elektronik

• Aplikasi untuk melaporkan tindak pidana siber

• Sistem penyimpanan dokumen pengadilan secara offline

Layanan apa saja yang terdapat pada e-court, kecuali?

• E-Filling

• E-Paymet

• E-Summons

• E-Registration

Siapa saja pihak yang dapat menggunakan layanan e-court?

• Advokat maupun pengguna lainnya yang terdaftar

• Advokat saja

• Orang pribadi

• Hakim

Syarat advokat menjadi pengguna terdaftar e-court

• KTP, KTA, BA Sumpah

• SIM

• Sertifikat PKPA

• Sertifikat UPA

Salah satu layanan utama dalam e-Court adalah e-Litigation. Apa fungsi dari layanan ini?

• Mendaftarkan perkara secara langsung di pengadilan

• Menyampaikan dokumen persidangan secara elektronik

• Menyusun putusan hakim secara otomatis

• Menyediakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat

Apa manfaat utama dari penggunaan sistem e-Court dalam proses peradilan?

• Meningkatkan jumlah perkara yang masuk

• Mengurangi wewenang hakim dalam persidangan

• Mempercepat proses administrasi perkara dan transparansi

• Menyediakan bantuan keuangan bagi para pihak

Salah satu fitur dari e-Court adalah e-Payment. Apa fungsi dari fitur ini?

• Menyimpan bukti pembayaran pajak

• Menggaji panitera secara otomatis

• Menagih denda kepada terdakwa

• Membayar biaya perkara secara elektronik

Layanan e-Filing dalam e-Court digunakan untuk:

• Menyusun kesimpulan hukum

• Membayar denda perkara

• Mengajukan gugatan secara elektronik

• Melaporkan putusan yang sudah inkracht

Bagaimana cara pihak yang bukan advokat (seperti perorangan) bisa menggunakan e-Court?

• Mereka tidak bisa menggunakan e-Court sama sekali

• Hanya bisa jika mewakili pemerintah

• Harus mendaftar sebagai jaksa terlebih dahulu

• Harus menjadi pengguna lain melalui pendaftaran di pengadilan

Berikut adalah dasar hukum pelaksanaan e-Court di Indonesia, kecuali

• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019

• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022

• SK KMA : 363/KMA/SK/XII/2022