STS kelas X Ganjil

Dalam pidatonya di sidang BPUPKI pertama, Ir. Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara yang kemudian menjadi Pancasila. Salah satu usulannya yang menjadi dasar filsafat negara adalah...

• Ketuhanan yang maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Perikemanusiaan

• Kebangsaan Indonesia

• Ketangguhan Bangsa Indonesia

Dalam perumusan Pancasila, terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan agama dan negara. Berikut adalah tokoh yang menginginkan pemisahan agama dan negara adalah...

• Moh. Yamin

• Soepomo

• Mr. Supriyadi

• Ir. Soekarno

• Moh. Hatta

Pembentukan Panitia Sembilan berawal dari pidato Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI, yang bertujuan untuk merumuskan...

• Undang-undang dasar

• Rancangan dasar negara

• Kemerdekaan bangsa Indonesia

• Proklamasi kemerdekaan Indonesia

• Piagam Jakarta

Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal..

• 29 Mei - 30 Juni

• 29 Mei - 29 Juni

• 29 Mei - 28 Juni

• 29 Mei - 1 Juni

• 29 Mei - 2 Juni

Siapakah yang mengusulkan gagasan pertama tentang dasar negara dalam sidang pertama BPUPK?

• Moh. Yamin

• Soepomo

• Mr. Supriyadi

• Ir. Soekarno

• Moh. Hatta

Pada tanggal berapakah Ir. Soekarno menyampaikan pidato tentang Pancasila?

• 29 Mei 1945

• 30 Mei 1945

• 1 Juni 1945

• 2 Juni 1945

• 3 Juni 1945

Gagasan Soepomo dalam sidang BPUPK lebih menekankan pada konsep negara seperti apa?

• Negara sosialis

• Negara Agama

• Negara Federal

• Negara Integralistik

• Negara Statia

Berapa prinsip yang disampaikan oleh Ir.Sukarno dalam konsep awal Pancasila?

• 1 Prinsip dasar

• 2 Prinsip dasar

• 3 Prinsip dasar

• 4 Prinsip dasar

• 5 Prinsip dasar

Pancasila sebagai dasar negara sebetulnya memiliki arti yang mirip dengan

apa yang dikatakan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai “filosofische

grondslag’’ atau...

• Dasar negara

• Filsafat Negara

• Prinsip dasar negara

• Kekuatan dasar negara

• Ketangguhan Negara

Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan sebagai berikut, Kecuali...

• sumber dari segala sumber hukum di Indonesia;

• Mencakup suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

• mewujudkan cita-cita hukum bagi sebagian hukum dasar negara;

• Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

• Mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar

  Tahun 1945 mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara lain untuk

  memelihara budi pekerti luhur.