Quiz Literasi Keuangan D3 POLIBAN

Berdasarkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terbentuk berdasarkan undang-undang berikut:

• UU No. 10 Tahun 1998

• UU No. 24 Tahun 2004

• UU No. 21 Tahun 2011

• UU No. 2 Tahun 2001

Tujuan utama peningkatan literasi keuangan adalah mendukung hal-hal berikut, kecuali?

• Anak muda melek keuangan

• Waspada aktivitas keuangan ilegal

• Lebih sulit memilih produk keuangan

• Mencapai kesejahteraan finansial

Sebelum ada OJK, fungsi pengaturan dan pengawasan jasa keuangan dilakukan oleh lembaga-lembaga berikut, kecuali:

• Bank Indonesia

• Kementerian Keuangan

• Bapepam-LK

• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Menurut Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, berapa persen tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia?

• 65,43%

• 76,2%

• 80,51%

• 85,10%

Berdasarkan hasil SNLIK 2025, segmen masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan di bawah nasional yang menjadi sasaran prioritas OJK adalah, kecuali?

• Perempuan

• Pelajar/Mahasiswa

• Pegawai/Profesional

• Petani/Peternak/Pekebun/Nelayan

Salah satu alasan pentingnya pengelolaan keuangan adalah inflasi. Apa yang dimaksud dengan inflasi?

• Penurunan harga barang dan jasa secara umum.

• Peningkatan harga barang dan jasa secara umum.

• Stabilitas harga barang dan jasa.

• Ketersediaan barang dan jasa yang melimpah.

Manfaat dari perencanaan keuangan adalah sebagai berikut, kecuali?

• Tidak bisa selamanya menghasilkan uang.

• Akan menghadapi masa tua.

• Dapat mencapai sesuatu yang diinginkan.

• Menambah jumlah utang konsumtif.

Salah satu tips cerdas finansial pada Gen Z adalah bijak dalam berhutang. Jenis hutang yang disarankan hanya untuk keperluan produktif adalah?

• Pinjaman online ilegal.

• Judi online.

• Hutang konsumtif yang berlebihan.

• Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Menurut informasi, apa yang menjadi ciri-ciri utama pinjaman online (pinjol) ilegal, kecuali?

• Tidak memiliki izin resmi.

• Informasi bunga/biaya pinjaman dan denda tidak jelas.

• Akses hanya pada kamera, mikrofon, dan lokasi ponsel.

• Ancaman teror kekerasan dan penyebaran data pribadi jika gagal bayar.

Berdasarkan data yang disajikan, total kerugian masyarakat akibat penawaran investasi ilegal dalam kurun waktu 2017 s.d. 2023 adalah sekitar:

• Rp 1.237 triliun.

• Rp 7.827 triliun.

• Rp 139,67 triliun.

• Rp 517,31 triliun.