SKSK KELEMBAGAAN NON-BANK TEST

Reformasi Otoritas Pasar Modal Pasca-UU P2SK

Berdasarkan pembaruan dalam UU P2SK, kewenangan OJK terhadap bursa karbon dan platform crowdfunding di pasar modal dilandaskan pada prinsip:

• Desentralisasi pengawasan ke lembaga independen di bawah Kementerian Keuangan

• Integrasi pengawasan lintas sektor untuk mencegah arbitrase regulasi

• Pelimpahan kewenangan penuh kepada penyelenggara pasar di luar bursa efek

• Pembatasan ruang lingkup OJK hanya pada instrumen efek tradisional

Implikasi Regulasi Spin-off Asuransi Syariah

Ketentuan spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) asuransi konvensional dalam UU P2SK (Pasal 87) bertujuan terutama untuk:

• Meningkatkan kompetisi pasar melalui fragmentasi usaha

• Mempermudah pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI

• Menjamin pemenuhan prinsip syariah secara penuh tanpa intervensi model bisnis konvensional

• Mengalihkan kewajiban investasi dana ke otoritas moneter

Risiko Sistemik dalam Koordinasi Pasar Uang-Pasar Modal

Koordiansi antarotoritas (OJK, BI, Bappebti) untuk instrumen hybrid seperti stablecoin menurut Pasal 18 UU P2SK dilatarbelakangi oleh karakteristik pasar uang

• Mengutamakan transaksi ritel dengan volume kecil

• Berkaitan erat dengan stabilitas moneter dan likuiditas perbankan

• Diatur sepenuhnya oleh mekanisme over-the-counter (OTC)

Berikut yang merupakan syarat dari dana pensiun syariah

• Menunjuk Ketua Pengawas Syariah

• Mendapat persetujuan BI untuk operasional, konversi, dan pelaporan berbasis syariah

• boleh memberikan bunga

• Menyelenggarakan program dan investasi sesuai fatwa DSN-MUI

Yang bukan merupakan urgensi reformasi pensiun adalah

• Tekanan global

• Penguatan national saving

• Keberlanjutan fiskal

• Pendalaman dan stabilitas pasar keuangan

Dana Pensiun Makmur dinilai tidak efisien oleh OJK. Apa langkah sesuai UU P2SK?

• Menarik iuran lebih besar

• Konsolidasi dengan dana pensiun lain

• Mengubah ke DPLK tanpa izin

• Mengembalikan semua dana peserta

Apa fungsi utama dari perusahaan asuransi dalam sistem keuangan nasional?

• Mengelola risiko dan menghimpun dana jangka Panjang

• Menyediakan kredit jangka pendek

• Menyediakan jasa keuangan mikro

• Memberikan pinjaman tanpa bunga

Siapa yang memiliki kewenangan atas pengaturan dan pengawasan sektor perasuransian di Indonesia?

• Badan Pemeriksa Keuangan

• Kementerian Keuangan

• Otoritas Jasa Keuangan

• Dewan Asuransi Indonesia

Berikut adalah bentuk perusahaan asuransi konvensional di Indonesia, kecuali…

• Perseroan Terbatas (PT)

• Koperasi

• Yayasan

• Usaha Bersama (Mutual)

Di bawah ini yang termasuk ruang lingkup usaha pembiayaan, kecuali

• Pembiayaan barang/jasa

• pembiayaan penyertaan modal

• pembiayaan pendidikan

• pegadaian