Klasifikasi Barang dalam Kepabeanan

Apa dasar hukum untuk klasifikasi barang dalam sistem kepabeanan Indonesia?

• Pasal 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995

• Pasal 14 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2006

• Pasal 15 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006

• Pasal 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995

Sistem Harmonisasi (HS) digunakan untuk tujuan berikut, kecuali...

• Statistik perdagangan

• Negosiasi perdagangan

• Penentuan bea materai

• Aturan asal

Struktur klasifikasi barang dalam BTKI terdiri dari...

• 10 kolom utama

• Kode numerik 6 digit saja

• 8 kolom, termasuk deskripsi barang dan tarif

• 5 bab dan 10 bagian

KUMHS No.1 menyatakan bahwa klasifikasi barang harus ditentukan berdasarkan...

• Nama dagang dan katalog

• Deskripsi barang dan catatan relevan

• Harga dan kemasan barang

• Negara asal dan sertifikat asal

Barang yang diserahkan tidak lengkap tetapi memiliki karakteristik utama dari barang lengkap diklasifikasikan menurut nomor KUMHS...

• 1

• 2(a)

• 3(a)

• 4

Dalam kasus di mana barang terdiri dari beberapa bahan, nomor KUMHS digunakan...

• 2(a)

• 3(c)

• 2(b)

• 6

Tujuan utama dari AHTN (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature) adalah...

• Untuk meningkatkan bea masuk pada barang-barang ASEAN

• Standarisasi klasifikasi barang di negara-negara ASEAN

• Untuk menyusun tarif ekspor

• Untuk menghilangkan HS 6 digit

Dalam menentukan klasifikasi barang, langkah pertama yang diambil adalah...

• Menentukan posisi tarif

• Membandingkan bea masuk

• Identifikasi barang

• Membaca Catatan Penjelasan

Pernyataan yang benar tentang 'lainnya' dalam HS adalah...

• Selalu pilihan utama untuk klasifikasi

• Tidak memiliki referensi spesifik

• Digunakan jika tidak ada deskripsi yang lebih spesifik

• Dikecualikan dari struktur BTKI

Dalam HS, titik koma (;) digunakan untuk...

• Menunjukkan akhir kalimat

• Memisahkan daftar barang yang berdiri sendiri

• Menunjukkan daftar berikutnya

• Menunjukkan deskripsi bahan