Seorang PNS di Kabupaten Tuban menerima sebuah tas mewah dari seorang pengusaha rekanan setelah proyek pengadaan barang selesai. Meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya, tas tersebut diberikan sebagai 'tanda terima kasih' atas kelancaran proyek. Tindakan ini paling tepat dikategorikan sebagai bentuk korupsi apa?

• Penggelapan dalam Jabatan, karena memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi.

• Gratifikasi, karena merupakan pemberian dalam arti luas yang tidak terkait langsung dengan kesepakatan suap.

• Suap Menyuap, karena ada pemberian barang terkait proyek.

• Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, karena ada hubungan antara PNS dan pengusaha.

Dalam konteks Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh KPK, pemilihan sampel responden internal dilakukan secara acak dari data populasi. Namun, ada kriteria khusus bagi pegawai yang dapat dijadikan sampel. Manakah pernyataan berikut yang PALING TEPAT mengenai kriteria tersebut?

• Hanya pegawai ASN yang telah bekerja minimal satu tahun di PD dan melakukan tugas dan fungsi utama.

• Pegawai (baik ASN maupun non-ASN) yang sudah bekerja selama satu tahun di PD dan melakukan tugas dan fungsi utama dari PD.

• Pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi sampling diperbolehkan masuk daftar sampling jika sudah bekerja lebih dari lima tahun.

• Hanya pejabat struktural eselon IV ke atas yang dapat dijadikan sampel internal.

Inspektur Pembantu V (Irban V) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban memiliki cakupan wilayah pengawasan Se-Kabupaten Tuban. Alasan utama mengapa Irban V memiliki cakupan wilayah yang luas ini adalah karena tugasnya yang spesifik. Tugas spesifik apa yang membedakan Irban V sehingga cakupannya seluruh kabupaten?

• Melaksanakan pengawasan rutin terhadap semua perangkat daerah secara periodik.

• Bertanggung jawab penuh atas implementasi program pencegahan korupsi di semua tingkatan pemerintahan desa.

• Melaksanakan pengawasan atas kasus pelanggaran berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, menindaklanjuti aduan masyarakat, serta pelaksanaan reformasi birokrasi dan tugas khusus.

• Fokus pada pembinaan manajemen keuangan daerah dan audit laporan keuangan tahunan.

Faktor penyebab korupsi dibedakan menjadi Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Manakah kombinasi berikut yang PALING TEPAT menggambarkan perbedaan dan contoh kedua faktor tersebut menurut materi?

• Faktor Internal: Sistem birokrasi yang rumit dan tidak transparan. Faktor Eksternal: Kurangnya integritas individu.

• Faktor Internal: Rendahnya gaji pegawai. Faktor Eksternal: Kurangnya kesadaran anti-korupsi.

• Faktor Internal: Sifat tamak dan gaya hidup konsumtif. Faktor Eksternal: Lemahnya pengawasan dan kurangnya sanksi hukum.

• Faktor Internal: Gaya hidup konsumtif dan sifat tamak. Faktor Eksternal: Faktor ekonomi, politik, organisasi, dan hukum.

Seorang pejabat di Kabupaten Tuban diketahui sering menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan tugasnya, seperti menggunakan mobil dinas untuk berlibur bersama keluarga di akhir pekan. Tindakan ini, meskipun kecil, berpotensi mengarah pada bentuk korupsi. Bentuk korupsi apa yang PALING MIRIP dengan tindakan ini dalam daftar 7 bentuk korupsi?

• Gratifikasi.

• Penggelapan dalam Jabatan.

• Penyalahgunaan Wewenang sehingga Merugikan Keuangan Negara.

• Perbuatan Curang.

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Berapa kategori utama Urusan Pemerintahan Konkuren?

• 4 kategori yang meliputi : Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Khusus.

• 3 kategori yang meliputi : Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

• 5 kategori yang meliputi : Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Urusan Pendukung, Urusan Penunjang, dan Urusan Darurat.

• 2 kategori yang meliptui : Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Seorang Inspektur di Kabupaten Tuban ingin mendapatkan data pengguna layanan untuk Survei Penilaian Integritas (SPI) guna sampel eksternal. Data pengguna layanan yang akan dialokasikan sampelnya dihitung berdasarkan proporsi jumlah pengguna layanan selama 12 bulan terakhir. Siapa yang TIDAK termasuk sebagai pengguna layanan dalam konteks ini?

• Pegawai internal/pegawai PD itu sendiri.

• Mitra kerjasama Perangkat Daerah.

• Masyarakat umum yang menerima layanan dari PD.

• Pengusaha yang mengurus perizinan di PD.

Salah satu butir kegiatan tugas JF PPUPD adalah 'Pengawasan Wajib Oleh APIP'. Mengapa butir kegiatan ini dianggap krusial dalam memperkuat peran JF PPUPD?

• Karena memungkinkan APIP untuk melakukan intervensi langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

• Karena memastikan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) hanya fokus pada audit keuangan saja.

• Karena menegaskan kewenangan APIP untuk melaksanakan pengawasan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, menjamin kualitas tata kelola, dan mendorong akuntabilitas di pemerintahan daerah.

• Karena memberikan hak kepada APIP untuk mengganti pejabat daerah yang terbukti tidak berintegritas.

Definisi korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mencakup tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang, 'baik itu pegawai negeri maupun bukan'. Aspek ini menunjukkan bahwa:

• Tindakan korupsi hanya berlaku untuk individu yang memiliki jabatan publik.

• Masyarakat umum atau pihak swasta yang terlibat dalam perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga dapat dikenakan sanksi pidana korupsi.

• Fokus undang-undang ini hanya pada upaya pencegahan, bukan penindakan terhadap semua pihak.

• Hanya pegawai negeri yang dapat dituntut atas tindak pidana korupsi jika merugikan negara.

Menurut Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 tahun 2022, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran ini menekankan Inspektorat sebagai pihak yang:

• Hanya melakukan verifikasi dokumen dan laporan keuangan secara berkala.

• Bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

• Memberikan sanksi langsung kepada pejabat yang melakukan pelanggaran tanpa perlu proses lebih lanjut.

• Merumuskan kebijakan baru bagi perangkat daerah untuk mencegah korupsi.