Peradilan Agama

1. 1.Mengapa Peradilan Agama digolongkan sebagai bagian dari peradilan Islam di Indonesia?

• A. Karena Peradilan Agama hanya menangani perkara yang berkaitan dengan zakat dan infak yang dikelola oleh lembaga keagamaan Islam.

• B. Karena Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh kegiatan keagamaan, termasuk tata cara ibadah, perayaan hari besar, dan penyelenggaraan pendidikan agama

• C.Karena Peradilan Agama memutus semua perkara perdata dan pidana yang diajukan oleh umat Islam di Indonesia

• D.Karena Peradilan Agama memeriksa dan memutus perkara-perkara seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang penyelesaiannya merujuk pada hukum Islam.

2.Di bawah ini terdapat urutan teori perkembangan hukum Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan yang tidak tepat, KECUALI:

• A.Teori Receptio in Complexu → Teori Receptie → Teori Receptio a Contrario → Teori Receptie Exit

• B.Teori Receptio in Complexu → Teori Receptio Exit → Teori Receptie → Teori Receptio a Contrario

• C.Teori Receptio in Complexu → Teori Receptie → Teori Receptie Exit → Teori Receptio a Contrario.

• D.Teori Receptio in Complexu → Teori Receptio → Teori Receptio Exit → Teori Receptie.

3.Apa yang dimaksud dengan Teori Receptio in Complexu dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia?

• A. Teori yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku terlebih dahulu, dan hukum Islam hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan adat setempat.

• B. Teori yang menegaskan bahwa syariat Islam berlaku sepenuhnya bagi setiap pemeluk agama Islam, sehingga Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Peradilan Agama pada tahun 1882 untuk masyarakat Muslim

• C. Teori menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Jadi dengan demikian menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat.

• D. Teori yang menyatakan bahwa Hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Dengan demikian Hukum Adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan konsep urf yang dikenal dalam Islam.

4.Apa yang dimaksud dengan Teori Receptie dalam sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia?

• A. Teori yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku secara otomatis bagi setiap pemeluknya tanpa perlu penyesuaian dengan hukum adat

• B. Teori yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika telah disahkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

• C. Teori yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat, sehingga penerapannya harus melalui penerimaan (resepsi) oleh hukum adat terlebih dahulu.

• D. Teori yang menyatakan masyarakat Muslim diharapkan untuk mematuhi hukum Islam sebagai prioritas utama mereka. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dapat dilakukan secara langsung dalam konteks peradilan tanpa intervensi dari hukum adat yang ada.

5.Apa yang dimaksud dengan Teori Receptio a Contrario?

• A. Teori yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku sepenuhnya, dan hukum Islam hanya diterapkan jika sesuai dengan ketentuan adat setempat.

• B. Teori yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya, sehingga hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam; ketika terjadi pertentangan, hukum Islam diutamakan.

• C. Teori yang menempatkan hukum Islam sebagai pelengkap hukum adat dalam perkara keperdataan umat Islam.

• D. Teori yang menghapus keberlakuan hukum Islam dalam seluruh urusan perdata dan menggantinya dengan hukum adat murni

6. 6.Berikut ini merupakan awal mula sejarah lahir dan berdirinya Peradilan Agama di Indonesia, yaitu…

• A. Pada abad pertama Hijriah (abad ke-7/8 M), islamisasi dibawa oleh pedagang Muslim dari Arab.

• B. Peradilan Agama mulai dikenal sejak masuknya Islam ke Nusantara melalui pedagang Arab dan Gujarat (abad ke-13), yang membawa praktik penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam, terutama dalam perkawinan, waris, dan muamalah. Lembaga ini berkembang di masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram Islam dan Kesultanan Aceh.

• C. Ditetapkan secara resmi pada tahun 1882 oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan membentuk Priesterraad (Pengadilan Agama) untuk wilayah tertentu.

• D. Semua jawaban benar.

7.Berikut ini merupakan tiga undang-undang tentang Peradilan Agama yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini, yaitu…

• A. UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009.

• B. UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 1 Tahun 1974, dan UU No. 50 Tahun 2009.

• C. UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 1 Tahun 1974, dan UU No. 7 Tahun 1989.

• D. UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 1 Tahun 1974.

8. 8.Berikut ini merupakan pernyataan yang salah tentang Peradilan Agama:

• A. Mahkamah Syar’iyah di Aceh dalam mengadili perkara keperdataan islam dan jinayat.

• B. Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah memiliki posisi yang sejajar di bawah kekuasaan kehakiman.

• C.Mahkamah Syar’iyah hanya menangani perkara-perkara keperdataan Islam tanpa kewenangan khusus lainnya di wilayah Aceh

• D. Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah termasuk bagian dari kekuasaan kehakiman

9.Apa yang dimaksud dengan titik singgung kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum?

• A. Kewenangan mengadili perkara yang secara bersamaan menjadi kompetensi dua peradilan dalam lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri.

• B. Kewenangan mengadili perkara yang sepenuhnya berada di bawah Peradilan Agama tetapi dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri jika menyangkut pidana.

• C. Kewenangan mengadili perkara perdata umum yang hanya sebagian aspeknya diatur oleh hukum Islam.

• D. Kewenangan bersama antara Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk memutus perkara yang sama secara bergantian.

10.Bagaimana penentuan penyelesaian terhadap titik singgung kewenangan antara Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN)?

• A.Penyelesaiannya ditentukan oleh Mahkamah Agung tanpa mempertimbangkan asas yang berlaku pada subjek perkara.

• B.Penyelesaiannya ditentukan oleh kesepakatan para pihak yang bersengketa.

• C.Penyelesaiannya ditentukan oleh pihak yang lebih dulu mengajukan gugatan di salah satu peradilan.

• D. Penyelesaiannya ditentukan berdasarkan asas yang diberlakukan pada subjek perkaranya.