Fungsi dan Kedudukan UUD NRI Tahun 1945

Lembaga negara baru yang muncul setelah amandemen, anggotanya berasal dari perwakilan setiap provinsi.

Konstitusi yang berlaku di Indonesia pada periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950

Jumlah minimal anggota MPR yang harus hadir dalam sidang untuk membahas perubahan UUD 1945.

Menguji peraturan di bawah UU (misalnya Perda) terhadap Undang-Undang (UU).

Syarat minimal jumlah anggota MPR yang harus setuju agar usul amandemen dapat disahkan.

Lembaga yang berwenang menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945

Gabungan dari anggota DPR dan DPD yang memiliki wewenang untuk mengubah UUD 1945

Lembaga negara yang berwenang melakukan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah (PP)

Konstitusi yang berlaku sebelum Indonesia kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sifat UUD 1945 yang berarti isinya hanya memuat aturan-aturan pokok saja

Mekanisme hukum untuk menguji apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Lembaga yang berwenang mengubah atau mengamandemen UUD 1945

Persentase minimal kehadiran anggota MPR agar sidang perubahan UUD 1945 sah dilaksanakan

Jumlah minimal anggota MPR yang dibutuhkan untuk mengajukan usul perubahan pasal dalam UUD 1945

Lembaga negara yang berwenang menguji kesesuaian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945

Periode berlakunya UUDS 1950 di Indonesia.

Kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu hasil penting amandemen UUD 1945 pada era Reformasi.

UUD 1945 berfungsi sebagai "penggaris" untuk memastikan kesesuaian aturan di bawahnya.

Sifat UUD 1945 yang memungkinkan menyesuaikan perkembangan zaman.

Sifat UUD 1945 yang hanya memuat aturan pokok dan garis besar.

UUD 1945 menjadi acuan utama ketika negara hendak membuat undang-undang baru

Periode diberlakukannya kembali UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Hukum dasar tertulis yang mengikat seluruh elemen bangsa Indonesia

Lembaga yang berwenang menguji Peraturan Daerah terhadap undang-undang.

Sebutan untuk konstitusi yang berlaku di Indonesia antara 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959

Kewenangan untuk melakukan pengujian tertinggi, yaitu sebuah UU terhadap UUD 1945

Sifat UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah hingga setiap warga negara untuk tunduk padanya tanpa terkecuali.

Proses yang harus diajukan oleh minimal 1/3 anggota MPR secara tertulis dan disertai alasan yang jelas

Salah satu hasil amandemen yang memberi daerah wewenang lebih besar untuk mengelola wilayahnya sendiri