UIN Jakarta2

Auditor sedang melakukan audit trail pada proses pembayaran. Ia menemukan bahwa tagihan dari penyedia untuk suatu pekerjaan telah disetujui dan dibayar oleh PPK, namun bukti serah terima barang/jasa tidak ditemukan. Prosedur audit yang paling tepat untuk mengklarifikasi temuan ini adalah:

• Meninjau ulang seluruh dokumen kontrak.

• Melakukan wawancara dengan bendahara pengeluaran.

• Melakukan konfirmasi langsung kepada penyedia.

• Memeriksa keberadaan fisik barang/jasa di lokasi

Auditor APIP dihadapkan pada kasus di mana PA/KPA memerintahkan PPK untuk menyusun spesifikasi teknis yang mengacu pada merek tertentu dengan alasan "memudahkan interoperabilitas dengan sistem yang sudah ada". Prosedur audit yang paling tepat untuk menguji kewajaran tindakan ini adalah:

• Meminta bukti dokumentasi yang mendukung klaim interoperabilitas tersebut.

• Meninjau ulang semua dokumen pengadaan sebelumnya untuk melihat pola serupa.

• Melakukan uji pasar untuk melihat apakah ada produk lain dengan fungsi serupa yang dapat digunakan.

• Semua jawaban benar

Kesamaan properties pada softcopy dari file dokumen HPS dan RAB Penawaran menunjukkan adanya indikasi

• Pokja Pemilihan dan/atau PPK memberikan informasi rincian HPS kepada calon peserta tender

• HPS disusun oleh calon peserta/bersama dengan PPK

• Mark up harga/volume HPS.

• Persekongkolan horisontal

pernyataan yang tidak tepat terkait ketentuan mengenai Pihak yang diminta hadir dalam pemeriksaan fisik adalah

• Pemeriksa, minimal 1 orang

• OPD: PPK dan/atau PPTK dan/atau yang mewakili (Dalam hal ini, pemeriksaan fisik wajib dihadiri oleh pihak OPD);

• Penyedia: Direktur kontraktor/pihak yang dikuasakan untuk mewakili perusahaan

• Konsultan pengawas/pihak yang dikuasakan untuk mewakili perusahaan

Di bawah ini yang bukan merupakan Metode Pemilihan penyedia PBJ adalah

• E-Purchasing

• Pengadaan Langsung

• e catalog

• Tender

Seorang auditor APIP sedang melakukan audit terhadap proses pembayaran kontrak. Ia menemukan perbedaan antara nilai yang tercantum dalam Berita Acara Pembayaran dengan nilai di Surat Perintah Membayar (SPM). Apa prosedur audit yang paling tepat untuk menindaklanjuti temuan ini?

• Melakukan wawancara dengan PPK dan bendahara pengeluaran.

• Melakukan rekonsiliasi antara BA Pembayaran, SPM, dan rekening koran.

• Meminta penyedia untuk membuat tagihan baru yang sesuai.

• Melakukan audit trail mundur ke dokumen HPS.

Dalam audit PBJ, auditor menemukan bahwa suatu pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, padahal nilai dan jenis barang/jasanya tidak memenuhi kriteria untuk metode tersebut. Potensi temuan audit yang paling utama dari kondisi ini adalah:

• Ineffectiveness (Tidak Efektif).

• Non-compliance (Ketidakpatuhan).

• Inadequacy of control (Kelemahan pengendalian).

• Fraud (Kecurangan).

Pada tahap perencanaan pengadaan, auditor menemukan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Rencana Umum Pengadaan (RUP) tanpa melampirkan kajian atau justifikasi kebutuhan yang memadai. Dampak yang paling mungkin terjadi dari temuan ini adalah di bawah ini kecuali:

• Pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil.

• Keterlambatan proses pengadaan.

• Potensi pemborosan anggaran.

• kerugian negara

APIP menemukan bahwa pada tahap persiapan pengadaan, PPK menunjuk seorang tenaga ahli internal yang tidak memiliki sertifikasi PBJ untuk menyusun spesifikasi teknis. Prosedur audit yang harus dilakukan APIP untuk mengevaluasi kondisi ini adalah:

• Memastikan apakah spesifikasi teknis yang disusun telah disetujui oleh KPA.

• Menguji apakah spesifikasi teknis tersebut mengarah pada satu merek tertentu.

• Menilai kompetensi tenaga ahli tersebut secara subjektif.

• Membandingkan spesifikasi teknis dengan dokumen teknis penyedia.

Auditor APIP menemukan bahwa dalam pengadaan dengan metode tender, Pokja Pemilihan tidak mengunggah seluruh dokumen pemilihan ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) karena alasan "keterbatasan teknis". Potensi temuan audit yang paling mungkin muncul dari kondisi ini adalah:

• Keterlambatan pembayaran kepada penyedia.

• Pelanggaran terhadap prinsip PBJ, yaitu transparansi.

• Pemborosan anggaran karena harga yang tidak efisien.

• Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia.