Pemahaman Gratifikasi

Apa yang dimaksud dengan gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

• Pemberian yang dilakukan secara rutin oleh instansi pemerintah

• Pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara

• Tunjangan resmi yang diberikan oleh negara

• Sumbangan sukarela untuk kegiatan sosial

Di bawah ini yang termasuk dalam contoh gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah:

• Gaji dan tunjangan resmi dari negara

• Hadiah pernikahan senilai Rp 1 juta dari atasan langsung
  
  

• Komisi dari rekanan proyek senilai Rp 2 juta
  
  

• Tunjangan Hari Raya dari institusi sendiri

Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dianggap suap jika

• Diberikan dalam bentuk uang tunai

• Terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
  
  

• Diberikan saat hari ulang tahun

• Tidak dilaporkan dalam jangka waktu 1 tahun

Instansi yang berwenang menerima laporan gratifikasi dan menilai apakah gratifikasi tersebut dapat diterima atau tidak adalah:

• BPK

• . KPK

• Ombudsman

• Kejaksaan

Batas waktu pelaporan gratifikasi ke KPK sejak diterimanya gratifikasi adalah:

• 7 hari kerja

• 15 hari kalender

• 30 hari kalender

• 60 hari kalender

Pegawai ASN menerima bingkisan Lebaran dari mitra kerja senilai Rp1,5 juta. Tindakan yang tepat menurut aturan gratifikasi adalah

• Mengembalikan bingkisan kepada pemberi
  
  

• Menyimpan bingkisan selama 6 bulan lalu digunakan

• Melaporkan gratifikasi ke KPK dalam waktu 30 hari

• Memberikan bingkisan itu ke pihak lain

Apa tujuan utama dari pelaporan gratifikasi?

• Mendapatkan tunjangan tambahan

• Memenuhi syarat kenaikan pangkat

• Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi
  
  

• Menjalin hubungan baik dengan pemberi

Yang bukan merupakan bentuk gratifikasi adalah

• Diskon khusus karena jabatan

• Hadiah ulang tahun dari sahabat sejak kecil yang bukan rekan kerja
  
  

• Tiket perjalanan dinas dari lembaga pemberi beasiswa resmi

• Komisi proyek yang diterima secara diam-diam

Jika pegawai negeri tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya, maka ia dapat dikenai sanksi sebagai berikut, kecuali

• Sanksi disiplin sesuai PP ASN

• Pidana penjara jika terbukti suap

• Sanksi sosial dari masyarakat

• Kenaikan pangkat dipercepat

Berikut ini yang merupakan contoh gratifikasi yang diperbolehkan tanpa wajib dilaporkan adalah

• Uang terima kasih dari masyarakat sebesar Rp500.000

• Cinderamata dalam acara resmi senilai wajar

• Voucher belanja dari penyedia barang/jasa

• Komisi dari rekanan proyek