Kuis Hibah dan Bantuan Sosial

Dasar Hukum Hibah dan Bantuan Sosial

• Permendagri No 77 Tahun 2021 dan Perbup No 29 Tahun 2019

• Permendagri No 77 Tahun 2020 dan Perbup No 29 Tahun 2019

• Permendagri No 77 Tahun 2022 dan Perbup No 29 Tahun 2020

• Permendagri No 77 Tahun 2019 dan Perbup No 29 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang

• pedoman teknis pembiayaan   keuangan daerah

• pedoman teknis pendapatan keuangan daerah

• pedoman teknis pengelolaan   keuangan negara

• pedoman teknis pengelolaan   keuangan daerah

Peraturan Bupati No 29 Tahun 2019 Tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan

• evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari (APBD)

• monitoring hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari (APBD)

• evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari (APBN)

• pelaporan serta monev hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari (APBD)

Hibah merupakan bantuan berupa

• Uang dan Jasa

• Uang, Barang, dan/Jasa

• Uang dan Barang

• Barang dan Jasa

Bansos adalah Pemberian Bantuan Berupa Uang/Barang

• True
• False

Kriteria Belanja Hibah, Kecuali

• Secara terus menerus setiap tahun anggaran

• Tidak wajib dan tidak mengikat

• Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

• Peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan

Kriteria Belanja Bantuan Sosial

• Tidak Memenuhi Persyaratan Penerima Bantuan Sosial

• Sesuai Dengan Tujuan Penggunaan

• Bersifat Terus Menerus

• Selektif

Kepada Siapa Hibah Diberikan

• Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, Badan,Lembaga, Ormas, Parpol

• Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, Badan,Lembaga, Ormas

• Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, Badan,Lembaga

• Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya, BUMN,Badan,Lembaga, Ormas, Parpol

Bansos Diberikan kepada Anggota/kelompok Masyarakat/lembaga non pemerintahan yg mengalami keadaan yg stabil

• True
• False

Syarat Hibah Kepada Badan dan Lembaga , Kecuali

• Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili

• Berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah

• Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari menteri, gubernur atau bupati

• Memiliki kepengurusan yang jelas, sah dan tidak ganda