Evaluasi Pelaksanaan Aspek Umum

Dibawah ini merupakan fokus pengawasan aspek umum penyelenggaraan pemerintahan daerah:

• Pemeriksaan ketaatan pengawasan produk hewan ternak

• Pemeriksaan Ketaatan penempatan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah

• Pemeriksaan ketaatan prosedur penilaian analisis dampak lingkungan

• Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal

Dibawah ini merupakan peraturan perundangan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:

• Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004

• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018

• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023

Formula alokasi DAU diatur dalam:

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

• Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023

• Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2024

• Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2012

Dalam Teknik analisis menggunakan fisbbone diagram / diagram tulang ikan, hal hal yang kurang tepat dibawah ini adalah:

• Masalah utama (effect) ditempatkan pada kepala ikan

• Tulang yang menyebar dari tulang punggung utama mewakili katagori utama dari kemungkinan penyebab

• Kualitas hasil sangat bergantung pada pemahaman dan pengalaman tim yang terlibat

• Diagram ini mengidentifikasi penyebab dan memberikan solusi langsung

Aspek Kritis kriteria unjuk kerja PPUPD Muda dalam Evaluasi Pelaksanaan Aspek Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

• Ketepatan menganalisis pelaksanaan aspek umum penyelenggaraan pemerintahan daerah

• Ketepatan menuangkan hasil evaluasi ke dalam kertas kerja pengawasan

• Ketepatan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait

• Ketepatan analisis bukti bukti pengawasan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada:

• Kebutuhan masyarakat, efisiensi dan ekternalitas

• pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan

• Ekternalitas, efisiensi dan efektifitas pelayanan publik

• Kemanpuan daerah dan efisiensi pelayanan publik

Dibawah ini yang memuat Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu adalah:

• Undang - Undang 25 Tahun 2009

• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor25 Tahun 2021

• Peraturan Menteri Menteri PANRB Nomor 92 Tahun 2021

Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah diatur melalui:

• Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024

• Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 20 Tahun 2018

Gagasan bahwa dengan melakukan 20% dari pekerjaan dapat menghasilkan 80% dari manfaat melakukan seluruh pekerjaan, dikenal dengan

• Prinsip Efisiensi

• Prinsip Pareto

• Prinsip Ekonomi

• Prinsip cateris parebus

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai:

• rangkaian kegiatan membandingkan hasil dan prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, dan norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

• rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

• rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

• rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, dan norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan