Soal HOTS Pemerintahan Kota Batam

Sebagai daerah yang memiliki status khusus, Batam diatur oleh dua entitas pemerintahan yang memiliki peran dan kewenangan berbeda. Manakah kombinasi yang paling tepat menggambarkan dua entitas tersebut dan fokus utama kewenangan masing-masing?

• Pemerintah Kota Batam (fokus pada pembangunan infrastruktur lokal) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (fokus pada legislasi daerah).

• Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) (fokus pada pengembangan kawasan perdagangan bebas dan investasi) dan Pemerintah Kota Batam (fokus pada administrasi pemerintahan umum dan pelayanan publik).

• Kantor Gubernur Kepulauan Riau (fokus pada kebijakan provinsi) dan Pemerintah Kota Batam (fokus pada otonomi daerah).

• Kementerian Dalam Negeri (fokus pada regulasi nasional) dan BP Batam (fokus pada pengelolaan aset negara di Batam).

Konsep "ex-officio" dalam konteks kepemimpinan di Batam, di mana Wali Kota Batam juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, memiliki tujuan strategis. Apa dampak paling signifikan dari penerapan kebijakan ex-officio ini terhadap pengembangan Batam?

• Meningkatkan birokrasi dan memperlambat proses perizinan investasi.

• Mengurangi tumpang tindih kewenangan dan menyederhanakan proses perizinan untuk menarik investasi.

• Membatasi peran Pemerintah Kota Batam dalam pembangunan ekonomi daerah.

• Fokus utama pembangunan bergeser dari investasi ke sektor pariwisata.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 disebutkan berperan dalam mengakselerasi percepatan investasi di Batam. Berdasarkan informasi tersebut, apa implikasi utama dari kedua regulasi baru ini bagi BP Batam?

• BP Batam kehilangan sebagian kewenangan dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas.

• Terjadi pelimpahan kewenangan dari Kementerian/Lembaga kepada BP Batam dalam 16 sektor usaha.

• BP Batam kini bertanggung jawab penuh atas seluruh aspek pemerintahan di Batam.

• Regulasi ini hanya berlaku untuk investasi domestik, bukan investasi global.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam memiliki peran penting dalam proses legislasi dan pengawasan. Jika DPRD menyetujui Ranperda tentang Kota Ramah Anak, apa langkah selanjutnya yang paling mungkin terjadi untuk Ranperda tersebut?

• Langsung diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Batam.

• Dikirim ke pemerintah pusat untuk persetujuan akhir.

• Dibahas lebih lanjut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

• Dikembalikan ke inisiator untuk revisi total.

Sekretariat Daerah Kota Batam dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota. Apa fungsi utama Sekretariat Daerah dalam struktur pemerintahan Kota Batam?

• Melaksanakan tugas pengawasan terhadap kinerja Wali Kota.

• Mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan.

• Mengelola seluruh aset dan kekayaan daerah tanpa campur tangan Wali Kota.

• Bertanggung jawab langsung atas operasional seluruh dinas di bawah Pemerintah Kota.

Pada tahun 2003, Kota Batam memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika peraturan ini diganti, apa implikasi paling langsung terhadap struktur organisasi pemerintahan Batam?

• Pembubaran Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

• Perubahan dalam susunan, tugas, dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

• Pengalihan seluruh kewenangan Sekretariat Daerah ke BP Batam.

• Tidak ada perubahan signifikan, hanya penyesuaian nama.

Asisten Sekretaris Daerah Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum adalah bagian dari struktur Sekretariat Daerah Kota Batam. Pembagian tugas ini menunjukkan adanya prinsip apa dalam tata kelola pemerintahan?

• Sentralisasi kekuasaan.

• Spesialisasi dan delegasi tugas.

• Otonomi daerah yang tidak terbatas.

• Pengurangan peran pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di tingkat internasional, Presiden menekankan percepatan investasi serta penyelarasan kebijakan strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Mengapa penyelarasan kebijakan ini dianggap krusial?

• Untuk memastikan Batam hanya bergantung pada investasi domestik.

• Menghindari duplikasi regulasi dan mempercepat implementasi proyek.

• Memberikan kebebasan penuh kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sendiri.

• Mengurangi kebutuhan akan koordinasi antarlembaga.

Berdasarkan informasi tentang pengukuhan gelar Doktor Wali Kota Batam Amsakar Achmad dengan disertasi bertema “Implementasi Kebijakan Ex-Officio dalam Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,” apa fokus utama dari kajian disertasi tersebut?

• Sejarah perkembangan industri di Batam.

• Analisis komparatif untuk menghilangkan tumpang tindih dan simplifikasi proses perizinan.

• Dampak pariwisata terhadap perekonomian Batam.

• Peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

Jika Pemerintah Kota Batam menyelenggarakan Kejuaraan Voli Piala Wali Kota Batam, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari fungsi pemerintahan dalam bidang apa?

• Ekonomi dan Pembangunan.

• Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

• Kesejahteraan Rakyat (Kesra) atau Pemuda dan Olahraga.

• Tata Pemerintahan.